Digitalisasi Sistem Pembayaran di Era Pandemi Covid-19

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini telah memasuki era digitalisasi dimana semuanya dapat dilakukan dengan teknologi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan  non tunai. Hal ini muncul karena adanya situasi serta kemajuan zaman sehingga melahirkan perkembangan teknologi dalam system pembayaran. Namun tak semua masyarakat dapat mengikuti digitalisasi ini, karena adanya perbedaan pengetahuan, lingkungan pada tiap tiap masyarakat. 

Pada era pandemi COVID-19 masyarakat dilarang berdekatan dan tidak saling bersentuhan baik secara langsung maupun lewat benda benda guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Digitalisasi system pembayaran yakni dengan transaksi non tunai adalah pilihan yang tepat pada era pandemic COVID-19. 

Dengan metode pembayaran nontunai, masyarakat dapat meminimalkan kontak langsung saat bertransaksi. Hal ini dapat membantu upaya penekanan penyebaran Covid-19. Dengan adanya situasi pandemic ini masyarakat dapat lebih cepat dan efisien dalam beradaptasi terhadap  digitalisasi sistem pembayaran ini. 

Dalam hal ini selaku otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia dituntut untuk memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada aturan serta tatanan yang berlaku. Hal ini dilakukan demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran di Indonesia saat era pandemi COVID-19.

Sesuai  amanat  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran  tunai  dan  non  tunai. 

Maka dari itu sudah semestinya Bank Indonesia memiliki peranan yang penting dalam situasi dan kondisi saat ini. Berkaitan dengan adanya pandemi hal tersebut, guna   menciptakan   kerangka   sistem   pembayaran  yang  menyeluruh ke lapisan masyarakat,  Bank  Indonesia harus kebijakan  yang  jelas, komprehensif dan berkesimbungan dengan rentang waktu yang relatif panjang di bidang pembayaran mikro dalam rangka meningkatkan penggunaan pembayaran non  tunaiantar waktu sehingga pembayaran non tunai dapat dijalankan dengan baik dalam jangka panjang. 

Hal  ini  tentunya  akan  memudahkan  Bank  Indonesia  dalam    melakukan  langkah-langkah untuk meningkatkan pembayaran non tunai termasuk menerbitkan ketentuan    yang    lebih    jelas    tentang    berbagai    hal    yang    berkaitan    dengan    pengembangan instrumen pembayaran mikro.

Pada era pandemi COVID-19 menyebabkan transaksi nontunai mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya masyarakat yang lebih suka membeli di ecommers ecommers guna melakukan physical distancing. Ekonomi digital saat ini merupakan peluang yang cukup bagus untuk ekonomi Indonesia dimana pelaku pelaku bisnis dapat dengan mudah memperkenalkan bisnis nya, peluang bisnis untuk membuka usaha, hingga ketersediaan penyediaan lapangan pekerjaan. 

Salah satu sasaran adanya digitalisasi pembayaran yakni pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebagaimana kita ketahui bahwa Umkm memiliki peranan besar pada perekonomian Indonesia apalagi pada saat pandemi seperti ini dimana perekonomian mengalami kelesuan.

Pada era digitalisasi sistem pembayaran ini, Bank Indonesia berfungsi sebagai pengawas dalam transaksi transaksi non tunai dengan beberapa metode yang ada. Perkembnagan sistem pembayaran di Indonesia ini tidak terlepas dari adanya kemjuan kemajuan infrastruktur yang terjadi dimana kemajuan infrastruktur brtumpu pada kemajuan tekonoligi di Indonesia. 

Di Indonesia sendir banyak lembaga lembaga yang yang berlomba lomba dalam meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan pembayaran nontunai. Bahkan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan ini juga melakukan pembaharuan dalam sistem pembayarannya agar mekanisme sistem pembayarannya dapat lebih maksimal dan efisien dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.