Penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 yang merata di seluruh dunia berakibat pada kesehatan atau kondisi ekonomi di berbagai negara. Akibat dariwabah Covid-19ini tidak saja dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara-negara maju seperti Italia dan Cina juga merasakan terjadinya kontraksi ekonomi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini berakibat pada melemahnya perekonomian masyarakat secara umum.Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh adanya penurunan permintaan domestik, hal ini juga diakibatkan oleh melambatnya aktivitas lapangan usaha di berbagai bidang sehingga berakibat pada melemahnya tingkat konsumsi masyarakat karena menurunnya pendapatan.
COVID-19jugatelah memunculkan adopsi berbagai kebijakan publik oleh pemerintah, dengan berbagai desain dan konten kebijakan yang beragam.Memahami kebijakan hanya sebagai sebuah pemenuhan tahapan kebijakan yang kaku dan linear tidak mampu menjawab dinamika politik yang terjadi secara nyata. Kebijakan harus mengakomodir kepentingan berbagai pihak sehingga mampu menjamin terpenuhinya kebutuhanpada era Covid-19.
Proses pengelolaan kebijakansaatiniperluadanya interaksi yang berlangsung antara negara dan masyarakat.Bahwa keterlibatan warganegara dalam proses kebijakan publik pada era Covid-19saatinibegitu penting karena mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang terjadi di lapangan. Dimanakebijakan adalah bersifat rasional, sehingga kebijakan didasarkanpada informasi yang lengkap dan seluruh variabel yang diidentifikasi. Kemudian proses kebijakan meliputi kalkulasi, proyeksi, perencanaan, dan formulasi, dan harus berdasarkan kelengkapan informasi. Serta mengimplikasikebijakan bahwa kebijakantersebut memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam suatu kebijakan. Karena misi dari analisis kebijakan adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan.
Serangkaian kebijakan yang diambil Pemerintah justru terlihat seperti tidak serius. Pada hakikatnya, sebuah perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Pada beberapa keadaan, pembuat kebijakan justru tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau seringkali dalam menyelesaikan sebuah masalah, pembuat kebijakan tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai solusi yang harus dilakukan. Namun jika terjadi, kondisi ini tentu berbahaya dalam hal penanganan wabah mematikan.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang sebelumnyabelum menerapkan karantina nasional bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Salah satu penyebabnya adalah kajian mengenai masalah perkekonomian yang harus difikirkan secara matang. Pemerintah tidak memberlakukan lockdown, namun cara pemerintah menanggapi situasi ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap mampu menstabilkan perekonomian. Nalar rasional yang digunakan oleh pemerintah tentu saja sah dilakukan sebagai Rational decision making process.
Dampak besar adanya pandemi corona tidak hanya dirasakan oleh industri besar saja tetapi juga banyak masyarakat yang kehilangan peerjaan akibat PHK yangdilakukan oleh perusahaan yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan. Selain semakin banyaknya jumlah pengangguran, hal yang sama juga dirasakan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan juga para pekerja non formal. Sektor kerja baik formal maupun informal juga tak luput terkena imbas negatif. Penularan virus mematikan ini secara massif telah menguras energi negara. Kondisi ini dapat menjadi potensi kemiskinan yang semakin besar.Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan yang ampuh dalam menangani wabah Covid-19.
Kondisi yang demikian mengharuskan pihak pemerintah untukmenggunakan banyak strategimengambilkebijakan yang rasional dalam rangka tetap menjaga agar masyarakat tidak mengalami kekurangan dan juga kemiskinan semakin meningkat. Salah satu cara pemerintah adalah dengan membuat kebijakan tambahan untuk mengalihkan beberapa anggaran negara untuk menangani dampak dari wabah Covid-19. Kebijakan tambahan yang berkaitan dengan Covid-19diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, pembebasan tarif listrik dan diskon tarif listrik, dan yang paling menjadi concern ialahkeputusanKemenkeu PP 23/2020 Program Pemulihan
