Pasca terjadinya peristiwa banjir di DKI Jakarta yang cukup menghebohkan kemarin (01/01/2020) setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Terutama dalam soal penanganan banjir. Nampaknya ada perbedaan pendapat yang sangat kentara antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam menangani masalah banjir ini.
Salahsatu upaya yang di lakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani banjir di DKI adalah membangun bendungan Sukamahi dan Ciawi Bogor. Program ini di lakukan dengan tujuan agar bisa menekan debit banjir di hulu hingga 30 persen.Â
Hal ini pernah disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bambang Hidayah.
"Kalau untuk di hulu, Bogor bisa mengurangi 30 persen. Kalau untuk di Manggarai, 12 persen,"Â
"Karena semakin ke hilir debitnya makin besar. Kalau di Bogor sudah 400 meter kubik, di Manggarai sudah bisa di atas 600 meter kubik," di kutip dari Liputan6.com
Namun menurut Jokowi permasalahan banjir di Jakarta tentu tidak bisa hanya di selesaikan melalui pembangunan di hulu saja, dalam hal ini Pemprov DKI juga dituntut untuk menangani permasalahan yang ada di hilir.
"Yang paling penting juga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini terutama yang berkaitan dengan urusan banjir" ujar Jokowi di kutip dari cnnindonesia.com
Sayang nya dalam proyek ini sepertinya Pemprov DKI kurang tangkas dan cekatan dalam menangani permasalahan yang ada di hilir, bahkan lebih jauh lagi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, Pemprov DKI Jakarta kurang serius dan tidak memprioritaskan penanggulangan banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
Alasannya, adalah usulan anggaran pembangunan trotoar ternyata jauh lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," ujar Ida Di kutip dari kompas.com
Akibat dari lamban nya Pemprov DKI dalam menyelesaikan persoalan di hilir ini pun akhirnya di tanggapi oleh Mentri PUPR, Basuki Hadi Muljono yang mengungkapkan rasa kekecewaan nya pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
