Aset Negara dan Tatanan Negara Dominan Dikuasai Masyarakat Atas

Negara adalah sebuah badan atau organisasi yang memiliki wewenang guna mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat luas, dan memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah negara harus memiliki tiga unsur pokok yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut, dapat diartikan bahwasanya semua unsur yang ada harus berdaulat satu sama lain. 

Sedangkan warga negara adalah penduduk sebuah negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang negara tersebut. Dimana penduduk atau warga negara ini termasuk unsur sebuah negara dan menjadi bagian didalamnya dan memiliki hak-hak penuh juga kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Kewarganegaraan adalah suatu korelasi antar warga dan negara yang menimbulkan adanya kewajiban warga terhadap negara maupun hak yang diterima warga negara.

Salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah mengatasi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin. Selama pandemi Covid-19, orang-orang kaya semakin kaya. Siapasih kaum top 1% itu? secara sederhana kaum Top 1% adalah mereka yang termasuk ke dalam bagian 1% dari orang terkaya dunia. 

Menurut Laporan Kekayaan Global 2021 yang dirilis oleh raksasa perbankan Swiss Credit Suisse, kekayaan 1% orang terkaya dunia pada tahun 2020 akan meningkatkan pangsa pasarnya dalam total kekayaan global. Laporan tersebut mendefinisikan 1% terkaya sebagai mereka yang aset dan aset keuangannya melebihi $ 1 juta setelah dikurangi semua kewajiban. Total kekayaan 1% penduduk terkaya telah meningkat menjadi 46% dari total kekayaan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Di Asia, Indonesia menempati urutan ketiga dalam ketimpangan kekayaan, setelah Thailand dan India. 

Di negeri gajah putih, 1% terkaya menguasai hampir 70% dari total kekayaan orang dewasa. Di India, 1% orang terkaya menguasai setengah dari kekayaan orang dewasa. 1% terkaya di Jepang hanya menguasai 18% dari total kekayaan penduduk dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan di Negeri Matahari Terbit itu merata.

Apa penyebab sebenarnya dari ketimpangan ekonomi? Pertama, fundamentalisme pasar mendorong orang kaya untuk memperoleh keuntungan besar dalam perekonomian. Selama ini, pemerintah lebih banyak menyerahkan urusan ekonomi ke pasar, dengan keyakinan bahwa pasar mampu mengatur dan mengendalikan diri. Bahkan, persaingan bebas dan fundamentalisme pasar mendorong pelaku pasar yang kuat untuk mendistorsi pasar untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Kedua, pengenalan pemerintah hanya ditujukan pada pertumbuhan ekonomi. Faktanya, trade-off untuk pertumbuhan itu adil. Penduduk miskin berada di sektor pertanian dan kontribusinya terhadap perekonomian (PDB) kecil (16%). Pemerintah lebih memperhatikan sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu industri dan perdagangan. Kebijakan ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dinikmati oleh "kelas atas", sehingga memperlebar ketimpangan.

Ketiga, dengan perebutan politik yang kuat, orang kaya dapat mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya pengungkapan KKN di kalangan pengusaha, eksekutif dan legislatif, seperti kasus e-KTP, UU Minerba, impor daging, dll. Keempat, ketidakseimbangan infrastruktur perkotaan dan pedesaan telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi di pedesaan dan daerah terpencil.

pemerintah harus ikut serta mengatasi permasalahan ini melalui pengenalan kebijakan pengentasan kemiskinan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan kredit untuk usaha kecil dan mikro telah dilakukan dari tahun ke tahun untuk masyarakat miskin. 

Namun, perannya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Masalah serius yang menyebabkan kesenjangan ekonomi di negara ini termasuk pengembangan sumber daya alam dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi oleh investor besar, dan reinvestasi kekayaan yang dihasilkan oleh pengembangan sumber daya alam dalam bentuk usaha ekonomi padat modal yang tidak relevan dengan sebagian besar orang miskin.

Contoh yang sangat signifikan adalah erosi sumber daya ekonomi di industri pertambangan. Sebagai contoh, penikmat tambang emas dan tembaga di Papua bukanlah mayoritas orang Papua yang miskin, melainkan kapitalis dan segelintir eksekutif yang menjalankan perusahaan tambang. Tingginya tingkat ketimpangan ekonomi pada pemerintahan Joko Widodo saat ini tampaknya dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan yang belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya: membangun banyak infrastruktur, terutama di kawasan timur Indonesia.