Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama.
Bagi individu sebagai pelaku ekonomi, forest bond menyediakan instrumen investasi baru yang aman dan inflation-proof. Umumnya, semua obligasi yang diterbitkan pemerintah memiliki jaminan tingkat kupon minimum. Tingkat kupon minimum tersebut sama dengan BI 7 Day Repo Rate yang berlaku ditambah fixed spread. Dengan cara ini, nilai kupon pada akhir periode dijamin berada di atas tingkat inflasi.
Green bond sendiri memiliki tingkat kupon 7,55-7,8% per tahun (Aldin dalam katadata.co.id, 2018). Dengan penurunan BI 7 Day Repo Rate yang baru dilakukan, tingkat kupon minimum forest bond bisa diturunkan menjadi 7,25% (5,75% + fixed spread 1,5%). Tingkat ini masih berada di atas inflasi. Akhirnya, kekayaan investor yang ditanamkan pada forest bond pasti meningkat di akhir periode.
Selain itu, forest bond membantu pemerintah sebagai bond issuer dalam mengelola risiko keuangan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Forest bond mengalihkan pembiayaan pengelolaan hutan dari sektor publik menuju green investor di sektor privat. Ini sangat membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran dalam APBN.
Ketika pengeluaran APBN berhasil dihemat, kualitas pengelolaan risiko keuangan sektor publik meningkat. Semakin kecil kemungkinan pemerintah untuk bangkrut secara fiskal. Akhirnya, kepercayaan pelaku ekonomi kepada pemerintah meningkat. Meningkatnya confidence ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, pengelolaan hutan adalah sebuah sektor padat karya. Ia menyerap banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini menimbulkan multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Mulai dari meningkatnya investasi di sektor kehutanan sampai berkurangnya tingkat pengangguran. Multiplier effect inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sekarang, mari kita beralih menjawab pertanyaan yang kedua.
Forest bond membantu menjaga kelayakan lingkungan dengan memasukkan mekanisme pasar dalam konservasi hutan. Mekanisme ini akan membuat pengelolaan hutan jauh lebih efisien. Mengapa? Jika tidak, pemerintah tidak akan mampu membayar kembali forest bonds beserta kuponnya. Dampaknya, pemerintah harus menemukan cara untuk membentuk sebuah pengelolaan hutan yang menguntungkan.
Cara yang menguntungkan tersebut terwujud dalam emission trading system (ETS). Dalam sistem ini, izin emisi diperdagangkan sebagai sebuah komoditas. Jika sebuah perusahaan ingin menghasilkan polusi, mereka harus membeli izin emisi dari pemerintah. Semakin banyak polusi yang dihasilkan, semakin banyak pula pengeluaran perusahaan untuk izin emisi (carbonpricingleadership.org, 2018).
Sistem ini adalah sumber penerimaan yang sangat potensial. Apalagi bagi Indonesia yang adalah kontributor karbon terbesar ke 13 di dunia (ucsusa.org, 2018). Melalui model ini, pemerintah bisa memiliki revenue-stream yang stabil untuk membayar kembali investor forest bond. Menguntungkan, bukan?
Akhirnya, forest bond adalah instrumen investasi yang mampu mengamankan masa depan kehidupan. Baik secara finansial maupun lingkungan.
