Birokrasi dan Kekuasaan di Tanah Jawara

Oleh: Rashylla Ayuningtyas

Birokrasi dan kekuasaan ini menjadi satu kesatuan dalam bidang pemerintahan, yang mana birokraasi merupakan suatu lembaga yang memiliki kuasa besar dalam struktur pemerintahan yang mana birokrasi ini merupakan suatu lembaga dan juga kekuasaan yang ada dibawah pemerintahan atau kuasa seseorang.(Hobbaddin&Rozuli, 2017)

Birokrasi dan juga kekuasaan ini merupakan unsur suatu politik yang mana di dalam politik ini makan memunculkan suatu lembaga yang memiliki kuasa, seperti yang ada di suatu daerah di Indonesia, yaitu daerah Banten yang mana politik di Banten ini pada awalnya oleh di gerakkan oleh sosok dan juga pelaku politik yang bernama Tb. Chasan Sochib yang mana pada saat itu memanfaatkan momentum pelaksanaan otonomi daerah dan juga pilihan gubernur untuk yang pertama kali, dalam hal itu dia mengandalkan kekerasan untuk mencapai kepertahanan kekuasaan politik, setelah kekuasaan itu berada di bawah gengamannya ini sochib memperluas wilayahnya melalui jaringan keluarga dan juga kerabatnya (Sutisna, 2017). 

Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa seorang Sochib mempunyai kekuasaan untuk memperluas wilayah melalui anaknya yang pada saat itu anaknya memegang daerah banten sebagai gubernur yang telah di usahakan dengan keras untuk mencapai ketahanan politiknya.

Di dalam bidang birokrasi dan juga kekuasaan di daerah Banten ini lebih di kenal dengan sebutan Jawara, yang mana jawara pada zaman dahulu dengan sekarang amatlah berbeda, karena pada saat ini jawara ini bisa diartikan sebagai pengusaha-pengusaha besar di daerahnya ataupun yang sudah sampai di luar daerahnya, di dalam prosesnya jawara ini tidak berhenti di situ saja tetapi dalam realitanya jawara ini semakin maju dan berkiprah di dunia perpolitikan dan lama-kelamaan jawara ini dapat mengikuti birokrasi dan mendapatkan kekuasaannya, di dalam hal ini para jawara juga di untungkan oleh beberapa bidang setelah dia masuk partai dan ikut berkiprah dalam dunia pilitik, contoh bidang yang menguntungkan merupakan akses bidang ekonomi, bidang politik dan juga bidang budaya ini yang mendoninasi keuntungan, jawara juga mengubah dirinya untuk menjadi lascar pengaman daerah secara otonom, dalam hal ini jawara dapat lebih mudah untuk memasuki ranah pemerintahan di daerah yang mana akhirnya jawara ini menjadi penjabat dan mengatur politik local Banten(Bandiyah)

Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa dalam memegang kuasaan kita harus mendekati para masyarakat yang mana dalam bidang pemerintahan ini pada awalnya berasal dari masyarakat yang nantinya setelah pendekatan dengan masyarakat maka orang-orang yang mau memasuki birokrasi untuk mendapatkan kursi jabatan yang nantinya dapat berkuasa. 

Dapat kita lihat dari beberapa kutipan diatas dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan ini harus dilakukan kerja keras dan juga dapat dilakukan dengan gerakan-gerakan yang keras yang nantinya gerakan keras ini dpaat menggerakkan para kerabat dan juga teman-temannya untuk membantu dalam mensukseskan tujuan memasuki kekuasaan, tokoh politik yang berpengaruh dalam kekuasaan di Banten ada Soclih dia mengandalkan suatu kekerasan yang mana itu telah di praktekkan olehnya pada saat pilihan gubernur di masa putrinya.

Dinasti politik ini merupakan sebuah strategi politik guna menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan orang yang masih kalangan sanak keluarga. (Hamid, 2015), dalam disertasinya yang menkomperasikan perbedaan Banten dan Jakarta dalam konteks penerapan desentralisasi dan dampak politiknya menyimpulkan bahwa di Banten dengan adanya penerapan desentralisasi dan demokratisasi telah melahirkan gejala politik.

Di Indonesia sendiri pada provinsi Banten, kasus dinasti politik lebih kentara. Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten 2007-2012 misalnya, keluarga besarnya ini  memiliki 9 orang yang memimpin pada setiap "kerajaannya". kemudian melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga serta ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi  dari pada kewajiban sosial yang lainnya.

Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu akibat adanya pandemik ini. Berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda guna menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020.

Salah satu daerah yang akan melakukan pemilihan daerah adalah Provinsi Banten yang mana Provinsi Banten tetap melaksanakan pemilihan daerah karena beberapa alasan yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga pasti dengan selalu mematuhi protokol kesehatan.