Pendidikan Perempuan Diera Digital Dalam Bingkai Advokasi

Opini Korps HMI-Wati: Pendidikan Perempuan di Era Digital dalam Bingkai Advokasi

Di tengah derasnya arus digitalisasi, pendidikan perempuan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Perempuan bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang harus dilibatkan aktif dalam menentukan arah bangsa. Dalam konteks ini, Korps HMI-Wati sebagai laboratorium kader perempuan HMI memiliki peran penting dalam mengawal agar pendidikan perempuan di era digital tidak tertinggal, serta memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Era digital telah membuka ruang belajar tanpa batas: akses ilmu pengetahuan, keterampilan, hingga jejaring global dapat diraih hanya melalui gawai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang terkendala akses internet, terbatas perangkat, minim literasi digital, dan terjebak dalam budaya patriarki yang membatasi ruang geraknya. Kondisi ini membuat advokasi menjadi penting, karena pendidikan perempuan bukan sekadar kebutuhan individu, melainkan sebuah perjuangan kolektif menuju keadilan sosial.

Sebagai garda terdepan dalam gerakan perempuan HMI, Korps HMI-Wati harus mengambil peran strategis dalam advokasi pendidikan perempuan di era digital melalui beberapa langkah:

1. Mendorong kesetaraan akses pendidikan digital
   Korps HMI-Wati perlu aktif mengadvokasi kebijakan yang memastikan perempuan, khususnya di pedesaan dan daerah 3T, mendapatkan infrastruktur digital yang memadai. Perempuan tidak boleh dibiarkan menjadi korban "digital divide" yang makin memperlebar jurang ketidakadilan.

2. Meningkatkan literasi digital perempuan
   Korps HMI-Wati dapat menjadi motor penggerak pelatihan literasi digital, agar perempuan tidak hanya sekadar konsumen teknologi, tetapi juga mampu menjadi kreator konten, inovator, dan pemimpin dalam ruang digital.

3. Mengawal isu kekerasan berbasis gender online (KBGO)
   Perempuan sering menjadi korban pelecehan dan eksploitasi di ruang digital. Korps HMI-Wati perlu hadir sebagai pelindung dan advokat, mendorong regulasi yang berpihak pada korban serta membangun kesadaran publik akan pentingnya ruang digital yang aman bagi perempuan.

4. Mendorong kepemimpinan perempuan dalam era digital
   Pendidikan digital harus melahirkan perempuan yang percaya diri, mandiri, dan berani tampil sebagai pemimpin. Korps HMI-Wati memiliki tanggung jawab kaderisasi untuk melahirkan muslimah berdaya yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, maupun global.

5. Membangun solidaritas digital antarperempuan
   Korps HMI-Wati dapat menggunakan ruang digital sebagai medium advokasi, ruang diskusi, dan kampanye isu-isu perempuan. Dengan begitu, media sosial bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana perjuangan.

Dengan visi ini, pendidikan perempuan di era digital tidak boleh berhenti pada wacana. Ia harus menjadi gerakan nyata yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Korps HMI-Wati, sebagai garda kader perempuan HMI, wajib menjadi penggerak advokasi pendidikan yang progresif, transformatif, dan solutif.

Era digital harus kita manfaatkan sebagai momentum kebangkitan perempuan: bukan hanya mampu beradaptasi, tetapi juga memimpin perubahan. Sebab, jika perempuan berdaya melalui pendidikan digital, maka bangsa akan lebih cepat menuju peradaban yang adil, maju, dan berkeadaban.