Kebijakan Makroprudensial 4.0, Menyongsong Reformasi Ekonomi 4.0

Kebijakan Makroprudensial 4.0? Reformasi Ekonomi 4.0? Apa itu? Mungkin pembaca bertanya-tanya. Untuk mengerti kedua istilah ini, mari kita menuju sumber utama dari keduanya; Revolusi Industri 4.0. Pembaca pasti sering mendengarnya, bukan? 

Fenomena ini sudah menyapu Indonesia bagai angin taufan. Hampir seluruh aspek kehidupan sudah ter-disrupt oleh revolusi ini. Sekarang, kita membeli baju lebaran di online marketplace. Lalu, kita membayarnya menggunakan digital payment. Bahkan, sekarang kita menunaikan zakat melalui online fundraising atau fitur zakat di online marketplace. 

Ilustrasi di atas menunjukkan dampak positif dari Revolusi Industru 4.0. Almada-Lobo (dalam controleng.com, 2017) menyatakan bahwa revolusi ini memiliki berbagai manfaat bagi both sides of industry. Mulai dari mendorong efisiensi produksi, menekan biaya, meningkatkan penerimaan, sampai dengan mendorong inovasi.  

Tambahkan dengan interkoneksi ekonomi global saat ini, dan manfaat-manfaat ini menjalar ke seluruh perekonomian di dunia. All of humanity reap its benefits. 

Meskipun demikian, masing-masing perekonomian memiliki amplifikasi revolusi yang berbeda. Mengapa? Setiap negara memiliki struktur ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi yang berbeda. Selanjutnya, kedua variabel ini dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi di masing-masing negara. 

Semakin akomodatif kebijakan ekonomi negara terhadap Revolusi Industri 4.0, maka semakin besar amplifikasi revolusi ini. Semakin besar amplifikasinya, semakin besar manfaat yang diterima oleh pelaku ekonomi.  

Sehingga, jika bangsa ini ingin mencapai manfaat maksimum dari Revolusi Industri 4.0, pemerintah harus membuat berbagai terobosan kebijakan ekonomi yang mendukung revolusi tersebut.  

Terobosan inilah yang disebut Reformasi Ekonomi 4.0. Reformasi ini adalah suatu upaya penciptaan insentif ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan Industri 4.0 di Indonesia. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah menjadi amplifier of industrial change, sehingga Indonesia tidak tertinggal dalam gelombang Revolusi Industri 4.0. 

Lalu, apa saja yang menjadi bagian Reformasi Ekonomi 4.0 ini? Berdasarkan jenisnya, tentu saja terdapat terobosan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta non-fiskal dan non-moneter. Secara singkat, terobosan kebijakan fiskal terwujud dalam pengubahan struktur pajak secara radikal, menaikkan pajak tidak langsung, penghapusan pajak atas bunga dan dividen, serta mengubah model belanja publik agar lebih efisien (penjelasan selengkapnya terdapat di tulisan ini). 

Jika Kementerian Keuangan berhasil menerapkan terobosan ini, maka politik anggaran seimbang, bahkan politik anggaran surplus, bisa dicapai dalam jangka panjang. 

Sementara, terobosan kebijakan moneter terwujud dalam optimalisasi moral suasion dan penerapan kebijakan moneter yang lebih ekspansioner. Mengapa? Hal ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan kebijakan fiskal yang cenderung kontraksioner, serta menekan the cost of fund di dalam negeri.