Mohon tunggu...
Rahma dian Permana
Rahma dian Permana Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Mendengarkan kisah/cerita orang

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Usai di MK, Abdullah Hehamahua Bakal Lapor Komnas HAM Besok

8 Juli 2023   13:00 Diperbarui: 8 Juli 2023   13:10 102
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Usai di MK, Abdullah Hehamahua bakal lapor Komnas HAM besok

Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ Koordinator lapangan aksi kawal sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Abdullah Hehamahua menyebut para hakim kemungkinan besar akan menolak gugatan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Hal itu ia katakan saat berorasi diatas mobil komando sebelum para peserta aksi membubarkan diri di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6) sore. 

"Pengalaman saya di bidang hukum bisa memprediksi bahwa [gugatan] 02 akan ditolak," kata Abdullah.

Meski demikian, eks Penasehat KPK ini mengajak para peserta aksi tak berkecil hati. Ia mengajak massa untuk terus berjuang bersama para ulama memperjuangkan keadilan di Indonesia. 

"Ini baru satu episode, bahwa bukti anda apakah tetap mau berjuang bersama habaib, kiai. Setuju?" kata Abdullah.

Abdullah lantas menyampaikan tiga pernyataan sikap atau rencana aksi ke depan di hadapan massa.

Pertama, Abdullah mengajak para peserta aksi untuk bersama-sama menuju kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) esok (28/6) selesai salat jumat.

Abdullah mengajak ke Komnas HAM dengan tujuan untuk melaporkan kasus ratusan petugas KPPS yang meninggal saat gelaran Pemilu 2019 lalu. Tak hanya itu, Abdullah berencana akan melaporkan ke Komnas HAM terkait kasus 9 korban meninggal dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

"Besok salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, dari sana kita bergerak ke Komnas HAM, kita ingin melaporkan agar Komnas HAM mengusut hilangnya 600 korban KPPS dan korban tanggal 21-22 Mei," kata dia.

Setelah itu, Abdullah berencana akan bertemu dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tujuannya agar DPR bisa mengusut tuntas KPU dan Bawaslu terkait kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres.

"Ini bukan demo, agar DPR memanggil apakah KPU, atau Bawaslu atas fenomena kecurangan yang ada selama pilpres agar DPR melaksanakan tugas itu," kata dia

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun