"Seramnya" Masyarakat Seram Bagian Timur Menjemput Impian (dokpri/subhan)
Tidak bisa dibayangkan kengerian masyarakat Seram Bagian Timur Maluku. Mereka harus melintasi laut untuk menuju mencapai tempat kerja atau ke sekolah. Kengerian ini terjadi, lantaran masyarakat Seram Bagian Timur Maluku belum menikmati infrastruktur memadai.
Paling memprihatinkan ketika air laut pasang, untuk menuju sekolah anak-anak harus digendong orang yang lebih dewasa atau orang tuanya. Tak jarang terdapat masyarakat tenggelam terseret dersanya arus laut.
Akses berupa jembatan menjadi impian masyarakat setempat untuk menjemput impian. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan jembatan ini untuk kelancaran rutinitas masyarakat Seram Bagian Timur-Maluku, terpenting keselamatan nyawa.
Keterbelakangan infrastruktur ini tidak akan mencuat ke ranah publik tanpa kehadiran awak media. Semua ini tidak terlepas dari penyelewengan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memperkaya diri sendiri dan golongan.
Keberadaan media ini sangat penting, karena peran media ambil peranan penting didalam perubahan sosial, perubahan sosial dimanapun disudut dunia ini tidak terlepas dari peran media.
Negeri ini akan hancur, bahkan tidak akan menjadi lebih baik kalau tidak ada perubahan sosial, seberapa bagusnya infrastruktur itu dibangun tidak dibarengi dengan perubahan sosial, maka sama saja mendulang air di muka sendiri.
Sebagai contoh, di suatu tempat yang sudah bagus, moderen, sarana bagus, lengkap kalau masyarakatnya sederhana saja, masih membuang sampah seenaknya, maka belum terjadi perubahan sosial. Sarana yang sudah sedemikian bagus itu akan menjadi sia-sia bahkan dirusak. Itu semua menandakan bahwa sebenarnya masyakat kita ini tidak hanya disiapkan infrastrukturnya tetapi harus ada perubahan sosial, dan yang bisa melakukan itu media.
Kita berkiblat pada kasus proyek pengadaan E-KTP. Hingga sekarang kasus itu masih dalam proses persidangan berkepanjangan, ditambah terjadi penggelapan-penggelapan anggaran lainnya, andai semua itu tidak terjadi tentu tidak akan ada warga negara Indonesia yang menderita akibat ulah pemilik kepentingan, berulah seenak udelnya mengkianati kepentingan orang banyak atau umum.
Bukankah Presiden Jokowi lagi getol-getolnya memperbaiki infrastruktur di seluruh Indonesia, namun sayangnya tidak semua instruksi presiden dijalankan dengan baik.
Tanpa kehadiran Media (wartawan) keberhasilan pembangunan suatu daerah hanya kamuflase berbalut korupsi, kolusi dan nepotisme secara terstruktur, masif dan sistematis.
Makassar, 23 Januari 2018