Kita masih ingat, ketika Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahok sebagai Komisaris Utama, dengan lantang Ahok mengatakan "Sambil merem pun Pertamina akan untung". Lantas, ketika publik menyoroti kinerja Pertamina yang merugi sampai 11 triliun rupiah, Ahok tiba-tiba mengoceh buruknya sistem manajemen Pertamina.Â
Mulai dari direksi yang suka melobi menteri, hingga posisi-posisi penting yang diisi orang-orang titipan. Lebih jauh lagi, Ahok malah mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja, diganti superholding semacam Temasek.
Kalau memang ada borok di Pertamina, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Ahok sebagai Komisaris Utama untuk membenahinya. Ahok ditempatkan di posisi tersebut untuk mengawasi kinerja para direksi.
Mengumbar Kebobrokan Pertamina Sama dengan Mengakui Ketidakmampuan Kinerja Pribadi
Dalam manajemen perusahaan, ada 4 tugas utama komisaris di perusahaan BUMN. Di sisi eksternal komisaris harus berkoordinasi dengan presiden, DPR, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Sementara di sisi internal, antara lain memastikan tugas peran dan fungsi direksi berjalan maksimal dalam upaya mendongkrak kinerja. Pergantian direksi pun harus atas sepengetahuan komisaris.
Dengan mengumbar borok Pertamina ke publik, kemudian menuduh dan menyalahkan kelompok lain yang jelas tidak ada sangkut pautnya dengan Pertamina, Ahok tidak memahami wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Ahok memang tetap Ahok. Kontroversial dan jumawa, merasa diri sendiri paling benar. Perhatikan beberapa pernyataannya berikut ini:
"Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan," ucapnya.
"Pertamina sudah aman, nyaman kok kamu masuk. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruhan. Kalau tidak ada Ahok, kan tidak ada yang ribut," jelas dia.
Komisaris BUMN memang titipan, termasuk pula Ahok sendiri. Seperti yang dikatakan staf ahli Menteri BUMN,
"Soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita, kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN, penugasannya dari kementerian BUMN, gitu lho," kata Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu (16/09/2020).
Ahok bukan pejabat karir atau petinggi BUMN yang berhasil menempati posisinya berdasarkan tes kompetensi. Ahok dipilih dan ditempatkan Kementerian BUMN, sebagaimana komisaris-komisaris BUMN lainnya.
