Kotaksuara

"Mahar Politik" Partai Demokrat untuk Dukungan di Pilpres 2019

12 Juli 2018   22:39 Diperbarui: 12 Juli 2018   22:52 481 0 0
"Mahar Politik" Partai Demokrat untuk Dukungan di Pilpres 2019
(pinterpolitik.com)

Partai Demokrat memberikan tantangan kepada para calon presiden potensial, berupa "mahar politik". Mahar di sini bukan berarti dalam bentuk uang atau barang, melainkan sebuah persyaratan yang mereka sebut kontrak politik. Isinya merupakan perjanjian yang mesti dipenuhi oleh kandidat, jika benar-benar menginginkan dukungan dari partai politik ini di Pilpres 2019 mendatang.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan langsung "mahar politik" ini kepada publik. Menurut Presiden RI ke-6 ini, kontrak tersebut merupakan hasil pencermatan akan situasi nasional selama empat tahun belakangan, dan rangkuman harapan rakyat yang ia dengar dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Memang, dalam beberapa waktu belakangan, SBY gencar turun ke daerah-daerah untuk berdialog dengan rakyat. Di Pulau Jawa saja, ia menggelar tour melalui perjalanan darat dengan mengunjungi 37 kabupaten/kota di lima provinsi. Ditambah lagi dengan kunjungan ke sejumlah daerah lain di Sumatera dan Kalimantan.

Bahkan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih intens lagi turun ke masyarakat. Komandan Kogasma Partai Demokrat itu berkunjung ke berbagai pelosok Nusantara, kota maupun desa, sehingga acap kali terpaksa tidur di tenda, demi mendengar aspirasi dan harapan rakyat Indonesia. Semua itu mereka lakukan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah negeri ini di lima tahun mendatang.

Dari kunjungan itulah, Demokrat menyimpulkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemimpin bangsa ini ke depan. Karenanya, sebelum menyerahkan mandat dukungan, SBY akan meminta sang calon presiden, untuk menandatangani kontrak politik itu.

Berikut isi kontrak politik yang menjadi "mahar" bagi dukungan Partai Demokrat tersebut;

Pertama, bidang ideologi. SBY ingin presiden mendatang, mendukung dan mengamalkan Pancasila. Tidak membuka ruang bagi munculnya paham dan pikiran yang bertentangan dengan Dasar Negara itu, seperti komunisme dan gerakan yang ingin jadikan Indonesia sebagai negara agama. Ini harapan dari Partai Demokrat dan mayoritas rakyat.

Kedua, bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tak bisa dipungkiri, kondisi perekonomian bangsa saat ini kian terpuruk. Daya beli masyarakat menurun, lapangan pekerjaan sulit, serta terdapat hambatan di sana-sini dalam dunia usaha dan investasi. Presiden mendatang harus berjanji memperbaiki kondisi ini.

Selain itu, angka kemiskinan juga harus diturunkan dan adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Terpenting lagi, rakyat berharap penerapan pajak agar berlaku adil dan tidak membebani.

Ketiga, bidang hukum dan keadilan. Demokrat meminta pemimpin mendatang agar menegakkan hukum dengan berkeadilan. Pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, tidak melakukan intervensi, dan hukum tak boleh menjadi alat politik bagi kelompok manapun.

Keempat, bidang politik dan demokrasi. Partai berlambang bintang mercy ini berharap presiden berikutnya benar-benar mentaati konstitusi, undang-undang, dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Berharap check and balances antar lembaga negara betul tegak. Stabilitas politik harus diwujudkan tanpa ada tindakan-tindakan yang represif. Kebebasan berbiacara dan pers harus dijunjung tinggi. Netralitas negara dan aparat dalam pemilu harus ditegakkan. Hoaks dan berita palsu ditertibkan secara adil.

Kelima, dan ini yang utama, pemimpin mendatang harus bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial antar warga negara dan sikap anti radikalisme. Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, kebhinekaan dan toleransi harus dipelihara. Jangan ada lagi radikalisme, ekstremisme, dan kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun.

Pemerintah juga harus bisa mencegah politik identitas atau politik SARA, dalam pemilu dan pilkada. Namun, di sisi lain juga harus mencegah sikap yang dengan mudah menuduh kelompok tertentu sebagai golongan radikal. Begitu juga harus mencegah berkembangnya sikap islamophobia di negara yang berpenduduk mayoritas pemeluk agama Islam ini.

Jadi, kira-kita capres potensial mana yang akan sanggup memenuhi "mahar politik" dari Partai Demokrat ini. Joko Widodo yang didukung koalisi pemerintah, atau Prabowo Subianto yang diusung oposisi? Atau mungkin saja capres potensial dari poros ketiga? Semua masih mungkin terjadi. Tapi yang pasti, sikap Demokrat ini adalah sebuah kemajuan dalam berdemokrasi.

Sebuah dukungan politik dalam kontestasi mencari pemimpin negeri, memang harus didasari oleh kehendak dan harapan rakyat. Bukan lantaran kepentingan berkuasa dari elite partai politik, atau lebih parah lagi, karena tergiur tumpukan uang sebagai syarat "membeli parahu". Ingat, partai politik bertanggungjawab akan nasib bangsa ini untuk lima tahun ke depan. Jadi, sekali lagi, tolong pikirkan rakyat.