Masih ingat kasus DPT Pilkada Jatim, 2009, saking hebohnya sampai mengakibatkan terjungkalnya Kapolda jatim Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja - (http://properti.kompas.com/read/2009/03/17/0823332/Irjen.Herman.SS.Saya.Kecewa.Diintervensi).
Nah rupanya sejak pemerintahan SBY, penggunaan DPT sebagai langkah pemenangan PEMILU maupun PEMILU KADA sudah menjadi senjata pamungkas.. setelah sukses pada PILKADA Jatim, kisah sukses yang sama digunakan pada PEMILU Legislatif dan PEMILU Presiden, yang akhirnya kita ketahui SBY & Budiono menjadi Presiden dan Wakil Presiden..
Rupanya konsep yang sama terulang beberapa kali termasuk di propinsi Banten, dan akhirnya menular di Pilkada DKI.. sehingga semakin lengkap konsepsi politik uang, Pemilu curang, dan pengembalian investasi..
Tidak mengherankan masukan sampah menghasilkan luaran sampah pula (garbage in garbage out). Sudah hampir habis masa kepemimpinan kedua SBY yang minim prestasi tapi banyak aksi.. begitu pula incumbent DKI, masih juga jual janji, padahal 5 tahun masa jabatan hanya mimpi dan alibi saja..
Penilain prestasi sangat normatif, tidak definitif apalagi presisi dan akurat. Sudah jelas Jakarta kumuh, macet, banjir, polutif, dan berbagai prestasi negatif seabrek lainnya..
apakah sulit mengurus Jakarta? semua sangat tergantung, apakah mengelola Jakarta sebagai amanat yang tidak boleh dikhianati, sehingga semua pikiran tindakan dan ucapan hanya untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang bersih, indah, nyaman dan aman. Sehingga 5 tahun menjadi hal masuk akal untuk Kota dengan anggaran Rp 27.95 Triliun (http://poskota.co.id/berita-terkini/2010/12/17/dprd-sahkan-apbd-dki-2011-rp2795-triliun.
Pertanyaannya apakah menjabat sebagai gubernur adalah untuk Jakarta yang lebih baik? atau kantong pribadi dan keluarga serta konco2 yang lebih sejahtera?
