Dilema kebijakan pendidikan nasional

Setiap tanggal 2 mei selalu diperingati sebagai hari pendidikan nasional. namun demikian peringatan yang selalu berulang setiap tahun sejak ditetapkan pemerintah tahun 1959 ini belum sepenuhnya mendorong Indonesia menjadi negara maju. Pendidikan Indonesia hari ini ditandai dengan kualitas kemampuan siswa yang masih memprihatinkan. Skor PISA siswa-siswa Indonesia berada di peringkat ke 66 dari 81 negara. PISA mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam mata pelajaran utama seperti membaca, matematika dan sains. 

Indonesia memiliki cita-cita besar untuk mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa yang termaktub di dalam konstitusi UUD 1945. Cita-cita besar ini diwujudkan dengan berdirinya sekolah-sekolah dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. selain itu didukung pendanaan besar 20% APBN sesuai amanat UUD 1945. Namun demikian, pendidikan masih belum mampu mendorong bangsa ini untuk menjadi negara maju dan unggul. Data terbaru angka kemiskinan di Indonesia sebesar 60% populasi menurut standar PBB mengernyitkan dahi kita sebagai bangsa Indonesia. Pejabat ramai-ramai menolak fakta tersebut karena tidak sesuai ukuran BPS lembaga resmi pemerintah. Selain itu pengangguran berkualitas sarjana menunjukan tren meningkat. Apakah ada yang belum pas desain pendidikan kita untuk membawa kepada kesejahteraan masyarakat?

Para siswa hari ini dididik melalui desain kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Setiap pergantian menteri selalu diikuti oleh kebijakan ganti kurikulum, namun demikian benang merah untuk membawa kepada pendidikan yang mendorong negara menuju negara maju dan unggul tidak pernah tampak. Rezim pemerintahan yang berkuasa memiliki agenda yang berbeda dengan rezim sebelumnya sehingga pendidikan menjadi korban ganti rezim. akibatnya pendidikan hanya akan mengikuti style leadership pemimpin yang sedang memerintah. Kebijakan pendidikan seperti ganti kurikulum, zonasi, kesejahteraan guru dll selalu menjadi bumbu hangat dalam pemerintahan baru.

Pendidikan seharusnya menjadi kesadaran bersama seluruh entitas bangsa Indonesia. Pendidikan yang berkualitas akan menurunkan angka kemiskinan, membuka lahan-lahan pekerjaan baru, dan pembangunan berkualitas berkelanjutan dan itu semua bisa tercipta jika ada kesepakatan bersama para stakeholder untuk duduk bersama memikirkan pendidikan secara jangka panjang bukan sesuai keinginan rezim saja.