Sebelum masuk ke dalam pembangunan ekonomi wilayah tentunya perlu untuk memahami terlebih dahulu apa itu ekonomi wilayah. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mendalami bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimana ketersediaan ataupun kemampuan setiap orang untuk mendapatkannya terbatas. Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau yang dikenal dengan ilmu ekonomi wilayah ini dapat dijelaskan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memiliki unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dalam ekonomi regional atau ekonomi wilayah ini sering dikaitkan dengan ilmu bumi ekonomi (economic geography). Economic geography ini dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keberadaan suatu kegiatan di suatu tempat atau lokasi serta bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
Ilmu ekonomi wilayah ini tidak membicarakan kegiatan individu akan tetapi menganalisis suatu wilayah atau sub-wilayah secara keseluruhan dengan melihat berbagai wilayah yang memiliki keberagaman potensi serta bagaimana cara untuk mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayahnya. Selanjutnya untuk pembangunan wilayah adalah fungsi dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan tenaga kerja, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan sebagainya yang ada pada daerah ataupun lingkungan pembangunan secara luas.
Pembangunan dalam skala nasional maupun lokal saat ini memiliki kecenderungan pada pendekatan ekonomi makro. Kondisi yang terjadi di Indonesia adalah investasi dan sumber daya lebih banyak masuk di wilayah perkotaan sementara untuk wilayah bagian seperti perdesaan terdampak akan terkurasnya sumber daya secara berlebihan. Peristiwa inilah yang banyak terjadi dan menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan wilayah yang ideal ialah pembangunan yang seimbang antar wilayahnya baik itu perkotaan maupun sub bagian perkotaan atau perdesaan. Konsep pembangunan wilayah dimuat dalam UU No.32 Tahun 2004 yang memiliki tujuan sebagai upaya menanggulangi ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan antar wilayah beserta yang ada di dalamnya yaitu ketidakseimbangan kewenangan dan keuangan antar pusat dan daerah tersebut.
Optimalnya bahwa pembangunan wilayah yang seimbang dapat diartikan sebagai sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas dan kebutuhan mereka. Dari pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa tidak semua wilayah harus memiliki perkembangan tingkat ekonomi, industrialisasi, ataupun mempunyai kebutuhan yang sama akan pembangunan wilayahnya. Keseimbangan antar wilayah menjadi poin penting karena keterhubungan yang bersifat simetris ini dapat membantu menekan perbedaan antar wilayah dan diharapkan mampu memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara merata dan menyeluruh. Terkait pembangunan berimbang ini secara lebih detailnya dapat diartikan sebagai keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, antara barang konsumen dengan industri barang modal. Secara singkatnya pembangunan berimbang atau balance growth ini mewajibkan adanya pembangunan yang terjadi secara serentak dan selaras dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor dapat tumbuh dan berkembang secara bersamaan.
Pembangunan seimbang tentunya memiliki tujuan untuk menjaga proses pembangunan agar tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam prosesnya. Berbagai hambatan yang kemungkinan dapat terjadi yaitu dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi, serta fasilitas untuk distribusi hasil produksi ke pasar. Dan dalam memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi suatu hal yang mendesak untuk diperhatikan. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan ekonomi. Untuk keberhasilan ekonomi berdasarkan konsep pembangunan seimbang tentunya Indonesia membutuhkan konsep dan strategi yang berlanjut untuk ke depannya. Pembahasan kali ini juga mempertimbangkan konsep dari pembangunan berkelanjutan yang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pada intinya pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi masa kini maupun masa mendatang. Jika digabungkan kedua konsep pembangunan ini akan membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah yang ada di Indonesia. Bagaimana konsep pembangunan berimbang antar wilayah yang memfokuskan pada potensi wilayah dan konsep pembangunan berkelanjutan yang memfokuskan pada pemerataan hasil masa kini hingga masa mendatang.
Adapun strategi pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan dengan memperhatikan empat komponen penting yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Strategi pembangunan berkelanjutan ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah antara lain, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.
Mengapa kondisi pembangunan ekonomi Indonesia dikatakan mendesak. Berdasarkan informasi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 cukup impresif berada di angka 5,4 persen, kemudian diimbangi dengan stabilitas nilai tukar rupiah yang cukup baik. Selain itu perekonomian krisis dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dimana komponen yang sangat berpengaruh ialah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Kedua pengeluaran tersebut menurun karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan perekonomian saat ini. Maka dari itu, pemerintahan menciptakan kebijakan dalam berbagai aspek untuk memajukan perekonomian Indonesia. Seluruh kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan pada PDB kembali seperti awal mulanya dan mengalami peningkatan, serta Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Sehingga dapat disimpulkan perekonomian di Indonesia berdasarkan informasi di atas saat ini sudah semakin membaik dikarenakan adanya rancangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Jika dilihat berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dapat diartikan secara garis besar Indonesia mulai mengalami peningkatan perekonomian setelah dilanda krisis beberapa waktu yang lalu dikarenakan kondisi global yang juga tidak stabil. Untuk memfokuskan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi setiap wilayah yang ada di Indonesia tentunya dibutuhkan seluruh partisipasi masyarakat maupun pemerintah. Dengan mulai menerapkan konsep pembangunan wilayah yang berdasarkan konsep pembangunan berimbang yang memaksimalkan potensi wilayah secara merata dan menyeluruh. Dilanjutkan dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk mempertahankan hasil dan potensi yang dimiliki setiap wilayah untuk mendorong perkembangan ekonomi di masa mendatang. Hal yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan dan keberhasilan penerapan konsep pembangunan ekonomi ini adalah kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya memperbaiki perekonomian mulai dari daerah/wilayah sehingga ketika pengembangan ekonomi wilayah sudah berjalan dengan baik maka secara tidak langsung akan memberikan respons positif untuk Indonesia sendiri. Karena terjadinya pemerataan secara menyeluruh pada setiap wilayah di Indonesia dan memberikan respons positif terhadap pengembangan ekonomi wilayahnya.
DAFTAR PUSTAKA
Aldy, Rochmat. "Artikel | PEMBANGUNAN INDONESIA MASA KINI," 2009. https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-indonesia-masa-kini-16.
Kuswandi, Aos. "Pembangunan Wilayah Secara Berimbang." Jurnal Kybernan 3, no. 1 (2012): 47--53.
Rahadian, A.H. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan." Prosiding Seminar STIAMI 3, no. 1 (2016): 46--56.
