Dalam laga elclasio, penyerangan terhadap tim lawan memiliki karakternya masing-masing. Barcelona misalnya, teknik Tiki Taka ibarat harta karun yang jatuh ditangan yang benar. Sekelas Real Madrid saat dibintangi Cristiano Ronaldo, kalang kabut membongkar pertahanan yang dikawal Gerard Pique dkk. Alhasil, dominasi kemenangan Barcelona pada setiap kali laga klasik digelar membuat Real Madrid terpaksa menelan buah simalakama. Meski begitu, kedua tim menampilkan permainan apik yang patut menjadi pelajaran tentang bagaimana seni sepak bola yang mencerdaskan.
Ini bukan menceritakan tentang saya sebagai fans Barcelona. Tapi, yang menarik disimak, saat Tim Katalan keasyikan menyerang. Tidak menyadari adanya celah tim lawan untuk menyerang. Saya boleh bilang, ini hanyalah efek positif dari sebuah kombinasi terbaik. Tidak ada yang sempurna dalam strategi sepak bola.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lebih dari sebuah institusi kuat dinegeri ini untuk memberantas korupsi. Apa yang terjadi di kubu Barcelona, dari aspek lain ada kaitannya dengan serangan balik kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif, Rabu (9/1/2019).
Rumah Agus dikirimi tas berisi bom pipa palsu, sedangkan rumah Laode M. Syarif dilempari bom molotov. Saya melihat, kombinasi tim yang ada di KPK saat ini sangat rapi. Korupsi itu menjadi nyata manakala OTT diibaratkan susunan mantra memanggil para koruptor keluar dari sarangnya. Disisi lain, OTT seperti Tiki Taka yang sampai saat ini belum strategi ampuh untuk menggantinya.
Peristiwa penyerangan KPK membuat Aktivs HAM sekaligus Direktur Lakataru Foundation, Haris Azhar, menuliskan bahwa bom terhadap pimpinan KPK harus dilihat sebagai sebuah situasi eskalatif, (Bumerang untuk pimpinan KPK: Jawa Pos, 10 Januari 2018).
Menggaris bawahi kata "Bumerang" dalam judul dalam tulisan itu, saya melihat ini bukan soal bumerang karena tidak menghukum sebagaian besar para koruptor kelas kakap. Kita harus akui, pada kenyataanya KPK benar-benar berada dalam posisi diserang.
Untuk menebak, rasa-rasanya sangat sulit. Entah siapa aktornya, tidak lain dan tidak bukan "mereka" yang tergabung dalam jaringan korupsi yang ditangani KPK saat ini. Kalaupun kita terpaksa berspekulasi, tentu "meraka" adalah oknum yang tidak ingin anggota jaringannya terganggu dalam meraup uang negara. Ini kenyataan yang harus dilawan dengan kenyataan.
Menghukum palaku tidak semudah mencetak gol ke gawang lawan. Kalaupun semua ahli hukum berpaling kepada pemikiran Sajipto Rahardjo tentang hukum progresif, sulit rasanya melawan "mereka" yang dibekali tekanan otoritas politik dan otoritas penguasa.
Mahfud MD misalnya, untuk pertamakalinya saat memimpin Mahkamah Konstitusi (MK), dicap kontroversial lewat putusan-putusan yang kerap kali keluar dari ketentuan undang-undang. Lihat bagaimana kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 14 November 2008, gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum pasangan Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Mudijono (Kaji).
Kala itu, kedua Khofifah -- Kaji mempermasalahkan perhitungan suar Pilkada Jawa Timur di empat kabupaten di Madura dan kabupaten lainnya. Kewenangan MK dalam mengadili perkara sengketa pemilukada tidak lebih dari pengadilan angka-angka. Dirinya harus mencari formula untuk bisa memberikan jaminan keadilan kepada dalam sengketa pilkada itu. MK membuat kreasi sendiri berdasarkan Strategi pembangunan hukum responsif, dimana hakim harus mencari keadilan berdasarkan kreasinya sendiri dan keyakinannya sendiri.
Ini baru kasus Pilkada, lalu bagaimana dengan Korupsi? Sulit kalau hanya sekadar bicara sebagai pengamat atau penikmat. Bagaimana kita menyikapi situasi ini? Tekanan hukum harus dominan dari yang lainnya. Asalkan, keluar dulu dari jeratan kepentingan dan jaringan. Kalau tidak, ini sama saja memelihara korupsi dengan mengatasnamakan penegakan hukum.
Lucunya, ada usulan untuk mempersenjatai KPK, ini bukan solusi, bukan pula fase angkatan bersenjata. Ancaman hanyalah akses eksistensi belaka, bukan panggilan perang berserjata. Justru membuat KPK seperti angkatan semi-militer dan wibawanya terjung payung ke dasar jurang. Â Kewenangan KPK tidak bisa berada diranah itu.
Mestinya, pihak berwenang turun tangan melindungi KPK. Tidak ada kata pesimis untuk mengungkap dalang dibalik serangan ini, tapi pada kenyataannya tekanan otoritas politik yang tidak mau mengurusi hal semacam itu. Sampai pada serangan ke-9 kepada pimpinan KPK, pihak kepolisian belum mampu mengungkap dalamm dibalik serangan kepada lembaga antirasuah.
Selain itu, saya sepakat dengan isi dalam tulisan Haris Azhar, bahwa lima pimpinan KPK merupakan mainan politik kelompok-kelompok tertetu. Mereka adalah orang-orang yang tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini membuat KPK sulit bertindak lebih tegas. Tradisi politik telah masuk dalam kehidupan penegak hukum.
Harusnya, dari awal rekrutmen pimpinan KPK harus dari kelompok lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan yang akan dihadapinya kelak memimpin. Kombinasi antar pimpinan di kubu KPK harus sinergi dan mengedepankan satu teknik pemberantasan. Bukan dari teknik versi dimana mereka didatangkan.
Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin atmosfer KPK seketika berubah drastis. Selanjutnya tinggal menunggu apa hasil dari perubahan itu. Tapi ingat, tekanan politik masih terus ada, meski uang negara telah habis.
Sisi lain dari kehidupan KPK, tidak terlepas dari bagaimana memperlihatakan eksistensi kelompok tertentu. Salah satu yang paling sering diperbincangkan, menganggap satu peristiwa krusial sebagai pengalihan dari isu politik.
Dilansir dari Sindonews (9/1/2019), Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menilai ada upaya membuat kekacauan jelang Pemilu serentak yang pelaksanaannya hanya menyisakan beberapa bulan lagi. Sahroni menduga pelaku sengaja membidik sasaran tokoh penting, dalam hal ini pimpinan KPK karena disinyalir akan menarik perhatian dengan harapan membuat masyarakat panik dan tidak aman. Pengalihan isu ini sudah biasa dilakukan kelompok tertentu. Belum ada cara efektif, memang ini mudah dilakukan.
Akibatnya, masyarakat tidak menyadari bahwa bom hanyalah alat  untuk mengancam ancaman yang dating dari anggota jaringan korupsi yang ditangani KPK.
Teror pertama adalah penyerbuan dan teror terhadap fasilitas KPK yang dikenal dengan nama 'safe house'. Kedua, ancaman bom ke gedung KPK. Ketiga, Â teror bom ke rumah penyidik KPK. Keempat, penyiraman air keras dan kendaraan milik penyidik dan pegawai KPK. Kelima, ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK. Keenam, perampasan perlengkapan milik penyidik KPK. Ketujuh, penculikan terhadap petugas KPK yang sedang bertugas. Kedepalan, percobaan pembunuhan terhadap penyidik. Terakhir, teror bom dan molotov di rumah dua pimpinan KPK. Penjelasan ini ada benarnya.
Dalam study korupsi menurut modal sosial, terror dianggap altenatif jika anggota jaringan merasa terancam. Study ini benar adanya ketika penilaian Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Faridz (Tirto.id: 9 Januari 2019,) bukan tidak mungkin teror kali ini berkaitan dengan penanganan perkara yang tengah dilakukan KPK.
Ia mencontohkan teror terhadap Novel yang dianggapnya berkaitan dengan salah satu perkara yang diproses KPK.
Harusnya KPK mengakui bahwa peristiwa penyerangan ini adalah sebuah efek dari kiprah lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi.
Jangan sesekali mengendurkan serangan. Jika perlu, serangan balik harus dilakukan jika ingin korupsi benar-benar diberantas, bukan menggunakan senjata, tapi tekanan hukum harus lebih dominan dari tekanan yang lain.
Kalaupun para pimpinan KPK sudah terlanjur masuk dalam jaringan kelompok kepentingan, masih ada waktu untuk keluar sebelum masa jabatan pimpinan berakhir dalam waktu dekat ini. Prestasi itu lebih bernilai ketimbang presentasi.
