Wacana pemindahan ibukota sudah sering terjadi saat penguasa baru berkuasa. Pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa terus bergulir. Pesaing kuat Jakarta saat ini adalah Palangkaraya dan sejumlah kota-kota lain di Kalimantan. Meskipun demikian pemindahan ini masih urung terjadi karena banyaknya aspek yang harus dipertimbangkan, salah satunya aspek perekonomian.
Untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah, apalagi di luar Pulau Jawa, tentu tidaklah semudah membalik telapak tangan saja. Pemindahan ibu kota baru seharusnya dalam konteks pemerataan pembangunan masa depan Indonesia agar tidak hanya terpusat di Jawa dan Sumatera saja
Cara pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan patut menjadi sorotan apabila negara ingin mendukung pemerataan perekonomian nasional. Selain itu ibu kota tidak hanya dipadati dengan bangunan-bangunan yang mewah tetapi juga bisa menjadi pusat pertumbuhan kegiatan nasional dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya dan bahan baku.
Namun, apabila kebutuhan sumber daya tersebut dipenuhi dengan didapatkan dari Pulau Jawa maka perpindahan ibu kota akan menjadi percuma. Alih-alih mendapatkan solusi, malah bisa menyusahkan kehidupan masyarakat yang telanjur pindah ke Kalimantan, karena semuanya harus memakan biaya transportasi yang besar dari Pulau Jawa.
Pemindahan Ibu Kota Negara RI sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Dimana kita tahu bahwa pemerintah masih membutuhkan energi dan biaya besar untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK).
Pemerintah seharusnya fokus pada program yang telah dijanjikan karena ditahun 2018 sudah memasuki tahun politik, seperti pendaftaran calon anggota legislatif dan penjaringan calon presiden dan wakil presiden sehingga lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan program-programnya.
Wacana memindahkan ibukota sudah menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar jika ingin direalisasikan. Namun, masih banyak PR yang lebih dahulu harus diprioritaskan, termasuk segambreng PR dan janji-janji kampanye pemerintahan Presiden Jokowi.
