Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan reshuffle kabinet yang cukup mengejutkan publik. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang sangat dihormati, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penunjukan ini terjadi di tengah gelombang unjuk rasa nasional, sekaligus menandakan perubahan arah kebijakan fiskal dalam pemerintahan.
Pemecatan mendadak Sri Mulyani: Menurut sumber terpercaya, pemecatan terjadi hanya dengan pemberitahuan satu jam sebelum keputusan diambil, saat Sri Mulyani tengah memimpin rapat. Langkah ini menimbulkan gejolak pasar dan pertanyaan serius soal transparansi dalam pengambilan kebijakan.
Reaksi pasar yang tajam: Setelah pengumuman, indeks saham IHSG turun antara 1,3--1,8%, sementara rupiah melemah hingga 1%, menciptakan kekhawatiran akan kebijakan fiskal yang longgar di masa depan.
Ambisi pertumbuhan dan fisikal baru: Purbaya, seorang ekonom tegas, dikenal menekan target pertumbuhan ekonomi hingga 6--8%, sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Namun, pengamat melihat ini sebagai sinyal pergeseran dari pendekatan fiskal konservatif Sri Mulyani.
Sorotan akademisi internasional: Prof. Tom Pepinsky dari Cornell University menyebut tindakan ini sebagai "kejutan bagi demokrasi dan ekonomi politik Indonesia," menunjukkan bahwa reshuffle tersebut tampak mengabaikan kebutuhan rakyat.
Rekomendasi
1. Restorasi Komunikasi Pemerintah--Pasar
Pemerintah harus segera mengeluarkan paket kebijakan yang konkret, fokus pada stabilitas fiskal, transparansi anggaran, dan komitmen terhadap batas defisit untuk meredam gejolak pasar.
2. Dialog Terbuka dengan Publik
Bangun kembali kepercayaan publik lewat forum konsultasi antara pemerintah, akademisi, pelaku ekonomi, dan masyarakat sipil. Fokus pada transparansi dalam reshuffle dan kebijakan anggaran.
3. Perkuat Insitusi Keuangan
Jamin independensi lembaga pengatur keuangan (BI, OJK, KPPU), untuk memastikan kebijakan pro-pertumbuhan tidak mengorbankan stabilitas makro dan tata kelola fiskal.
Solusi Konkret
Bentuk "Tim Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan" yang terdiri dari wakil pemerintah (Kemenkeu, KSSK), ekonom independen, perbankan, dan pelaku usaha. Tugasnya:
