Kemiskinan dan Penyelesaiannya pada Era Kepemimpinan SBY Periode II

Susilo Bambang Yudiyono atau yang sering dikenal dengan SBY pada masa kepemimpinannya yang terakhir dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengganngguran.  Pada masa  kepemimpinannya di periode kedua angka kemiskinan di Indonesia mencapai 32,53 juta penduduk atau setara dengan 14,15 persen pada 2009. Kemudian angka tersebut terus menurun setiap waktunya. Pada 2010 turun pada angka 31,02 juta penduduk dan terus turun pada angka 30,01 juta penduduk di tahun 2011 dan apada akhir kepemimpinannya angka kemiskinan Indonesia berhasil turun pada angka 27,73 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 10,96 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Penurunan angka kemiskinan pada era sby tidak terlepas dari permasalahan ekonomi, yang sangat mempengaruhi tren penurunan angka kemmiskinan antara lain adalah inflasi yang terjadi pada Maret- september 2014 pada sekitaran angka 2,26 persen. Selain itu Upah harian buruh tani naikk sebesar 1,,60 persen lebih di september daripada Maret 2014. Juga turunnya nagka eceran komuditas pada Maret 2014. Dan terakhir pertumbuhan ekonnomi pada data PDB pada triwulan III naik sebesar 5,52 persen daripda triwulan I di tahun 2014.

Kemiskinan sering diartikan "sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, dan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun."(hudayana, hadan : 2009) . kemiskinan adalah salah satu faktor penting yang dapat mengukur keberhasian pembangunan suatu negara dan kinerja pemerintahannya. Tingginnya pembangunan ekonomi suatu negara menunjukkan tingkat kesejahteraan negara tersebut. "Adanya peningkatan pendapatan tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan konsumsi barang dan jasa. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dibutuhkan peningkatan produksi seiring dengan kenaikan yang terjadi (Samuel dan Nordhaus, 2004)." ( (Gultom)

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat besar begi negara berkembang tak terkecuali Indonesia, latar belakang permasalahan ini bisa apa saja baik itu masalah sosial maupun kondisi politik negara tersebut. Beberapa faktor yang melatarbelakanngi kemiskinan di Indonesia baik pada masa pemerintahan sby sampai sekarang adalah sama. Diantaranya adalah tingkat pendaptan warga negara yang lemah, lambatnya laju pertumbuhan ekonomi,, tidak meratnya distribusi pendapatan, minim dan terbatasnya fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya, serta belum merata dan memadai fasilitas pendidikan. 

Faktor- faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan adalah rendahnya kesehatan , kurangnya perbaikan mutu pendidikan dan gizi. Tingginya pertumbuhan tenaga kerja dan mininya lapangan kerja yang relatif lambat pertumbuhannya menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang juga merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan, "Menurut Arsyad (2004), menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk menurunkan kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan di negara berkembang adalah dengan memberikan upah yang memadai dan 6 menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok penduduk miskin. Sehingga peningkatan kesempatan kerja merupakan aspek yang paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang menitikberatkan kepada penghapusan kemiskinan." (hudayan, 2009).

Selain itu pada masa kepemimpinan susilo bambang yudiyono terjadi inflasi yang menyebabkan harga menjadi tidak stabil dan dampak dari inflasi ini adalah kemiskinan, "Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk ke dalam perekonomian negara. Di samping menimbulkan efek buruk dalam kegiatan perekonomian negara, inflasi juga akan menimbulkan efek kepada individu dan masyarakat. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Inflasi dapat memperburuk prospek pertumbuhan jangka panjang, mengurangi pendapatan riil, mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang dan memperburuk distribusi pendapatan (Sukirno, 2009)." (hudayan, 2009)

Melihat kondisi kemiskinan Indonesia beberapa cara penyelesaian pun ditawarkan oleh presiden Susilo Bambang Yudiyono pada saat kepemimpinannya waktu itu dan ccara yang ditawarkan dinilai mampu menekan angka kemiskinan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa kebijakan yang ditawarkan oleh presiden Susilo Bambang Yudiyono pada saat itu atara lain Menempakan penganggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. RPMJ atau Rencana Pembangunan Janagaka menengah 2004- 2009 merupakan salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan olej RKP atau Rencana Kerja pemerintah.  Setiap tahunnya yang dijadikan acuan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksaan pembangunan tahunan.

Pada tahunn 2000 imdonesia merupakan salah satu negara yang mengesahkan Millenium Development Goals (MDGs), yang dimana salah satu implementasinya adalah pemberatasan kemiskinan dengan membentuk strategi nasional penanggulangan kemiskinan melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan. Ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan susilo bambang yudhiyono diantanya adalah

• Bantuan Langsung Tunai (BLT)
• Kebijakan ini merupakan kompensasi dari subsi pengurangan BBM. Karena hal tersebut menyebabkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi naik yang berdampak kepada naiknya harga bahan pokok. Melihat situasi tersebut pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar rp. 100.000.00-, setiap bulan selama 3 bulan sekali untuk meringankan beban masyarakat miskin. Namun dalam implementasinya kebijakan ini banyak tidak tepat sasaran dikarenkan persyaratan utama dari kebijkan inni adalah hrus mempunyai KTP. Dan menurut para pengamat dana BLT tidak memberikan dampak yang besar karena dana tersebut tidak dijadikan sebagai modal namun digunakan langsung untuk konsumsi oleh masyarakat miskin.
• Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
• Proyek ini adalah tindak lanjut dari proyek sebelumnya, dikarenakan P2KP ini lahir di tahun 1999. Permasalahan kemiskinana sering kali terjadi di perkotaan dikarenakan anggka urbanisasi yang sangat tinggi. Permasalhan kemiskinan tidak hanya bisa ditanggulangi dengan kebijakan pembangunan oleh pemerintah namun juga oleh masyrakat, oleh karena itu proyek P2KP ini menekan pada pendekatan komunitas dan pengembangan manusia yang dapat dilihat dari latar belakang proyek ini yaitu penekan bahwa proyek ini dirancang khusus untuk menekan angka kemiskinan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada komunitas terumata komunitas di tingkat kelurahan dengan menyediakan sumber daya yang tepat dan sesuai dengan komunitas itu sendiri dan pengambilan keputusan diserahkan kepada komunitas itu sendiri.
• Menyediakan lebih banyak dana untuk daerah- daerah miskin
• Perbedaan pelayanan secara kantitas dan kualitas antara daerah miskin dan daerah lainnya sering kali menyebabkan kesenjangan fiskal. Oleh karena itu pemerintah mencoba menyediakan lebih banyak dan untuk daerah- daerah mmiskin tadi dengan tujuan agar meratanya pelayan di setiap daerah.
• Menyediakan askeskin
• Askeskin adalah upaya pemerintahan pada masa sby untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin dengan tujuan agar kesehatannya terjamin.

Selain itu juga dilakukan dengan cara- cara presiden sebelumnya seperti kegiatan ketahanan panan, peningkatan gizi, dsb. namun ada beberapa program yang dilakukan oleh presiden susilo bambang yudhiyono seperti PNPM mandiri (Program Nasional Pemberdaya Masyarakat), PKH (Program Keluarga Harapan), Raskin atau penyyesiaan subsidi beras untuk masyarakat miskin, serta program- program yang bersifat sementara. Namun yang paling gencar dan menjadi fokus pemberantasan kemiskinan pada er kepemimpinan susilo bambang yudhinono pada saat itu adalah program PNPM mandiri atau Program Nasional Pemberdaya Masyarakat.

Dalam program PNPM Mandiri sistem pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak baik dari eleme masyarakat, swasta , dan pemerintah seperti :

• Pemantauan langsung dari masyarakat, meliputi pemantauan dan pemeriksaan dari tingkat desa sampai kota/ kabupaten dan pemeriksaan PNPM mandiri;
• Pemantauan dari pemerintah yaitu dengan melakukan kegiatan berjenjang guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan prosedur dan prinsip yang berlaku serta berjalan sesuai dengan tujuan;
• Pemantauan  dan pengawasan oleh konsultan dan fasilisator meliputi pematauan dan pengawasan secara berjenjang oleh konsultan dari tingkat nasional hingga kelurahan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi serta kunjungan rutin ke lokasi, selain itu juga pengawasan oleh fasilisator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan tujuan perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan segera;
• Pemantauan langsung oleh beberapa pihak lainnya, yaitu PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi beberapa pihak, antara lain, LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara langsung terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada proyek atau instansi terkait yang berwenang; dan
• Kajian keuangan dan audit untuk memastikan dan mengantisipasi ada dan tidaknya penyalahgunaan dana maka dari itu BPKP ( Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Bawasda (Badan Pengwasan Daerah) sebagai lembaga audit milik pemerintah akan bertugas memeriksa secara rutin dan acak pada beberapa daerah.

Struktur dari program ini juga mencangkup seluruh pihak dan elemen yang bertanggungjawab terhapada PNPM dan memastikan berjalan sesuai dengan tujuannya

• Pusat
• Untuk mejada kendali atas program ini kemudian dibentuk tim pengendali yang akan bertanggung jawab pada menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat sebagai ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), tim pengendali ini terbagi menjadi dua yaitu tim pengarah yang terdiri dari menteri- menteri dan kepala lembaga terkait, serta tim pelaksana yang terdiri dari pejabat eleson I kebawah dari setiap lembaga kementerian.
• Daerah
• Yang terbagi menjadi tim koordinasi PNPM mandiri provinsi, tim koordinasi PNPM mandiri kabupaten/ kota, satuan kerja PNPM mandiri kabupaten/ kota, dan masyarakat atau komunitas yang berfungsi untuk mengelola kegiatan di kecamatan/ keluarahan guna mendukung program. Mereka diambil dari masyarakat setempat yang peduli dan berkomitmen serta tidak pamrih.