Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan dan Pelaksanaan Jaringan Pengaman Sektor Keuangan

BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN
DAN PELAKSANAAN  JARING PENGAMANAN SEKTOR KEUANGAN
(Studi Media Massa National Bureu Of Economic Research)
Radhityo Adhi Prakos1
C1A020057
Radhityoadhiprakoso@gmail.com
Universitas Bengkulu
 
Abstrak
Kerangka kerja untuk Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sedang dikembangkan. Kerangka tersebut dengan jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab entitas yang terlibat dalam pengoperasian jaringan keamanan informasi. Tugas utama Kementerian Keuangan adalah menyusun undang-undang di bidang keuangan dan menangani krisis keuangan. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi moneter, menjaga stabilitas sistem perbankan, dan menyelenggarakan sistem pembayaran yang aman dan kuat. DIC (Deposit Insurance Corporation), di sisi lain, bertanggung jawab untuk melindungi simpanan dan pembayaran nasabah bank dari bank bermasalah. Kerangka jaring pengaman sistem keuangan tertuang dalam proposal undang-undang tentang jaring pengaman sistem keuangan saat ini. UU Keamanan Sistem Keuangan dengan demikian menjadi dasar yang kokoh bagi otoritas pengawas dan regulator untuk menjamin stabilitas sistem keuangan. RUU tersebut mencakup seluruh aspek FSSN (1) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) pemberi pinjaman terakhir dari resor; 3) skema penjaminan simpanan yang sesuai; dan (4) mekanisme resolusi yang efektif
Kata Kunci: Bank Sentral, Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Regulasi, Stabilitas Moneter
Abstract
The framework for the Financial System Safety Net Act is being developed. The framework clearly defines the roles and responsibilities of the entities involved in the operation of the information security network. The main task of the Ministry of Finance is to draft laws in the financial sector and deal with financial crises. As the central bank, BI is responsible for maintaining monetary economic stability, maintaining banking system stability, and implementing a secure and robust payment system. DIC (Deposit Insurance Corporation), on the other hand, is responsible for protecting bank customer deposits and payments from troubled banks. The financial system safety net framework is contained in the proposed law on the current financial system safety net. The Financial System Security Law thus becomes a solid basis for supervisory and regulatory authorities to guarantee financial system stability. The bill covers all aspects of the FSSN (1) effective bank regulation and supervision; (2) the ultimate lender of the resort; 3) appropriate deposit guarantee scheme; and (4) an effective resolution mechanism
Keywords: Central Bank, Financial System Safety Net, Regulation, Monetary Stability
 

1. PENDAHULUAN
Sektor perbankan sering dipandang sebagai jantung dan penggerak perekonomian suatu negara. Peran strategis perbankan dalam perekonomian adalah sebagai perantara untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna membiayai kegiatan usaha dengan memperkuat tatanan ekonomi negara. Secara umum, peran perbankan dalam perekonomian terutama untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Kedua, menghimpun dan menyalurkan dana (fungsi perantara). Ketiga, perubahan dan distribusi risiko dalam perekonomian (perubahan dan distribusi fungsi risiko). Keempat, dan sarana untuk menstabilkan situasi keuangan  (stabilizing function) (dalam Simatupang, 2019).
Faktanya, globalisasi telah membawa manfaat bagi banyak negara di dunia, yang mengarah pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan peningkatan produksi barang dan jasa di banyak negara. Globalisasi juga telah meningkatkan akses negara-negara di dunia ke pasar global. Namun menurut ahli globalisasi tidak ada kerugiannya karena aturan globalisasi pada umumnya tidak adil dan hanya berpihak pada negara industri maju yang lebih mengutamakan nilai material dibanding nilai lainnya dan mempertimbangkan aspek lingkungan. (Stiglitz dalam Suhartono, 2020).
Perkembangan liberalisasi, khususnya di pasar keuangan, tidak meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi, melainkan mendorong ketidakstabilan (Stiglitz dalam Suhartono, 2020). Krisis keuangan lebih sering terjadi dan dampaknya lebih besar. Volatilitas arus modal internasional meningkat dan segera memicu krisis domestik, terutama krisis likuiditas. Karena pengalaman menunjukkan bahwa ketidakstabilan atau krisis selalu menimbulkan kerugian besar, maka semua negara selalu berusaha mencegah terjadinya krisis. Dalam menjaga stabilitas, bank sentral menempati posisi terdepan dalam pencegahan krisis.
Peran dan tanggung jawab bank sentral sangat bergantung pada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi mempengaruhi peran dan tanggung jawab bank sentral. Namun, bank sentral biasanya memiliki tiga tanggung jawab utama: Kontrol mata uang, pengaturan dan pengawasan perbankan dan pengaturan sistem pembayaran. Dibandingkan dengan bank sentral yang tugasnya mengatur ekonomi moneter, bank sentral memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas harga dalam kaitannya dengan nilai uang yang dikenal dengan istilah stabilitas moneter.
Peran perbankan sebagai intermediasi dalam memobilisasi dan menyalurkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan peluang kepada lembaga-lembaga tersebut untuk beradaptasi dan berbagi risiko. Di sisi lain, semua aktivitas ekonomi dikaitkan dengan risiko. Namun, satu kegiatan ekonomi mungkin melibatkan lebih banyak risiko daripada yang lain. Pada saat yang sama, lembaga perbankan bertindak sebagai perantara, mengumpulkan dana dari aset yang tidak aktif atau surplus (unit surplus) untuk dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan dana atau tidak memiliki dana (unit defisit). Melalui fungsi brokerage, bank memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dana secara lebih efisien antara dua pihak yang berbeda (surplus dan deficit unit) yang terpisah dan tidak saling mengetahui. Oleh karena itu, melalui peran intermediasi tersebut, perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan pembangunan ekonomi  (dalam Simatupang, 2019).
 
2. LANDASAR TEORI
 
PENGERTIAN BANK SENTRAL
Bank dikenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya mengambil simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Dalam hal ini, bank juga dikenal sebagai point of contact dimana uang yang dipinjam (kredit) dialihkan kepada pihak yang membutuhkan, misalnya untuk tambahan modal. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat dimana Anda dapat menukarkan uang, mengirim uang atau menerima segala macam pembayaran dan simpanan, seperti: Pajak listrik, telepon, air, properti dan bangunan, uang sekolah, gaji dan pembayaran lainnya  (Simatupang, 2019).
Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada UU Bank Indonesia No. Menurut Pasal 4(1) 23 Tahun 1999, terakhir diubah dengan UU No. 6 Pada tahun 2009, Bank Indonesia dinyatakan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang independen tanpa campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia sepenuhnya independen dalam menjalankan tugasnya. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, posisi Bank Indonesia berada di luar pemerintah (dalam Zaini, 2020).
 
Secara umum, bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengendalikan sistem keuangan dan perbankan. Untuk menyelesaikan tugas ini, bank sentral biasanya diberikan hak monopoli untuk mengeluarkan uang dan hak untuk mengatur aliran uang. Selain itu, Bank Sentral diberi tugas dan wewenang untuk memajukan dan mengendalikan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang berwenang mencetak uang dan mengatur peredaran uang di masyarakat. Namun, bank sentral juga memiliki tanggung jawab terkait lainnya. arsitektur ekonomi negara (Dinata, 2017).
 
BANK INDONESIA: PERAN DAN TUGAS
Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya peran Bank Sentral dalam perekonomian negara/daerah, operasional Bank Sentral telah melalui tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan misi Bank Sentral. Seperti diketahui, mandat pertama yang diberikan kepada bank sentral menyangkut peredaran uang. Bank sentral diberi hak monopoli, yaitu otoritas bersama untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Tugas ini disebut sebagai tugas pengelolaan dan pemeliharaan sistem pembayaran (Bimantoro & Budiastuti, 2019).
Untuk memenuhi tugas tersebut, bank sentral mempunyai peran khusus dalam sistem moneter sebagai sumber kredit perbankan (bank-bankers) atau dalam kata penulis sebagai mother of bank atau bank. Selain itu, bank sentral merupakan sumber kredit terakhir bagi bank jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan pembayaran (lender of last resort). Dalam tugas ini, bank sentral juga berperan dalam mengembangkan sistem kredit yang stabil (Dinata, 2017).
Berdasarkan menurut hukum No. 23 Tahun 1999 merupakan pedoman yang digunakan Bank Indonesia dalam menyusun visi dan misinya. Tujuan penetapan misi dan visi adalah untuk lebih memperjelas tujuan organisasi, memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memudahkan koordinasi unit-unit dalam organisasi. Vister dikembangkan atas nama Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah: (1) membangun dan menjaga konsistensi dan kejelasan tujuan organisasi; (2) menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; (3) mencapai komitmen manajemen dan seluruh karyawan melalui komunikasi yang jelas tentang misi organisasi; dan (4) mencari dukungan dan pengertian dari mereka yang terkena dampak dalam menjalankan tugas organisasi.
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Empat tugas utama yang meliputi kebijakan dan alat untuk menjaga stabilitas sistem dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas kebijakan moneter melalui penggunaan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia harus dapat menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Kinerja bank-bank ini ditentukan oleh mekanisme kontrol dan regulasi. Seperti halnya di negara lain, sektor perbankan memiliki andil yang dominan dalam sistem keuangan. 3. Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila salah satu peserta sistem pembayaran tidak membayar, maka sangat besar resiko terganggunya kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan seperti itu dapat menimbulkan risiko infeksi dan dengan demikian menyebabkan gangguan sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan kesepakatan untuk mengurangi risiko sistem pembayaran karena sistem pembayaran cenderung tumbuh. 4. Melalui penelitian dan pengawasan, Bank Indonesia dapat memperoleh informasi yang dapat membahayakan stabilitas keuangan. Pengawasan makroprudensial memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau kerentanan sektor keuangan dan mengidentifikasi potensi guncangan yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.
 
 
 
 
KRISIS KEUANGAN
Krisis keuangan di Indonesia terutama terkait dengan liberalisasi sistem perbankan yang dimulai pada tahun 1988, yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya sistem perbankan. Turbulensi yang dihasilkan dan peningkatan ketidakpastian di pasar uang, saham, dan modal dapat memperkuat seleksi yang merugikan dan keruntuhan moral, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakstabilan sektor keuangan. Dalam kasus Indonesia, ketidakstabilan nilai tukar negara-negara kawasan memberikan dampak yang paling besar dan menyebabkan krisis yang berkepanjangan (Frederic, 2020). Tekanan yang kuat terhadap rupiah membuat Bank Indonesia tidak dapat mendukung intervensi kelompok saat ini, menjadikan rezim nilai tukar mengambang sebagai alternatif dari rezim nilai tukar saat ini yang dipilih untuk menjaga cadangan devisa.  (Sitorus & Majid, 2022).
Krisis keuangan dapat menyebabkan warga, terutama penabung dan investor, kehilangan kepercayaan terhadap fungsi bank dan pasar modal. Arbitrase gagal karena bank terlalu berhati-hati. Hilangnya kepercayaan juga mengganggu alokasi sumber daya keuangan karena pemilik dana cenderung "menimbun". Permasalahan tersebut membuat kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena masyarakat dan lembaga keuangan kehilangan kepercayaan  (Suhartono, 2020).
 
STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK)
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) Bank Indonesia merupakan perbaikan dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Q-Index) sebelumnya. Pada artikel sebelumnya, Q-index dibentuk dengan metode statistik rolling normalization 2 year. Q-Index membandingkan kondisi stabilitas sistem keuangan saat ini dengan rata-rata kondisi stabilitas sistem keuangan secara real time selama dua tahun terakhir (Harun, 2013).
Menurut ahli Chant (dalam Suhartono, 2020) Ketidakstabilan adalah situasi pasar yang tidak sehat yang mengancam output ekonomi, melumpuhkan rumah tangga, bisnis dan ekonomi, serta membatasi arus kas. Kondisi tersebut juga mempengaruhi operasional lembaga keuangan. Stabilitas keuangan sebagai tidak adanya ketidakstabilan. Ketidakstabilan adalah situasi keuangan yang diakibatkan oleh fluktuasi besar dalam harga aset keuangan atau kegagalan lembaga keuangan untuk menghormati komitmen yang disepakati. .
Menurut Deutsche Bundesbank (dalam Suhartono, 2020) stabilitas keuangan berarti keadaan seimbang dari sistem keuangan, yang beroperasi secara efisien dalam alokasi sumber daya dan manajemen risiko serta dalam pemrosesan transaksi pembayaran dan mampu bertahan dari gangguan ekonomi, kebangkrutan, dan perubahan struktural mendasar. Sementara itu, Shinasi (dalam Suhartono, 2020) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai keadaan di mana sistem keuangan: 1) secara efektif memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu dari deposan ke investor dan alokasi umum sumber daya keuangan; (2) mampu menilai/mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan; (3) mampu meredam guncangan di sektor keuangan dan perekonomian secara memadai. Dari semua definisi di atas, mudah untuk menyimpulkan bahwa stabilitas keuangan berarti tidak adanya krisis yaitu, situasi di mana sistem keuangan dapat menahan guncangan keuangan, memungkinkan fungsi perantara, sistem pembayaran, dan pembagian risiko tetap berfungsi.
 
MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Sistem keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian karena memindahkan dana dari mereka yang memiliki kelebihan uang kepada mereka yang membutuhkan uang. Ketika sistem keuangan tidak berjalan dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak tercapai. Salah satu masalah terbesar dalam sistem keuangan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan adalah terkait dengan munculnya asimetri/ketidaksetaraan informasi, yaitu. Situasi di mana salah satu pihak dalam pengaturan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat mengenai pihak lainnya. Misalnya, peminjam (debitur) biasanya lebih tahu tentang potensi keuntungan dan kerugian dari proyek tersebut. investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pemberi pinjaman (kreditur).
Tujuannya adalah untuk lebih memantau dan menilai stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan nasional untuk menghindari terulangnya risiko sistemik dalam hal fungsi manajemen dan pendukung bank dipisahkan dari Bank Indonesia. Bank harus berwenang untuk menerima informasi yang dapat dipercaya langsung dari sektor perbankan. Selain itu, kebijakan dan regulasi di sektor mata uang, pembayaran, perbankan, dan keuangan harus diselaraskan dengan sektor riil untuk menjaga stabilitas perbankan dan sistem keuangan nasional. Untuk mencapai keadaan tersebut, dengan terbentuknya otoritas baru di bidang perbankan yaitu OJK dan LPS, diperlukan pula perangkat hukum yang secara resmi dan tegas mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan nasional yaitu Bank Indonesia, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan. Selain itu, harus dipastikan bahwa perangkat hukum yang disediakan oleh otoritas yang berwenang (penegak hukum) digunakan sedemikian rupa sehingga pemenuhan aturan tersebut berkontribusi pada munculnya tata kelola yang baik, yang pada gilirannya mendukung berfungsinya pasar.
 
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG STABILITAS KEUANGAN
Santoso dan Batunanggar (dalam Harun, 2013) menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang saling berkaitan yang berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, yaitu: (1) lingkungan ekonomi makro yang stabil; (2) lembaga keuangan yang dikelola dengan baik; (3) pengawasan yang efektif terhadap lembaga keuangan; dan (4) sistem pembayaran yang aman dan andal. Permasalahan pada salah satu dari keempat komponen tersebut mempengaruhi faktor lain dan mengancam stabilitas sistem keuangan.
Forum Stabilitas Keuangan (dalam Harun, 2013) menyatakan bahwa ada lima faktor, yaitu: (1) mengawasi lembaga keuangan terkait pengelolaan likuiditas, perkreditan dan risiko; (2) keterbukaan dan rasa hormat; (3) penggunaan yang wajar dari lembaga pemeringkat; (4) Pengawasan luas terhadap lembaga keuangan; dan (5) protokol penggunaan sistem keuangan yang baik .
 
MENGAPA STABILITAS SISTEM KEUANGAN PENTING
Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan dan meredam guncangan yang terjadi sehingga tidak mengganggu fungsi sektor riil dan sistem keuangan. Menurut Bank Indonesia, ada tiga alasan pentingnya stabilitas sistem keuangan:
1. Stabilitas moneter hanya dapat dicapai melalui stabilitas keuangan karena sistem keuangan merupakan fasilitator kebijakan moneter. Peristiwa berikut dapat meningkatkan risiko terhadap perekonomian negara
a. Pembangunan ekonomi sangat penting dibandingkan dengan pembangunan ekonomi
b. Pendalaman pembiayaan menyebabkan perubahan komposisi sistem keuangan, akibatnya pangsa kekayaan (total) moneter menurun dan pangsa kekayaan nonmoneter meningkat, yang meningkatkan basis moneter.
c. Globalisasi dan integrasi lintas batas semakin terintegrasi ke dalam sistem keuangan, yang tercermin dalam perkembangan konglomerat.
2. Sistem keuangan menjadi semakin kompleks akibat deregulasi dan liberalisasi, terutama sistem, produk, dan proses keuangan.
3. Sistem keuangan yang stabil akan menjadikan
a. Menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang kondusif bagi deposan dan investor  untuk menempatkan uangnya di lembaga keuangan, termasuk kepentingan publik, khususnya nasabah ritel.
b. Mendorong intermediasi keuangan yang efisien yang pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
c. Mempromosikan kegiatan pemasaran dan meningkatkan alokasi sumber daya keuangan
Sistem keuangan yang stabil adalah dasar untuk kegiatan keuangan dan ekonomi yang efisien. Sistem keuangan yang stabil menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang menguntungkan bagi deposan dan investor untuk menempatkan uang mereka di lembaga keuangan, yang juga menguntungkan masyarakat, terutama nasabah kecil. Akhirnya, intermediasi keuangan yang efisien didorong, yang pada gilirannya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas sistem keuangan juga mendorong aktivitas pasar dan meningkatkan alokasi sumber daya keuangan.
 
PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SSK
Karena merupakan barang publik, keberadaan penumpang gratis tidak dapat dihindari. Stabilitas sistem keuangan adalah barang publik karena ketidakstabilan menyebar ke tempat lain. Oleh karena itu, stabilitas harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Sebagai barang publik, stabilitas sistem keuangan merupakan kebijakan publik (Crockett dalam Suhartono, 2020), sehingga secara umum semua pihak dalam sistem keuangan bertanggung jawab untuk: (1) otoritas keuangan (pemerintah, bank sentral, lembaga penjamin simpanan, dll); (2) pelaku keuangan (bank, pasar modal, lembaga keuangan bukan bank); (3) masyarakat, khususnya pengguna jasa keuangan.
Perppu No. 1 Tahun 2020/UU No. 2 Tahun 2020 mengatur tentang pembentukan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang bertugas mencegah dan mengatasi krisis sistem keuangan dalam rangka mewujudkan kepentingan negara dan berkelanjutan. Selain uraian yurisdiksi KSSK di atas, KSSK meskipun merupakan badan hukum yang terpisah dari lembaga pendukung anggotanya, dapat menciptakan sistem di mana pemerintah membantu menyelesaikan masalah di industri jasa keuangan. stabilitas kelembagaan dan sistem keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keputusan kantor pusat SSK terhadap pedoman kebijakan.
Terdapat kewanangan yang menyatakan bahwa menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilitas sistem keuangan yaitu.
1. Bank Indonesia berwenang untuk membeli pinjaman likuiditas jangka pendek atau likuiditas jangka pendek sesuai dengan prinsip syariah untuk bank yang bersifat sistemik penting atau bank yang tidak penting secara sistemik, dan Bank Indonesia berwenang untuk membeli/membeli kembali surat berharga pemerintah yang terkait dengan penjaminan simpanan. akan mengikuti
2. OJK berwenang memberikan pengecualian kepada pihak tertentu dari kewajiban pemenuhan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal.
3. LPS memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk menyelamatkan bank-bank penting non-sistemik yang telah dinyatakan pailit. Selain itu, menurut sumber tersebut, LPS memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan penjaminan simpanan bagi kelompok nasabah. jumlah uang dan/atau nama setoran dan jumlah yang dijamin untuk itu.
4. Negara berwenang memberikan pinjaman kepada perusahaan penjamin simpanan
Dengan demikian dapat dilihat bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 secara langsung memberikan kewenangan baru bagi Bank Indonesia, OJK dan LPS selain mengadopsi SSK, yang secara tidak langsung mempengaruhi arah kebijakan Bank Indonesia, OJK dan LPS.
 
PERAN BANK INDONESIA DALAM MEMELIHARA SSK
Bank Indonesia memiliki posisi unik dengan KSK sebagai otoritas mata uang, perbankan dan pembayaran. BI adalah lembaga yang diperbolehkan untuk menciptakan uang. Artinya, hanya BI yang memiliki saldo utang yang menjadi likuiditas bagi penerimaan pemerintah. Sebagaimana diketahui, inti dari krisis keuangan biasanya adalah krisis likuiditas, sehingga BI menjadi satu-satunya lembaga yang mampu memitigasi (membatasi) krisis dengan menyediakan instrumen yang likuid. BI memainkan peran yang jauh lebih besar dari sekadar menyediakan likuiditas  (Huzain, 2018).
Lima tugas pokok tersebut meliputi kebijakan dan perangkat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan: Pertama, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga pasar terbuka, termasuk instrumen operasional. Bank Indonesia harus dapat menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Pasalnya, destabilisasi nilai tukar berdampak langsung pada beberapa sektor perekonomian. Kebijakan moneter membunuh aktivitas ekonomi dengan menerapkan suku bunga yang terlalu ketat. Dan sebaliknya. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang disebut dengan inflation targeting untuk menciptakan stabilitas mata uang.
Kedua, Bank Indonesia berperan penting dalam memastikan berfungsinya lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kinerja bank-bank ini ditentukan oleh mekanisme kontrol dan regulasi. Seperti halnya di negara lain, sektor perbankan memiliki andil yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, kegagalan di bidang ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan gangguan ekonomi. Untuk mencegah wanprestasi tersebut, sistem pengawasan yang efektif dan kebijakan perbankan yang efektif harus dipertahankan. Selain itu, disiplin pasar harus dilaksanakan melalui kekuatan pengawasan dan pengambilan keputusan serta langkah-langkah pemolisian. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara dengan disiplin pasar menikmati tingkat stabilitas ekonomi yang tinggi. Pada saat yang sama, tindakan penegakan hukum bertujuan untuk melindungi bank dan pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Ketiga, Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila salah satu peserta sistem pembayaran tidak membayar, maka terdapat potensi risiko yang signifikan yang dapat mengganggu kelancaran fungsi sistem pembayaran. Kegagalan seperti itu dapat menimbulkan risiko infeksi dan dengan demikian menyebabkan gangguan sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan kesepakatan untuk mengurangi risiko sistem pembayaran karena sistem pembayaran cenderung tumbuh.
Keempat, sebagai bagian dari tanggung jawab investigasi dan pengawasannya, Bank Indonesia dapat menerima informasi yang diyakini dapat mengancam stabilitas keuangan. Pengawasan makroprudensial memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau kerentanan sektor keuangan dan mengidentifikasi potensi guncangan yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan tools dan indikator stabilitas makroekonomi untuk mengidentifikasi kerentanan di sektor keuangan  
Kelima, Bank Indonesia berperan sebagai central bank of last resort (LoLR) sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam manajemen krisis untuk mencegah instabilitas sistem keuangan. Fungsi LoLR mencakup penyediaan likuiditas baik dalam situasi normal maupun krisis. Fitur ini hanya ditujukan untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang dapat memicu krisis sistemik.
 
PENTINGNYA PENYEDIAAN LIKUIDITAS
Sebagian besar tanggapan bank sentral terhadap pencegahan atau penyelesaian krisis adalah lender of last resort, yang dirancang untuk mencegah bank yang cukup mampu untuk jatuh ke dalam krisis karena kesulitan likuiditas.
Likuiditas adalah kemampuan bank untuk secara tepat waktu memproses semua kewajiban penarikan dan penyetoran yang jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit. Definisi lain dari likuiditas adalah kemampuan suatu lembaga/bank/BPR untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, termasuk lembaga/bank/BPR untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. . Properti. Kewajiban lancar perusahaan termasuk hutang dagang, pajak, dividen, dll   (dalam Suwarti, 2022).
Likuiditas bank tergantung pada kemampuan bank untuk memperoleh sejumlah uang tertentu pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Likuiditas berarti bahwa dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Ini membutuhkan manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah tentang menentukan kebutuhan keuangan penduduk dan menciptakan cadangan untuk semua kebutuhan. Tujuan dari manajemen likuiditas adalah untuk: Pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu konsisten dengan posisi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan; kedua, mengelola kas agar selalu siap memenuhi kebutuhan arus kas, termasuk permintaan tak terduga seperti penarikan mendadak dari beberapa simpanan atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo; ketiga, upaya meminimalisasi dana yang tidak perlu.
 
PERLUNYA UNDANG-UNDANG JPSK
Secara keseluruhan, alat pemantau krisis BI cukup matang dan memberikan informasi yang komprehensif. BI melakukan lebih dari yang dilakukan bank sentral lain di Asia. Menurut laporan Satuan Tugas Stabilitas Sistem Keuangan (dalam Suhartono, 2020) Strategi untuk mendorong stabilitas sistem keuangan harus didasarkan pada pengembangan praktik terbaik berdasarkan prinsip dan standar yang kuat dan sehat. Prinsip ini diikuti dengan adopsi dan penerapan praktik terbaik dalam struktur yang andal. Bidang yang memerlukan perhatian adalah infrastruktur kelembagaan dan infrastruktur pasar. Persaingan yang sehat dan disiplin pasar yang kuat berlandaskan keterbukaan informasi, serta pembenahan sistem pengaturan dan pengawasan tentunya menjadi landasan bagi upaya mencapai stabilitas sistem keuangan.
Saat ini tidak ada mekanisme terpadu untuk menggunakan dana publik untuk pembiayaan darurat. Kita membutuhkan Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai mekanisme untuk melindungi sistem keuangan dari krisis serta mencegah dan memulihkan dari krisis. Pelaku nomor 4 tahun 2008 terkait UU JPSK. Mengingat penanganan krisis membutuhkan waktu yang lama, peran DPR menjadi sangat penting. Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol. Semua langkah tersebut terkait dengan penyelesaian krisis ekonomi global yang dimulai di Indonesia. Peran parlemen dalam menyusun undang-undang sebagai payung hukum penanganan krisis sangat dibutuhkan agar krisis dapat diselesaikan secara memadai tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pada saat yang sama, fungsi anggaran diperlukan ketika negara perlu menggunakan dana publik untuk menghadapi situasi darurat.
(dalam Ikrar, 2018).
Oleh karena itu, diperlukan undang-undang jaring pengaman di sektor keuangan untuk bertahan dari krisis. Idealnya, UU JPSK mengatur pemberian kewenangan yang lebih besar untuk melakukan tindakan korektif saat terjadi krisis. Contohnya adalah persetujuan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menginvestasikan asetnya di sektor keuangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 UUD 1945 yang mengakui adanya keadaan darurat (Harun, 2013).
 
METODE PENELITIAN
Metode analisis penelitian ini digunakan sebagai metode penelitian. Mengklarifikasi dan menganalisis sumber-sumber yang ada, sepanjang informasi tersebut relevan dengan masalah yang diselidiki.
 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengalaman penyelamatan sistem keuangan/perbankan nasional pada saat krisis keuangan dan perbankan 1997-1998 memberikan pemahaman yang berharga tentang pentingnya menyusun kerangka stabilitas sistem keuangan dimana stabilitas sistem keuangan mencakup berbagai proses dan fungsi. Dari awal pengendalian, dari pendeteksian kemungkinan terjadinya krisis hingga pencegahan krisis
Krisis keuangan ini mengurangi likuiditas, menaikkan suku bunga, menurunkan harga komoditas, melemahkan rupee dan memperlambat sumber pembiayaan. Demikian juga dengan melemahnya kepercayaan konsumen, investor dan pasar terhadap berbagai lembaga keuangan menyebabkan melemahnya pasar modal.
Krisis keuangan dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan pasar keuangan modern sebagai garda depan kapitalisme adalah sebuah ilusi. Daya apung dapat muncul ketika inflasi dan inflasi menaikkan harga di seluruh dunia tanpa kendali pemerintah. Krisis keuangan yang dihasilkan menyebabkan penilaian ulang industri perbankan. Ini mengarah pada reformasi sistem pengelolaan uang kapitalis dan sistem keuangan yang mendukung produksi uang. Mencetak uang adalah model kapitalisasi yang menimbulkan masalah serius di dunia perbankan.  
Pengalaman menunjukkan bahwa ketidakstabilan atau krisis selalu membawa kerugian besar. Semua negara terus berusaha mencegah krisis. Menjaga stabilitas merupakan tugas penting bank sentral dalam pencegahan krisis. Karena bank sentral adalah lembaga keuangan yang besar, artinya membentuk pemerintahan. Namun, peran dan operasi bank sentral sangat tergantung pada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi mempengaruhi peran dan operasi bank sentral. Secara umum, ia memiliki tiga fungsi utama:
Kontrol mata uang, pengawasan dan kontrol perbankan, dan pengaturan sistem pembayaran. Pengalaman krisis Bank Indonesia memberikan pelajaran penting bahwa peran bank sentral sebagai pengawas stabilitas moneter (otoritas moneter) tidak cukup tanpa mendukung stabilitas sistem keuangan yang sehat. Gejolak di lembaga keuangan, khususnya perbankan, menjadi sumber instabilitas. Oleh karena itu, krisis perbankan harus dicegah atau dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu sistem pembayaran dan aliran kredit perekonomian.
Dibandingkan dengan bank sentral yang tugasnya mengatur ekonomi moneter, bank sentral memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas harga dalam kaitannya dengan nilai uang, yang dikenal sebagai stabilitas mata uang. Stabilitas harga ini diperlukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Peran pengaturan dan pengawasan bank berarti bahwa bank sentral memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan jika terjadi kegagalan bank individu atau sektoral.
Memecahkan krisis keuangan sangat mahal, menyakitkan dan rumit. Namun, krisis juga membawa pelajaran berharga. Tidak seperti negara-negara Asia Timur lainnya, krisis mata uang dan perbankan ganda di Indonesia menciptakan krisis politik yang mempersulit penanganan krisis keuangan. Kemudian, gejolak sosial dan politik membatasi pilihan pembuat kebijakan. Kurangnya strategi yang komprehensif baik di tingkat mikro maupun makro, kurangnya komitmen terhadap implementasi kebijakan yang ketat dan intervensi politik yang kuat mengakibatkan solusi yang kurang efektif dan biaya keuangan yang tinggi. Agar proses resolusi menjadi efektif, harus objektif, transparan dan konsisten untuk memulihkan situasi keuangan dan ekonomi. Untuk memahami krisis keuangan, perlu ditentukan tidak hanya tingkat pertumbuhan ekspor dan impor, tetapi juga perkembangan ekonomi sistem perbankan, investasi, dan kebijakan moneter. Krisis utang dan defisit serta ketidakpastian kondisi ekonomi makro yang disebabkan oleh utang berlebih.
Bank Indonesia berinisiatif untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Peran BI lebih dari sekadar menyediakan likuiditas. Penerapan BI dalam sistem pembayaran memerlukan pengendalian BI agar sistem pembayaran nasional dapat berjalan secara efisien dan aman. Riset dan pemantauan BI relatif komprehensif dan didukung oleh jaring pengaman industri keuangan seperti LPS. Koordinasi yang dilaksanakan dalam bentuk KKSK bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar otoritas. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam proses ini
Sehubungan dengan itu, upaya membangun sistem keuangan yang stabil memerlukan kerangka hukum yang dapat menjadi landasan bagi seluruh kegiatan bank sentral. Dirasakan bahwa bank sentral yang saat itu menjadi bagian dari pengawasan perbankan tidak memiliki perangkat hukum yang memadai dalam kerangka hukum sistem keuangan dan perbankan nasional di saat krisis, sehingga harus segera bertindak. menghadapi risiko sistemik di sektor perbankan yang hampir melumpuhkan sistem perbankan nasional.  
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA
Bimantoro, S., & Budiastuti, E. R. (2019). Kelembagaan Bank Sentral. 1, 1--34.
Dinata, A. W. (2017). Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 1(1), 56--79.
Frederic. (2020). Fianancial Policies And The Prevention Of Financial Crises In Emerging Market Countries. 3.
Harun. (2013). Working Paper Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan ( Issk ) Dalam Pelaksanaan. 0--55.
Huzain. (2018). Stabilitas Sistem Keuangan (Ssk) Dan Stabilitas Moneter. 13(3).
Ikrar. (2018). Analis Is Mater Ri Muata N Undan Ng-Unda Ng Nomo Or 16 Tahun 2017 Tentang Eorma K Asan Dala Am Perspektif D Demokra Asi Da Negara N Hukum. 1--133.
Simatupang. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. 6(2), 136--146.
Sitorus, A. P., & Majid, M. S. A. (2022). Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru. 6(1), 136--146.
Suhartono. (2020). Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan ( Ssk ) Dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan ( Jpsk ). 13(3).
Suwarti, T. (2022). Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. 1(1), 1--10.
Zaini. (2020). Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia.