Mohon tunggu...
Renaldi
Renaldi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Bersama Kita

Warga Desa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Benturan Kepentingan Politik di Desa

21 Maret 2021   14:01 Diperbarui: 21 Maret 2021   14:12 241
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sebentar lagi Pemilihan Kepala Desa Serentak akan dilaksanakan di beberapa Desa yang ada di kabupaten wajo meski di tengah Pandemi Covid-19 tentu dengan memperketat Protokol kesehatan, kondisi ini membuat panggung pertarungan politik akan menjadi semakin panas dan menegangkan sebab suatu Desa yang dulunya saat Pilkades hanya memiliki 1 TPS nantinya akan berubah lebih dari 1 TPS , oleh karena itu Pemilihan Kepala Desa nantinya akan dirasa lebih kuat pengaruh dan tekanannya jika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain sebelumnya. 

Di dalam Pemilihan seperti Legislatif, Bupati, Maupun Presiden para calonnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan, akan tetapi  hanya Tim Sukses atau Tim pemenangannya yang terjun untuk merebut hati masyarakat. Berbeda halnya dengan Pilkades ini, situasi dan kondisi sosialnya sangat berbeda, di desa yang masih sangat kental khususnya tentang Nepotisme dan Kolusi, kita lihat saja bahwa para Calon Kepala Desa yang maju tidak akan jauh dari warga atau penduduk asli (putra daerah) dari desa tersebut, yang pada prinsipnya bersentuhan dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakatnya, pada akhirnya "patut diduga" memilih pemimpinnya bukan lagi soal siapa yang paling pantas atau yang layak? Tapi persoalan siapa yang hubungan keluarganya paling dekat. Selain itu, Tak jarang para Calon bertarung memperebutkan kekuasaan dengan jalan-jalan atau cara-cara yang cenderung melenceng dari alur yang seharusnya seperti Money Politic ( Politik Uang ) yang sudah menjadi rahasia umum dari masa ke masa.

Pada dasarnya jika kita ingin berpikir secara jernih, Money Politic adalah cikal bakal terjadinya "Korupsi", karena biaya politik yang digunakan pada saat menjelang pemilihan sedapat mungkin ingin dikembalikan "modalnya" atau dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, nah saat itu terjadi yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri, masyarakat yang sebelum pemilihan diberikan "bantuan" berupa Uang, Gula, Sarung dan lain-lain, masyarakat tidak sadar dan kadang hanya menilai saat itu juga, padahal 6 Tahun kedepan adalah harga yang harus dibayar dari itu semua. 

Harga yang harus dibayar dari Uang, Gula ataupun Sarung yang tidak seberapa itu adalah Misalnya Bantuan Yang Tidak Tepat Sasaran, Pemerintahan Desa Yang Cenderung menganggap bahwa" Suara Rakyat sudah dibeli" lalu tanpa pikir panjang ketika ingin mengambil suatu tindakan yang "amoral", Program-program fiktif, dan masih banyak lagi.

Menurut kami, Kepentingan Politik para Calon Kepala Desa harus sejalan dengan Kepentingan Politik Masyarakat yaitu Pembangunan yang merata dan tepat sasaran dari semua faktor. Selama ini, Kita selalu berpatokan pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Nilai-nilai pemerintahan seperti unsur Keluarga, seharusnya kita bisa menilai para Calon bukan dari segi keluarga atau kemampuan ekonominya melainkan dari segi kelayakannya yang sudah barang tentu tiap-tiap orang memiliki standar penilaian masing-masing, akan tetapi nilai-nilai moral dan keberaniannya juga harus menjadi pertimbangan.

Masyarakat kini harus cerdas menilai secara jeli dan melihat para Calonnya dengan nurani, jangan nanti ketika sudah menjabat lalu kemudian ada tindakan-tindakan ataupun program kerja yang melenceng atau tidak tepat sasaran baru mengeluh, padahal masyarakat sendiri yang mengangkatnya ( Vox Populi Vox Dei ).

Sebagai Kesimpulan bahwa uang yang kita terima dari Oknum Calon Kepala Desa adalah Bibit-bibit lahirnya Perilaku Korup di desa kita, selama masyarakat masih berpikir bahwa Calon Kepala Desa hanya mengingat kita saat akan dipilih dan akan lupa saat telah menjabat, lalu kemudian berkata "kapan lagi kita ambil uangnya sedangkan kalau ia telah menjabat maka kita pasti dilupakan". Selama itu pula Korupsi dan Perilaku amoral lainnya akan tetap ada di suatu Desa, Karena kita cenderung Apatis (Masa Bodoh) terhadap hal-hal yang sebenarnya polanya sederhana.

Perebutan Kekuasaan dengan berbagai Kepentingan di dalamnnya itulah Politik, akan tetapi Calon yang layak tentu akan mengutamakan Kepentingan Politik Masyarakatnya dibandingkan Pribadi maupun Golongan ataupun keluarganya. Sekian...

Penulis

Renaldi ( Warga Desa )

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun