Strategi Bappenas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Proses pemulihan ekonomi dalam era reformasi dengan pemerintahan yang terdesentralisasi dan sangat demokratis, tentu saja sangat jauh berbeda saat awal era Orde Baru dengan pemerntahan yang tersentralisasi. Peranan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) saat ini harus dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dengan program otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah. 

Program jangka panjang Bappenas harus dapat dijalankan pada relnya oleh pemerintahan (pusat & daerah) siapapun yang diasumsikan berkuasa setiap lima tahun sekali. Kebijakan Bappenas bersifat solusi optimal, dengan penentuan pilihan menggunakan sebuah kata kunci yaitu Prioritas, di tengah keterbatasan sumber daya serta meminimalisir egosektoral & paradigma pemikiran sempit. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Demikian inti pernyataan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (Menteri PPN / Kepala Bappenas) dalam dialog Tokoh Bicara Bappenas - Kompasiana yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2016 lalu di Gedung Bappenas Menteng Jakarta Pusat. Moderator Liviana Cherlisa (News Anchor Kompas TV) memandu acara yang dihadiri sekitar 50-an Kompasiana.

Bambang Brodjonegoro yang baru menempati pos baru sebagai Menteri PPN / Kepala Bappenas) pada 27 Juli 2016 lalu, menandaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan tertuang dalam program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, lalu dijabarkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Visi dan Misi Nawacita tidak dapat langsung menjadi sebuah RPJM, maka implementasi dengan cara diintegrasikannya ke dalam RPJM. 

Gambar: Bappenas

Daya serap tenaga kerja rendah serta kemiskinan turun melambat menjadi isu dan tantangan pembangunan. Diperlukan peningkatan produktivitas, perbaikan mutu SDM, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan jaminan sosial yang lebih komprehensif serta perluasan layanan dasar bagi penduduk kurang mampu.    

Pertumbuhan ekonomi dipastikan akan dapat memperlebar kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diterapkan untuk memotong siklus ketimpangan ekonomi antar generasi. Pemberian kemudahan akses infrastruktur dasar bagi kelompok masyarakat terbawah seperti layanan air bersih, sanitasi/kesehatan, listrik, transportasi . Perwujudan ini merupakan upaya mengurangi tingkat kemiskinan dalam bentuk subsidi/ bantuan 'tunai'. 

Ketika kelompok masyarakat miskin telah melewati garis kemiskinan,  maka perlu dijaga daya tahannya melalui kemudahan memperoleh akses kredit usaha (KUR/KUKM) serta akses pendidikan yang lebih baik. Peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dengan upaya mendorong munculnya para wirausahawan baru. Investasi dengan industri padat karya plus pemberdayaan perekonomian berbasis desa, diproyeksikan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. 

Gambar :Bappenas

 

CIO (Chief Investment Officer) merupakan jabatan tambahan yang dibebankan pada pundak Bambang Brodjonegoro oleh Presiden Joko Widodo,  untuk mendatangkan investasi untuk kegiatan proyek non-APBN. Ini untuk mempercepat berjalannya pendanaan proyek pemerintahan terutama dalam pengembangan infrastruktur. 

Kita dapat belajar dari negeri Korea yang baru merdeka sejak tahun 1950, namun telah menjadi salah satu negeri industri terkemuka dunia yang telah menggeser Jepang dalam beberapa bidang industri. Pengembangan industri tentu bukan sekedar menjadi 'tukang assembling', namun menyediakan fasilitas R & D (research & development). Jika sekitar dua puluh tahun lalu industri ritel sangat berjaya dengan Wal Mart sebagai pemimpin pasar, maka saat ini berkembang industri kreatif orang muda dengan pangsa pasar orang muda. Kita juga dapat belajar dari industri yang berevolusi dari waktu ke waktu.

 Contohnya industri tekstil UniQLO dan Zara dengan produksi massal namun sangat modis / memperhatikan fesyen. Saat ini telah ada produsen anak negeri seperti baju tentara (berkualifikasi khusus) yang telah menjadi pemasok militer beberapa negara. Produksi barang yang memiliki nilai berbeda dibandingkan dengan produksi massal reguler, akan dapat menjadi keunggulan daya saing global.