Satu-persatu “Sang Nomor Satu” di wilayahnya masing-masing, baik kabupaten, kota, atau provinsi, diciduk oleh KPK. Berita ini sebenarnya tidak terlalu menggemparkan dalam ukuran skala nasional. Apalagi kalau hanya untuk dijadikan objek pengalihan isu. Hal ini disebabkan karena sebuah kewajaran bila Sang Nomor Satu ditindak demikian. Sistem birokrasi yang memang didesain demikian, mental sebagai terjajah yang masih melekat, dan “ongkos” demokrasi yang mahal ditenggarai masih menjadi alasan banyaknya kepala daerah yang terlibat tindak KKN. Publik pun menanti siapa lagi kepala daerah yang bakal diciduk selanjutnya. Begitulah kiranya.
Namun tidak demikian bagi daerah yang pejabat nomor satunya berurusan dengan KPK. Setidaknya dalam beberapa hari kedepan pemberitaan baik skala nasional maupun regional akan terfokus pada wilayah mereka. Semacam promosi gratis namun dalam hal yang negatif. Miris. Obrolan di kantor, warung kopi, pos ronda, pangkalan ojek, dan tempat lain akan memberikacarakan satu topik yang sama : Pengkapan pejabat daerahnya oleh KPK. Pun demikian dengan pejabat-pejabat teras dan orang di sekitar yang menjadi kroni-kroni dari “Sang Nomor Satu”, rasa was-was dan cemas selalu menghinggap karena takut terkena dampak dari bola salju yang terus menggelinding semakin membesar sampai ke bawah.
Minggu, 4 September 2016, KPK menyambangi kabupaten kita tercinta, Banyuasin. Penulis secara pribadi sudah lama menantikan anggota KPK bersedia “singgah” ke Banyuasin. Setalah sebelumnya dari Palembang hanya lewat melintas ke Musi Banyuasin. Namun kali ini ketika mereka “singgah” di Banyuasin tidak tangung-tanggung.
Dikabarkan empat pejabat tinggi termasuk “Sang Nomor Satu” diciduk di rumah dinas. Entah tindak pidana yang apa dilakukan masih belum bisa dikonfirmasi sebab KPK sampai tulisan ini dibuat pun belum memberikan keterangan resmi. Saat ini masyarakat sedang menantikan seperti apa kronologi pengkapan secara detail oleh KPK. Apa motif tindak pidananya dan siapa saja yang terlibat.
Media-media lokal di Banyuasin dan sekitarnya sangat masif memberitakan kejadian ini. Mulai dari sore hingga malam tadi kejadian ini sangat viral di media sosial. Maklum, Kabupaten Banyuasin termasuk salah satu daerah yang mempunyai semacam “penyaring” berita yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Para penguasa bisa memilah mana yang harus dikonsumsi oleh khalayak dan mana yang tidak.
Sayangnya berita-berita negatif tentang buruknya pengelolaan kabupaten ini tidak sampai dimasyarakat. Semua pemberitaan terkesan cendrung mengandung unsur pencitraan dan propaganda politk untuk menlanggengkan rezim dinasti. Tapi kali ini, yang saya amati pihak-pihak yang biasa menjadi “penyaring” berita sibuk sendiri-sendiri untuk mencari celah menyelamatkan diri karena takut terkena imbas dari bola salju.
Saya sebagai orang asli Banyuasin mengucapkan #TerimakasihKPK yang kali ini sudah bersedia “singgah”. Para pejabat yang kalian bawa sangat mencengangkan, namun proses hukum tetap akan dikawal hingga tuntas. Besar harapan saya kasus ini dijadikan seperti bola salju yang menyeret setiap kroni-kroninya agar Banyuasin dapat menjadi lebih baik. Memang harus diakui hal ini sama sekali tidak menjadikan Banyuasin bebas dari segala tindak KKN. Namun setidaknya saya merasa ada perhatian dari KPK terhadap kabupaten ini. Kabupaten yang sudah cukup lama berdiri namun tidak bisa berdikari. Pendatang yang selalu superior dan pribumi yang menjadi inferior. Kabupaten yang dimana mayoritas merasa “tertindas” dan minoritas menjadi prioritas. #TerimakasihKPK