Pancasila adalah Gagasan Soekarno

Tujuh puluh enam tahun yang lalu, BPUPKI mengadakan rapat dengan salah satu agendanya membahas tentang dasar negara. Rapat diadakan di gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari bersidang, ternyata tidak mendapat titik terang sampai pada gilirannya Soekarno pada tanggal 1 Juni tampil menyampaikan gagasannya.

Gagasan Soekarno tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila itu pun akhirnya diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI dan dikemudian hari, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.

Ironisnya, pada masa era kepemimpinan Soekarno, Pancasila banyak mengalami guncangan lewat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan aspek Ideologi melalui pemberontakan. Peristiwa pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat tahun 1948, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan tahun 1949-1962, Republik Maluku Selatan di Maluku tahun 1950, PRRI dan Permesta di Sumatra tahun 1950, G 30 S PKI di Jakarta dan Yogyakarta tahun 1965. Akan tetapi semua pemberontakan tersebut mampu ditumpas oleh pemerintah dan diyakini berkat kesaktian Pancasila, sehingga sejak tanggal 1 Oktober 1965, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Dalam rangka menjaga, merawat dan melestarikan Pancasila, di era kepemimpinan Soeharto, dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), dengan program andalannya adalah kegiatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) bagi seluruh masyarakat yang dituntut menyatakan tekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa itu, untuk peserta didik baru mulai dari lulusan SD yang akan melanjutkan ke SMP, lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SMA, lulusan SMA yang mau kuliah, wajib mengikuti dan lulus penataran P4.

Upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan kontekstual secara bertahap dilakukan melalui peningkatan dan perluasan di berbagai kalangan termasuk didalamnya pelaku ekonomi, lektor, pelaku komunikasi massa nasional, Bupati/Walikotamadya seluruh Indonesia, eselon 1 dan Gubernur. Di samping itu dilaksanakan pula penataran Calon Manggala bagi rektor, pembantu rektor, dan dekan perguruan tinggi negeri maupun pimpinan perguruan tinggi swasta dan para guru besar.

Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga penatar yang diperlukan di lingkungan lembaga pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, BP-7 secara berkelanjutan menyempurnakan penataran P4 Calon Penatar P4 Pola 144 jam. 

Penataran P4 Pola 144 jam adalah level penataran yang paling tinggi dan saya adalah salah satu pesertanya. Teman saya satu kelompok pada saat itu antara lain Kolonel Widodo AS yang dikemudian hari setelah lulus penataran kariernya menanjak menjabat KASAL, Panglima TNI dan Menkopolhukam dengan pangkat terakhir Laksamana. Teman saya lainnya Letkol Zacky Anwar Makarim (paman dari Mendikbud Nadiem Makarim) yang dikemudian hari setelah lulus penataran kariernya menanjak menjabat Kepala Badan Intelijen ABRI, Staf Ahli Panglima TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.

Sangat disayangkan di era reformasi BP7 dan P4 yang merupakan perawat Pancasila dibubarkan dan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tidak diajarkan lagi di sekolah, sejak itu efek negatifnya mulai dirasakan. Bahkan belum lama ini fraksi PDIP bisa-bisanya mengajukan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR RI yang mengundang pro dan kontra di masyarakat. 

Sikap pro dan kontra terhadap RUU HIP di kalangan masyarakat, apalagi disertai dengan demo, semakin memperkeruh suasana di negeri ini yang masih dihantui pandemi virus corona. Untuk itu, saat ini (1 Juni 2021) mari kita bulatkan tekad bahwa kita tidak perlu lagi meragukan apalagi masih berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.