Mohon tunggu...
Andi Ikhbal
Andi Ikhbal Mohon Tunggu... -

Hanya pion catur yang berharap menjadi queen.

Selanjutnya

Tutup

Inovasi Pilihan

Money Follow Program Milik Pemerintah untuk Masyarakat

16 Februari 2017   16:17 Diperbarui: 16 Februari 2017   16:38 2913 1 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Menteri Perhubungan Budi Karya (sumber: viva.co.id)

Pemerintah era kabinet kerja yang dikomandani Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menerapkan terobosan kebijakan. Pada 2017 ini, mekanisme penganggaran akan lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional.

Dengan begitu, bisa langsung memberikan dampak kepada masyarakat. Sebab, belanja pemerintah tak lagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsinya. Kebijakan ini disebut ‘Money Follow Program’. Tujuannya agar perencanaan lebih holistik, tematik, dan terintegrasi.

Adanya kebijakan ini langsung mendapat respon positif dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Ia meminta jajarannya untuk melakukan penganggaran berbasis konsep tersebut. Mekanisme ini tentu membuat penyerapan anggaran semakin optimal.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang tengah menyusun pagu kebutuhan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2018. Sebelum benar-benar dirancang, Budi Karya mengingatkan agar instansinya mendedikasikan anggaran untuk program, bukan proyek.

Menurut Menhub Budi, Presiden Jokowi pernah menyampaikan, antara perencanaan dengan penganggaran di setiap kementerian/lembaga harus sinkron. Dengan konsep ‘Money Follow Program’ ini, maka anggaran dialokasikan untuk kebutuhan prioritas bersama.

Selama ini, banyak kementerian/lembaga menerapkan sistem ‘Money Follow Function’, dimana anggaran dialokasikan kepada setiap pos instansi tersebut tanpa melihat prioritasnya. Tak perlu heran kalau pada akhirnya, banyak proyek-proyek tak selesai. Mangkrak.

Mengapa demikian? Jelas saja, karena program pemerintah semata-mata hanya untuk mengejar proyek. Masyarakat tak merasakan manfaatnya, karena ketidakjelasan program tesebut. Ujung-ujungnya daya serap anggaran tak maksimal.

“Saya minta jajaran Kemenhub dan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun anggaran terhadap program-program yang benar-benar strategis sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama,” kata Budi saat penyusunan RKP di Kantor Kemenhub siang ini, Kamis (16/2).

Bagi proyek-proyek yang sangat penting, bila awalnya direncanakan dalam kurun waktu 3, 4, atau 5 tahun, harus dipercepat menjadi 1 -2 tahun. Sebaliknya, kata Budi Karya, proyek yang kurang penting dan sudah dibangun dapat diselesaikan lebih panjang.

Menurut dia, lebih baik punya 50 program yang efektif daripada 1.000 program namun tidak efektif. Harus yakinlah, kalau kata Budi, ‘Money Follow Program’ ini benar-benar dijalankan, maka daya serap instansi pemerintah, khususnya Kemenhub menjadi lebih baik.

Sebelumnya, penyerapan anggaran itu sekitar 70 persen. Lalu di 2016 naik menjadi 90 persen. Di 2017 ini, Menhub Budi tak tanggung-tanggung memiliki harapan kalau daya serapnya sampai di atas 90 persen. Bahkan, 2018 bisa lebih dari 95 persen. Optimis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan