Mohon tunggu...
rani utami
rani utami Mohon Tunggu... -

Rani Utami..si manis dari Ciamis, wanita sederhana yang memprioritaskan keluarga di atas segala-galanya, sekarang sedang menempuh program S1 PKnH di UNY.

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Bumi Papua, Boneka Amerika Serikat

7 Maret 2013   03:25 Diperbarui: 24 Juni 2015   17:12 1374
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

BUMI PAPUA.... BONEKA AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat kini bisa tersenyum dengan dijadikannya Indonesia sebagai boneka AS. Tambang emas besar di Papua Barat, menjadi harta karun di abad XX. Perusahaan besar PT Freeport itu lah yang mengendalikan boneka Amerika Serikat di Indonesia. PT Freeport tidak luput dari kasus pelanggaran HAM akan penduduk Papua. Seperti, para buruh yang didiskriminasi oleh Freeport dan demi melancarkan penambangan, mereka mengusir penduduk asli, dan menembak setiap penduduk yang berusaha mengganggu kawasan penambangan. Mereka tega mengusir penduduk asli yang tidak tahu menahu akan wilayah yang kaya akan emas itu. Penduduk asli dibodohi dengan ketertinggalan mereka. Pada nyatanya PT Freeport hanya membuat bangsa Papua menderita. Kekerasan dan tindakan pelanggaran HAM  yang dilakukan oleh Freeport telah menyakiti hati rakyat papua, Freeport telah mengadu domba antara aparat keamanan dengan rakyat maupun buruh-buruh yang kritis di Freeport. Pemerintah pusat harusnya tegas dalam politik adu domba ini. Kita sudah 350 tahun dijajah Belanda sekarang kita di dijajah  lagi oleh Freeport. Seharusnya hak asasi rakyat Papua dilindungi. Jangan karena uang Freeport, aparat keamanan menjadi musuh rakyat. Jadi, biang kerok masalah di Papua itu adalah Freeport yang dikendalikan terus oleh Amerika Serikat, dengan uang Freeport itu tercipta konflik di Papua. Rakyat Papua tidak pernah sejahtera meski sumber daya alam dikeruk terus-menerus. Hadirnya elit-elit partai yang mengeruk keuntungan karena elit-elit itu menjadi komisaris di Freeport. Pihak-pihak asing yang berusaha mempermainkan konflik supaya mereka bisa dengan aman mengeruk kekayaan Papua. Kemudian gerakan Separatis yang kita nilai ini juga dibiayai oleh asing supaya Papua merdeka, sehingga pihak asing bisa sesuka hatinya mengeruk kekayaan Papua. Keuntungan PT Freeport Indonesia yang mencapai 70 trilitun rupiah pertahun. Besarnya hasil yang diperoleh PT Freeport Indonesia tidak sebanding dengan besarnya kesejahteraan yang diberikan PT Freeport kepada karyawan dan masyarakat Papua selain meminta peningkatan kesejahteraan, para pekerja juga meminta kepada perusahaan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Ketidakadilan dan kekerasan terhadap rakyat tidak akan berhenti kecuali tambang emas di Gasberg belum habis. Tidak akan adanya hak selama PT Freeport masih ada di bumi Papua. Pelanggaran HAM masih akan ada dan berlanjut sampai kapanpun. Kecuali  tambang kaya emas itu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, biarkan  bangsa Indonesia yang mengelola SDA di bumi Papua. Khususnya kepada rakya Papua, yang selama ini tidak diberikan kedudukan yang berarti di penambangan emas itu. Freeport telah menghapuskan keadilan menjadi ketidakadilan rakyat Papua. Berlindung dibawah TNI Indonesia, untuk memperlancar aktivitas pertambanga. Aksi militer diseluruh Papua yang dilakukan atas dasar ingin mendapatkan uang atau imbalan dari Freeport. Tidak sedikit oknum militer atau polri memukul masyarakat tanpa dalil yang jelas, menakut-nakuti rakyat dan mengintimidasi terus (Sendius Wonda, 2009:111). Ini jelas merupakan pelanggaran HAM, atas dasar apa mereka melakukan itu? Politik adu domba untuk pemenuhan kebutuhan, sangat menyedihkan hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, oknum militer atau polri sampai tega menyakiti saudaranya sendiri yang masih bangsa Indonesia yang masih satu ras dengan mereka. Sungguh tindakan yang tidak berprikemanusiaan. Warga sipil merasa tidak adanya hak keamanan pribadi. Rakyat selalu dicurigai dengan alasan yang selalu sama. Disini terlihat gerakan separatisme dimanfaatkan untuk membuat rakyat takut kepada aparat keamanan. Rakyat akan tunduk kepada semua perintah aparat keamanan. Hak kebebasaan dan hak kemanan mereka tidak ada. Rasa takut selalu hadir meskipun segala tindakan yang diperbuat rakyat adalah benar dan baik. Rakyat Papua hanya ingin hak dasar dan hak masa depaan mereka ada dan terpenuhi oleh pemerintah. Jika mereka diberi hak-hak itu mereka tidak akan melakukan gerakan sparatisme. Pemerintah Indonesia dari dulu selalu kalah oleh Amerika Serikat. Sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran tanpa ada kata berhenti. Wilayah timur Indonesia adalah daerah tertinggal, tidak ada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia rendah, transportasi tidak memadai, perekonomian tidak berkembang, tingkat kesehatan rendah sekali dan sarana pendidikan sangat tidak memadai. Sudah tidak dapat dibayangkan lagi kepedihan mereka, tanah leluhur yang secara paksa direbut, hingga akhirnya mereka diusir. Seharusnyaa Freeport memberikan senyum kepada mereka, memberikan sumber kehidupan akan generasi penerus, mereka bisa hidup tanpa air mata kepedihan tetapi mereka bisa hidup dengan air mata kebahagiaan. Mereka bisa memiliki emas dari tanah leluhur yang begitu kaya. Memegang setiap batang emas, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jika Freeport memberikan kesejahteraan kepada rakyat papua, jika Freeport tidak melakukan pelanggaran HAM, jika pemerintah Indonesia tahu hak asasi setiap manusia, rakyat tidak akan marah dan rakyat tidak akan kecewa, dan juga rakyat tidak akan merugikan negara. Rakyat tidak akan menjadi duri, juga tidak akan menghalangi kedamaian negara. Keinginan ini bisa terwujud jika pemerintah memperhatikan mereka. Pemerintah seharusnya menjalankan isi pancasila terutama yang keempat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat papua adalah rakyat Indonesia. Mereka berhak menerima keadilan dari negara Indonesia. Pemerintah harusnya bertindak secara paksa agar Freeport tidak mendapatkan hak saja tetapi Freeport harus melakukan kewajibannya dengan baik. Jika Pemerintah Indonesia tetap memperpanjang kontra karya dengan Freeport itu berarti Indonesia membunuh bangsa Indonesia yang tidak berdosa.


Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun