Debat pendapat untuk  Impor beras sebanyak 1 juta ton berakhir sudah. Rencana Pemerintah itu ditolak oleh Komisi IV DPR-RI dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Rencana Impor beras sebanyak 1 juta ton ini, hingga dibahas oleh anggota Komisi IV DPR-RI, berawal dari kemauan Menteri Perdagangan yang diyakini tidak akan menggangu harga gabah di petani. Â Dari itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, dengan tegas menolak adanya rencana tersebut.
Alasannya, rencana impor beras 1 juta ton itu dinilai sangat kontradiktif dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terkait stok dan produksi pangan yang menunjukan adanya surplus beras. Dari itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Renny Astuti, juga menyesalkan adanya keputusan dan pernyataan dari Mendag dan Menko Perekonomian, tidak bisa diterima secara argumentatif. Â
Rencana Impor beras ini jadi permasalahan, karena kemauan Menteri Perdagangan untuk Impor beras tersebut belum dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Padahal, untuk produksi beras periode Januari hingga Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri.
Dengan demikian. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton itu. " Kalau kita lihat dari data yang ada, data BPS, data stok, data ramalan produksi, kita surplus. Jadi saya kira tidak ada alasan, kecuali ingin memakmurkan petani negara lain silakan impor, tetapi petani dalam negeri menderita," ujar Andi Akmal Pasluddin. Â
" Dari data prognas dan ketersediaan kebutuhan pangan beras, pada periode Januari hingga Mei 2021 yang dibuat oleh Kementan, ketersediaan beras sebanyak 24,9 juta ton, kebutuhannya sekitar 12,3 juta ton. Surplus beras itu terjadi karena adanya panen raya pada Maret-April 2021," Â kata Syahrul Yasin Limpo, dalam rapat tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV Julie Sutrisno. Dia meminta Kementan agar menjamin produksi beras nasional dan mengutamakan penyerapan gabah petani petani, dengan harga yang baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga semangat petani Indonesia untuk terus berproduksi," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaluddin Iqbal, menanggapi pertanyaan wartawan mengatakan bahwa, pihaknya tengah fokus melakukan penyerapan gabah/beras dalam negeri. Untuk memenuhi cadangan beras pemerintah. Kami tidak ingin berpolemik terkait dengan persoalan impor," kata Awaluddin.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga mengapresiasi, upaya yang dilakukan Kementan, dalam menyerap gabah petani. Meskipun bukan tupoksi utama dari Kementan. "Saya yakin kerja Mentan sudah bagus, untuk itu kita harus punya kepercayaan diri, bahwa petani kita mampu menghasilkan pangan sendiri terutama beras," jelasnya.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV tersebut, Syahrul Yasin Limpo juga memaparkan langkah Kementerian Pertanian, guna menjaga pasokan kebutuhan pangan pokok masyarakat, selama Ramadan dan Idulfitri, melalui Optimalisasi penyediaan pangan dari dalam negeri dan juga mempercepat proses impor untuk komoditas pangan yang belum sepenuhnya dicukupi dari dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula pasir," ungkap Mentan.
