Di era globalisasi ini, kementerian/lembaga mulai membangun branding mereka di sosial media agar mampu menjangkau opini publik dari berbagai kalangan, tidak terkecuali generasi millennial dan genenerasi Z. Tak hanya kementerian/lembaga publik, para tokoh pejabat juga mulai membagi fokus mereka dalam mengelola konten di media sosial untuk mengkomunikasikan berbagai macam kegiatan atau program yang akan dilaksanakan kedepannya. Dengan keterlibatan pejabat dan kementerian/lembaga, popularitas mereka akan tumbuh dengan dipengaruhi oleh perkembangan suatu isu. Hal ini akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam mengikuti perkembangan isu pelayanan publik. Partisipasi masyarakat akan lebih inklusif sehingga mendorong feedback yang lebih banyak lagi demi membangun hasil yang maksimal dalam pelayanan publik.
Namun, proses berkomunikasi lewat media sosial seringkali terjadi krisis komunikasi antara pejabat maupun kementerian/lembaga. Maka dari itu, diperlukan adanya strategi pengorganisasian dalam mengelola media sosial, yang akan membantu mendorong efektivitas alokasi sumber daya. Sumber daya ini seperti kegiatan menganalisis isu dan sentimen publik terhadap kebijakan pemerintah, penggunaan alat analitik, dan sebagainya. Strategi pengorganisasian media sosial dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti menentukan konten yang tepat dengan fenomena sekitar. Perlu dilakukan analisis terhadap sentimen publik untuk memperoleh gambaran dari persepsi masyarakat terhadap isu yang akan diangkat. Analisis ini dapat dilakukan dengan alat-alat analitik yang tersedia seperti Twitonomy. Sebuah konten, selain melibatkan informasi yang berharga juga perlu menumbuhkan harapan, simpati, dan kepedulian terhadap suatu isu. Konten yang tidak sensitif terhadap suatu isu, justru akan memantik reaksi yang negatif karena pejabat dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dianggap tidak bersimpati dan kritis terhadap suatu fenomena. Hal ini sempat terjadi pada unggahan X Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang memposting kegiatan bersama sang cucu di Istana Negara. Unggahan tersebut bersifat netral dan tidak ada unsur negatif apapun, namun dinilai buruk oleh warganet karena bertepatan dengan tragedi kebakaran hutan di Riau.
Selanjutnya adalah memastikan bahwa data atau informasi yang dimasukkan ataupun konten yang akan diunggah sudah teruji kredibilitasnya. Kekeliruan terkait data atau informasi yang ada akan sangat berdampak fatal terhadap kepercayaan publik kedepannya. Apabila terdapat pemalsuan atau berita hoax, tokoh pejabat maupun Kementerian/Lembaga sudah seharusnya bertanggungjawab dalam memverifikasi informasi secara independen tanpa perantara siapapun lewat media sosial. Data yang teruji kebenarannya akan mempermudah masyarakat dalam mengelola informasi yang mereka dapatkan sehingga daya kritis dan nalar akan tumbuh.
Strategi selanjutnya adalah konsistensi dalam bermedia sosial. Postingan yang dilakukan secara konsisten akan lebih mudah diikuti oleh masyarakat sehingga mendorong partisipasi aktif dalam opini publik. Konsistensi ini juga akan membantu masyarakat untuk terus update dalam isu-isu terkini sehingga meningkatkan pengetahuan dan daya kritis publik.
Yang tidak kalah penting adalah konten yang dibuat harus menarik dan fleksibel terhadap tren-tren yang sedang hangat dibicarakan. Informasi yang disampaikan dengan gaya yang kaku cenderung membosankan dan tidak menarik untuk diikuti. Sebaliknya, apabila penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa, istilah, maupun gesture yang mengikuti tren kekinian, masyarakat akan lebih tertarik untuk mengikuti topik-topik yang ada. Tetapi perlu diingat bahwa, penggunaan bahasa, istilah, maupun gesture tidak harus selalu mengikuti tren. Perlu adanya analisis yang mendalam apakah tren tersebut patut dilakukan oleh pejabat maupun Kementerian/Lembaga terkait. Karena apabila tidak teliti dalam memilih tren yang ada, hal tersebut akan berakibat pada citra yang buruk.
Apabila ingin mengambil sebuah contoh yang relevan, dapat kita lihat pada kanal Instagram milik Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang aktif dan konsisten meng-update segala kegiatan dan juga opini-opini setiap harinya. Postingan reels Instagram biasanya berisi rangkaian pertemuan-pertemuan formal dengan pejabat luar negeri ataupun konferensi penting di PBB maupun G20. Tak hanya itu, kualitas dan juga transisi edit yang menarik menjadi nilai tambah sehingga netizen yang menonton tidak mudah bosan. Konten-konten tersebut juga diiringi oleh backsound atau musik yang sedang tren akhir-akhir ini, hal ini mencirikan bahwa penyampaian informasi mengenai kegiatan kepemerintahan tidak selalu harus bersifat kaku dan formal. Dibumbui dengan transisi dan juga musik-musik yang sedang hits juga dapat menjadi alternatif lain selama tidak melanggar kode etik pejabat pemerintah. Masyarakat yang menyaksikan unggahan tersebut akhirnya dapat masuk ke dalam isu-isu yang sedang hangat dibicarakan khususnya dalam ranah Kementerian Luar Negeri. Masyarakat akan memahami nilai-nilai apa saja yang dibawa oleh Ibu Retno Marsudi dalam setiap pertemuan-pertemuan besar. Tak hanya itu, masyarakat juga memiliki akses untuk berpartisipasi dalam memberikan opini-opini melalui kolom komentar. Opini tersebut dapat berupa pujian, penambahan wawasan, tanggapan, pertanyaan, maupun kritik yang membangun. Hal ini menjadi wadah bagi publik untuk memberikan feedback yang akan berguna bagi keberlangsungan kementerian.
Pemanfaatan media sosial sebagai tempat untuk bertukar informasi kepada masyarakat merupakan langkah yang baik dalam keberlangsungan pelayanan publik. Inovasi yang hadir diharapkan dapat membawa perubahan untuk memaksimalkan proses pelayanan publik selama pihak pemerintah mampu mengorganisir sumber daya mereka dengan sebaik-baiknya.
