Latar Belakang
      Republik Rakyat China (RRC) terletak di kawasan Asia, dengan wilayah yang luas ia meliputi sebagian besar wilayah daratan Asia dan merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Belakangan ini telah menarik perhatian dunia internasional karena ekonominya yang berkembang pesat telah berhasil menyusul negara-negara lain. Sekarang, China telah menjadi negara adidaya yang diakui secara internasional di dunia.
      Kemajuan yang telah dicapai tidak terlepas dari transformasi dan pembukaan diri yang dilakukan oleh China. China kini tidak menutup diri, hal itu dibuktikan dengan kepentingan nasional China yang memutuskan untuk bergabung dengan ekonomi dunia. Semua potensi yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Adanya dukungan strategi dan kebijakan yang terencana oleh pemerintahnya membuat China secara bertahap menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia.
      Pembukaan diri China, berawal pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping yang mengambil langkah perubahan pertama dan penting bagi perjalanan China menuju ekonomi pasar. Deng Xiaoping secara tersusun mengubah sistem ekonomi nasional dan melakukan berbagai inovasi dengan melakukan reformasi-reformasi yang membawa China menjadi kekuatan ekonomi yang besar.
      China mengejutkan negara-negara Barat dalam proses transformasinya. Negara ini berubah menjadi sumber tenaga kerja, mitra, pelanggan dan pesaing. Sehingga menjadi daya Tarik China untuk menarik perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi dan melakukan bisnis. Ambisi China untuk menjadi raksasa ekonomi dunia bukan tidak mungkin untuk dicapai.
      Berdasarkan pemikiran diatas, maka didalam tulisan ini saya akan membahas:
- Bagaimana strategi pemerintah China dalam membangkitkan perekonomiannya?
- Bagaimana pengaruh kebangkitan ekonomi China terhadap negara di Kawasan Asia?
Pembahasan
- Strategi Pembangunan Ekonomi China
Sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping terjadi perubahan dalam socialist market economy yang kemudian sampai pada puncaknya di masa kepemimpinan Xi Jinping. Sejak krisis ekonomi Asia, China mulai merubah kebijakan ekonominya dengan menjual beberapa perusahaan nasional yang disebut dengan kebijakan privatisasi. Perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak produktif, kemudian dijual guna mendorong investor swasta berpartisipasi.
Bergabungnya China ke dalam WTO tidak terlepad dari kemajuan ekonomi China sendiri yang sangat signifikan. Berbagai keuntungan perdagangan diperoleh oleh China, namun hal tersebut tidak terlepas dari semakin kuatnya ekonomi domestik China sehingga ekonomi dalam negerinya benar-benar kondusif dan memiliki multiplier effect bagi para penduduknya. Dengan semakin kuat, maju, dan kondusifnya ekonomi domestik dalam negeri China, maka ia kemudian semakin berani mengintegrasikan ekonominya ke dalam WTO.
Bagi China, keterlambatan dalam pembangunan bukanlah sebuah hambatan, melainkan suatu keuntungan. World Bank menilai, bahwa China termasuk sedikit negara yang dapat memanfaatkan pengalaman dan pelajaran dari negara-negara yang mengadakan pembangunan pada periode sebelumnya. Kemajuan signifikan yang dialami oleh China, bukan berarti tidak mengalami masalah. Hal tersebut tidak lepas dari efek ekonomi politik yang dikembangkan oleh China yaitu model rezim etatisme kapitalis dalam mengejar ketertinggalannya. Itulah mengapa China sangat sukses dalam ekonomi domestiknya sehingga berintegrasi dengan WTO yang mengusung liberalisasi dengan ekonomi di era globalisasi dengan free trade area ini walaupun ideologi atau formasi sosial mereka masih komunis.
China adalah negara yang menetapkan strategi pembangunan melalui pendirian zona-zona khusus. Adapun yang dimaksud dengan zona-zona tertentu yang dibangun oleh suatu negara di wilayahnya yang jenisnya sangat beragam, mulai dari pengolahan ekspor hingga zona bagi pengembangan teknologi. Pada dasarnya, seluruh zona tersebut memiliki kesamaan yaitu memberikan perlakuan khusus terhadap investor asing untuk berproduksi. Perlakuan khusus yang diberikan berupa pembebasan dari kewajiban pajak, pengurangan atau peniadaan berbagai hambatan baik berupa tarif maupun non tarif, dan lain sebagainya.
