NAMA : RAFFA RAMADHINA
NIM : 44522010082
JURUSAN : ILMU KOMUNKASI
DOSEN : Apollo, Prof. Dr,M.Si,Ak
UNIVERSITAS MERCU BUANA
1. Â Judul Jurnal : Determinants of Corruption in Developing Countries Ghulam Shabbir, Mumtaz Anwar
2. Latar belakang/fenomena Penelitian :Â
Korupsi memiliki dua dimensi; korupsi sektor publik dan korupsi sektor swasta. Makalah ini berfokus pada korupsi sektor publik menggunakan data cross-sectional. Untuk tujuan ini, 41 negara berkembang dianalisis untuk mengeksplorasi faktor-faktor penentu korupsi. Determinan ini telah dibagi menjadi determinan ekonomi dan non-ekonomi. Determinan ekonomi meliputi kebebasan ekonomi, distribusi pendapatan, tingkat pembangunan, dan globalisasi. Determinan non-ekonomi terdiri dari agama, demokrasi, dan kebebasan pers. Temuan empiris dari studi ini menunjukkan bahwa semua faktor penentu ekonomi berhubungan negatif dengan persepsi tingkat korupsi, kecuali distribusi pendapatan. Determinan non-ekonomi tidak secara signifikan menjelaskan variasi tingkat korupsi secara lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial-politik dan agama terlalu lemah untuk mempengaruhi tingkat korupsi di antara negara-negara tersebut. Ini menyiratkan bahwa agama memiliki peran yang terbatas dalam membentuk perilaku masyarakat secara umum. Oleh karena itu, persepsi tingkat korupsi tidak dipengaruhi oleh agama. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah terutama harus fokus pada faktor ekonomi untuk mengurangi tingkat korupsi.'
3. Novelty Keterbaharuan Penelitian :Â
Variabel PCL sebagai ukuran tekanan korupsi menjembatani dua konsep tindakan korupsi sehingga membawa kebaruan pada tubuh pengetahuan. Biasanya, individu yang mengalami korupsi mengukur korupsi antara warga negara atau pelaku bisnis dalam transaksi mereka dengan pejabat publik dan sebagian besar mencerminkan korupsi kecil (administratif). Berbeda dengan tingkat 'individu', korupsi besar (politik) tersebar luas di tingkat masyarakat (Kostadinova & Kmetty, 2019). Penelitian kami menilai korupsi dalam kombinasi, yaitu antara dua tingkat ini mengambil sebagai ukuran persepsi korupsi dari prevalensi korupsi yang diambil dari individu yang terlibat dalam pemerintahan daerah. Terlepas dari fakta bahwa PCL menunjukkan sudut pandang subyektif dari individu yang memegang posisi di pemerintahan daerah, pendapat bahwa korupsi semakin mengancam kemanjuran pemerintah daerah tidak umum bagi semua anggota dewan. Oleh karena itu, akan menjadi kepentingan khusus untuk menentukan faktor apa yang mendasari perbedaan pendapat individu.
4. Rumusan masalah :
