Kondisi Politik dan Geopolitik Negara-negara Asia Tenggara pada era Perang Dingin

Asia Tenggara merupakan kawasan sub benua Asia yang memiliki penduduk yang banyak dari berbagai etnis, dan juga memiliki peradaban kuno yang begitu luas dan beragam. Secara geografis Asia Tenggara terbagi dalam dua kawasan berbeda, yaitu Asia Tenggara Kepulauan (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Timor Leste, dan Filipina) dan Asia Tenggara Semenanjung/Mainland (Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar). 

  Sebelum terjadinya Perang Dingin (1947-1991) Asia Tenggara mengalami kolonialisme dari Bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Kolonialisme Bangsa Eropa selama berlangsung berabad-abad hingga berakhir pada setelah Perang Dunia Kedua. Namun terdapat satu negara di Asia Tenggara yang sama sekali tidak mengalami kolonialisasi dari Bangsa Barat, yaitu Thailand. Kerajaan Thailand atau dikenal Kerajaan Siam dahulunya berhasil menjadi daerah penyangga (buffer state) antara kolonial Prancis yang menguasai (Vietnam, Laos, dan Kamboja) dengan kolonial Inggris yang menguasai (Burma/Myanmar dan Malaysia). 

  Pasca Perang Dunia Kedua terjadi sebuah perang geopolitik dan ideologi antara negara dua adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang biasa dikenal sebagai Perang Dingin. Perang Dingin dilatarbelakangi oleh persaingan antara ideologi Kapitalisme dari pihak Amerika Serikat bersama Blok Barat dengan ideologi Komunisme dari pihak Uni Soviet bersama Blok Timur. Negara-negara yang bergabung ke Blok Barat, yaitu Inggris, Prancis, Belgia, Jerman Barat, negara-negara Eropa Barat lainnya. Sedangkan Negara-negara yang bergabung ke Blok Timur, yaitu Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia, Rumania, sebagian negara-negara Eropa Timur, Kuba, dan Korea Utara.

  Akibat dari Perang Dingin ini telah menyebabkan berbagai konflik di belahan-belahan dunia. Persaingan pengaruh ideologi, politik, ekonomi, dan militer yang melibatkan berbagai negara-negara di seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, konflik dari ketegangan Perang Dingin telah terjadi pertama kali di Vietnam pada tahun 1955. 

  Setelah berhasilnya gerakan nasionalis-komunis Vietnam mengalahkan kolonial Prancis di Perang Indochina Pertama, membuat kolonial Prancis untuk melakukan perjanjian gencatan senjata melalui Konferensi Jenewa pada tahun 1954. Selain perjanjian gencatan senjata, terdapat sebuah poin perjanjian yang berisi bahwa Vietnam dibagi oleh Garis 17 Lintang Utara dan dijadikan sebagai zona demiliterisasi. Hal tersebut memisahkan pemerintahan Vietnam menjadi dua bagian dengan haluan ideologi politik dan pemerintahan yang berbeda. Pemerintahan Vietnam Utara yang berhaluan Komunis yang berpusat di Hanoi, sedangkan Vietnam Selatan yang berhaluan anti komunis yang didukung oleh Blok Barat dan Amerika Serikat berpusat di Saigon. 

  Selama peperangan Vietnam Utara dengan bantuan Blok Timur dari Uni Soviet dan Tiongkok berhasil melawan serangan dari pasukan Vietnam Utara yang dibantu oleh Amerika Serikat. Munculnya gerakan Vietcong di Vietnam Selatan yang turut membantu Vietnam Utara dalam melawan Vietnam Selatan berhasil menggulingkan dan membunuh Perdana Menteri Ngo Dinh Diem pada 1963. Kekuatan dari pihak nasionalis-komunis Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh semakin kuat karena ada bantuan perang gerilya dari Vietcong di Vietnam Selatan membuat pihak Amerika Serikat semakin dipukul mundur, hingga pada akhirnya Vietnam berhasil mengusir Amerika Serikat dan menaklukan Saigon yang merupakan ibukota Vietnam Selatan pada 1975. Hasil dari perang ini membuat pemerintahan Vietnam yang bersatu dibawah ideologi Komunisme. 

  Kemenangan Vietnam juga membuat gerakan komunis di negara-negara tetangganya seperti Kamboja dan Laos juga meraih kemenangan dan kekuasaannya di masing-masing negara. Di Kamboja gerakan Khmer Merah berhasil mengkudeta Perdana Menteri Lon Nol, yang menjadikan naiknya Pol Pot sebagai pemimpin di Kamboja. Di Laos gerakan Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan Tiongkok juga berhasil menggulingkan pemerintahan Kerajaan Laos. Ketiga negara tersebut berhasil mengusir dan menghilangkan pengaruh Amerika Serikat dan Blok Barat di Semenanjung Indocina. Hingga saat ini Vietnam, Kamboja, dan Laos masih menjadi negara Komunis di Asia Tenggara, meskipun negara adidaya Komunis di dunia yaitu Uni Soviet telah runtuh sejak tahun 1991.

  Selain ketegangan dan konflik di Semenanjung Indocina/Asia Tenggara Mainland, juga terjadi ketegangan dari Perang Dingin di Indonesia dan Malaysia. Federasi Malaysia pada saat itu ingin menggabungkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei pada tahun 1963. Rencana tersebut membuat Indonesia menjadi khawatir dengan pengaruh Inggris di Asia Tenggara. Presiden Soekarno menganggap rencana pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk dari neo-kolonialisme dari Blok Barat yaitu Inggris di Asia Tenggara. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang termasuk dalam rangkaian dari peristiwa Perang Dingin.

  Presiden Soekarno melakukan operasi militer Dwikora (Dwi Komando Rakyat) pada tahun 1964 dengan menginvasi Sabah dan Serawak di Pulau Kalimantan. Selain itu operasi militer Dwikora juga menargetkan Semenanjung Malaysia. Selain itu, propaganda-propaganda dilakukan pihak Indonesia kepada rakyat Sabah dan Serawak agar melakukan pemberontakan dan membantu Indonesia dalam bergerilya melawan Pasukan Federasi Malaysia yang didukung Blok Barat Inggris, Australia, dan Selandia Baru. 

  Pada 7 Januari 1965, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia untuk keluar dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) setelah Malaysia dijadikan anggota tidak tetap (sementara) Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno menyatakan bahwa PBB terlalu berpihak kepada Blok Barat dan melakukan tindakan yang sangat tidak adil dalam penyelesaian konflik. Soekarno juga menganggap keputusan dijadikannya Malaysia sebagai anggota sementara Dewan Keamanan PBB sebagai "Boneka Inggris" karena telah dijadikan proyek neo-kolonialisme Barat.

  Konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir pada 1966 setelah jatuhnya Presiden Soekarno dan konflik internal di Indonesia saat itu. Indonesia dan Federasi Malaysia sepakat untuk berdamai melalui Perjanjian Perdamaian Jakarta pada Agustus 1966. Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Malaysia yang diwakili Tuanku Abdul Razak melakukan pertemuan dan perdamaian atas konflik yang telah terjadi selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia.