Baru-baru ini, penulis menyelesaikan sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama (BTP), yang berjudul Kebijakan Ahok. Sesuai dengan judulnya, buku ini menjelaskan tentang berbagai kebijakan yang diambil saat Beliau memimpin DKI Jakarta (2014-2017). Bagusnya, penjelasan yang terdapat dalam buku ini cukup komprehensif. Mulai dari katar belakang pengambilan kebijakan sampai dampak kebijakan tersebut di lapangan.
Sehingga, membaca buku ini membuat penulis semakin memahami berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak BTP. Pemahaman ini didukung dengan digunakannya bahasa-bahasa yang sederhana dan tidak njelimet. Lebih jauh lagi, bahasa dan alur penjelasan yang digunakan juga sesuai dengan tujuan penyusunan bukunya.
Apa tujuan penyusunan buku Kebijakan Ahok? Memberikan inspirasi bagi masyarakat, khususnya individu yang mau terjun ke dunia politik adalah tujuan penulisan buku ini. Ternyata benar, buku ini benar-benar menginspirasi pembaca. Setidaknya, itulah yang penulis alami.
Buku ini menginspirasi karena setiap kebijakan memiliki niat baik di baliknya, indikator yang jelas dalam pengukurannya, dan dampak yang positif setelah penerapannya. Niat dan indikator yang jempolan bisa menghasilkan dampak positif, karena kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif; meningkatkan inklusi di dalam masyarakat DKI Jakarta.
Apa saja kebijakan-kebijakan tersebut? Terdapat lima kebijakan dalam lima sektor yang terbukti meningkatkan inklusi di dalam masyarakat DKI Jakarta. Dalam menentukan pembagian sektoral, penulis menggunakan acuan yang sudah digariskan dalam buku ini, yaitu pembagian berdasarkan komisi di DPRD. Berikut adalah kebijakan-kebijakan tersebut.
Sektor pemerintahan: Jakarta Smart City.
Sektor Perekonomian: Bantuan Modal UMKM Berbasis Bagi Hasil.
Anggaran dan Keuangan: E-Budgeting.
Pembangunan: Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Kesejahteraan Rakyat: Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Mari kita mulai dari Jakarta Smart City. Kebijakan ini adalah sistem pengelolaan kota yang menggunakan teknologi informasi paling muktahir untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (techopedia.com, 2018). Ini termasuk disrupsi dalam bidang penataan kota. Bagi Bapak BTP, kebijakan ini berguna untuk menyederhanakan birokrasi dan membuat data lebih transparan.
