Budaya yang ada pada perorangan, kelompok, organisasi dan penyelenggara negara sebenarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan baik secara rutin karena adanya aturan ataupun dilakukan karena merupakan cara termudah untuk pelakunya untuk melakukan pekerjaannya. Budaya tersebut dapat berupa peniruan atau keteladanan, penyerapan dari berbagai hal, ataupun peraturan yang ada dalam bentuk hukum atau pembelajaran, sehingga pelaksananya melakukan hal-hal tersebut sebagai suatu yang memang harus dilakukan. Kegiatan yang terus menerus tersebut kemudian menjadi budaya kerja tersendiri bagi pelakunya.
Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi, dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Sebagian besar organisasi memiliki budaya dominan. Sebuah budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Tujuan dari budaya organisasi adalah untuk membangun sumberdaya manusia agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran, berkomunikasi secara efektif dan efisien.
Budaya organisasi didalam pemerintahan merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari pancasila. Dalam organisasi pemerintah harus diwujudkan dalam semua tingkatan kepemimpinan. Pola komunikasi yang partisipatif, gaya kepemimpinan yang lebih pada mengajak daripada memerintah, memberi keteladanan yang baik, mendorong dan memberikan kepercayaan kepada bawahan, serta pengambilan keputusan dengan cara musyawarah merupakan konsekuensi dari keharusan melaksanakan nilai-nilai dari falsafah pancasila tersebut. Nilai-nilai budaya organisasi yang dipengaruhi unsur-unsur falsafah negara tersebut dapat membentuk sistem kerja dan lingkungan kerja yang disiplin, efektif, efisien. Penanaman budaya kerja pada organisasi pemerintah menjadi penting sebagai upaya pemerintah melaksanakan amanat rakyat dalam memberikan perlindungan dan pelayanannya.
Terdapat beberapa perbedaan diantara budaya organisasi didalam pemerintahan dan perusahaan swasta yang sedang berkembang dan menjadi opini di masyarakat. Diantaranya, daya kerja dilingkungan instansi pemerintah terlihat sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah jam kerja dan jam istirahat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penerapan jam kerja yang tidak teratur itulah yang menyebabkan kinerja seorang karyawan tidak bisa optimal.Ada anggapan bahwa bekerja di perusahaan pemerintah terkesan lebih banyak waktu luang, dan beban kerja sedikit. Karena opini inilah mengapa kinerja pemerintahan sering mendapatkan kritik dari masyarakat karena kinerjanya yang masih rendah namun sangat kebal terhadap sanksi maupun hukuman. Pelaksanaan budaya kerja pada instansi pemerintah diperlukan berkaitan dari semua pihak, agar betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Pelaksanaan budaya kerja, adalah persoalan perilaku, oleh karena pemahaman terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar dalam organisasi pada penghayatan yang lebih dalam. Dengan penghayatan nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam perilaku aparatur sehari-hari.
Sedangkan budaya organisasi didalam perusahaan swasta sangatlah perhitungan terhadap jam kerja. Mereka tidak ingin melewatkan waktu sedikitpun untuk tidak menghasilkan profit, begitu ketatnya dalam perhitungan waktu bahkan semenitpun itu dihitung. Profesionalisme tinggi yang di perusahaan swasta yang membuat prinsip walaupun perusahaan itu dilanda krisis di negaranya mereka akan tetap survive dalam menjalankan usahanya. Tingkat kedisiplinan pada perusahaan swasta juga sudah cukup tinggi, sehingga karyawan yang mulanya terpaksa untuk mentaati peraturan pada akhirnya akan menjadi biasa. Perusahaan swasta juga biasanya menerpakan budaya organisasi dengan sistem reward and punishment yang merupakan hal yang berpengaruh secara langsung. Dengan reward yang memadai maka pegawai akan tenang dalam bekerja, bahkan dengan reward yang jelas maka budaya-budaya baru dapat dibentuk. Demikian pula dengan punishment . Unsur ini merupakan penjaga bagi organisasi secara umum danaparatur secara khusus untuk bekerja berdasarkan aturan yang ada. Bila aturan tersebut dilanggar maka punishment segera menanti. Dengan pengaturan punishment yang jelas, maka budaya kerja dapat dirubah.
Budaya Kerja berkualitas dalam organisasi pemerintahan maupun perusahaan swastaakan tercermin melalui karakteristik berikut :
-Perilaku pegawai pada semua level konsisten dengan moto organisasi
-Memberdayakan pegawai sejak dini dalam berbagai aktivitas
-Pegawai dan manajemen pada semua level memiliki komitmen kualitas
-Sumber daya yang diperlukan tersedia cukup dan dalam kondisi siap mendukung perbaikan kualitas
-Hubungan antar pegawai dan antar unit merupakan hubungan pemasok dan pelanggan
-Kemampuan pegawai pada semua level dikembangkan sesuai spesifik kualitas di bidang masing-masing
-Bekerja secara profesional; pekerja memiliki keahlian, atau menunjukkan kualitas kerja yang memenuhi standar profesi tertentu. Ukuran profesi itu dilihat dari proses penyelesaian dan tanggung jawabnya terhadap tingkat kualitas hasil
-Kerja unggul, berprestasi dan efisien
Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki budaya organisasi didalam pemerintahan agar sejajar dengan opini yang berkembang di perusahaan swasta diantaranya adalah memulail dengan kesadaran, kebiasaan tidak akan bisa dipaksakan. Semua bermula dari kesadaran individu untuk menjalankannya. Cara terbaik untuk memunculkan kesadaran tersebut adalah memastikan kebiasaan yang baru dapat membantu pekerjaan dan pencapaian individu. Sasaran pertama dari pengenalan kebiasaan baru adalah mereka yang mendukung dan terbuka pada perubahan, apabila pegawai pemerintahan mulai merubah kebiasaan dan tingkat kedisiplinan terhadap waktu meningkat maka berikan penghargaan yang ekslusif. Setelah itu, lakukan perubahan dari segala sisi yang sebelumnya dianggap negatif dengan konsisten. Pada akhirnya, kebiasaan baru tersebut akan membuat citra budaya organisasi didalam pemerintahan menjadi positif yang bisa dijadikan modal untuk terus berkembang.