Bandung menjadi saksi bisu .berlangsungnya Rapat Kerja Rencana Aksi Kesekertariatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.Â
Mengusung tema "Pelayanan Profesional Menuju Indonesia Emas 2045" Melalui Debirokratisasi dan Deregulasi selama 2 (dua) hari, mulai Rabu sampai Kamis, 24 -25 Januari 2024.
Raker ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan kegiatan lainnya serta menindaklanjuti arahan Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya pada Rakornis di Januari 2024.
Rapat Koordinasi dibuka secara langsung oleh Sekertaris Jenderal LHK Dr. Ir.Bambang Hendroyono., MM.
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa bagaimana setelah rapat kerja ini kita berharap  dalam beberapa kali pertemuan khususnya yang terakhir dalam Rakornis LHK  Januari 2024 yang lalu bisa tercapai, Seperti yang diharapkan oleh Ibu Menteri LHK,.
Diterangkan lebih rinci bahwa Tiada hari tanpa pelayanan di Sekertariat Jenderal. Bukan hanya pelayanan di internal tetapi juga pelayanan kepada Masyarakat. Tematik yang diambil dari kawan -kawan Setjen adalah pelayanan. Kita semua sama yakni melayani. Jika beberapa tahun lalu bahasa dari Kementerian PAN- RB, melayani dengan sepenuh hati, maka itulah yang melahirkan core ASN berorientasi pelayanan berAKHLAK.
"Ini yang terus saya sampaikan, Karena
Pelayanan publik pelayanan masyarakat corenya  itu ada di Sekertariat Jenderal," pesan dia.
Sesuai arahan Ibu  Menteri LHK, ujar Bambang bahwa semua yang di diskusikan tidak hanya berada pada tingkat kebijakan di eselon I dan eselon II tapi harus sampai ditingkat administrator dan pengawas.
Lanjut Bambang, para pejabat fungsional yang selalu saya lantik bahkan Ibu Menteri LHK sendiri yang melantik menandakan bahwa pejabat fungsional adalah bagian  yang tak terpisahkan dari ASN KLHK.
"Saya ingin menguatkan pelayanan publik pada Undang-Undang ASN. Sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN  yang memperkuat UU sebelumnya. Semua jajaran dalam hal ini ASN harus membuat regulasi menyangkut kebijakan publik Implementasi kebijakan publik ini, menjaga netralitas ASN yakni mempererat dan mempersatukan Bangsa. Ini dimulai dari lingkungan kerja kita sendiri, Sehingga para pimpinan yang diberi kepercayaan  bawalah amanah ini menuju pelayanan publik yang profesional. Kita harus memahami norma, nilai etika, perilaku.  Itu melekat  sekali pada kita di Sekertariat Jenderal, inilah poin poin harapan kita untuk bergerak kedepannya makin lebih baik," urai Sekjen KLHK.
