Ulama, Umpan Penarik Elektoral
"Agama adalah hal sempurna untuk membuat masyarakat awam bungkam." ~ Napoleon Bonaparte
Kaisar Prancis yang namanya cukup legendaris, Napoleon Bonaparte, dikabarkan memilih menjadi seorang Muslim setelah membaca kitab suci dari semua agama yang ada di dunia. Menurutnya, Alquran berisi ajaran-ajaran yang sangat 'membumi' dan mengajarkan kedamaian bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin).
Walau tidak banyak diceritakan, namun keyakinan Napoleon untuk menghayati Islam dan menjadi seorang Muslim, tentu tidak begitu saja ia lakukan. Bisa jadi hidayah tersebut, ia dapatkan setelah sempat dikalahkan oleh Pasukan Turki di era Ustmani, di mana saat itu tak sedikit ulama yang ikut berperang mempertahankan kedaulatan negerinya.
Di tanah air, peran ulama dalam kehidupan politik nasional, juga diakui ikut berpengaruh sejak perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Fakta ini dibuktikan dari banyaknya pahlawan nasional yang tak hanya seorang pejuang tangguh, tapi juga pembela agama maupun ulama yang sangat dihormati di daerahnya.
Setelah kemerdekaan diraih, organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga tak pernah absen untuk ikut berperan dalam kehidupan politik. Hanya saja, selama ini ormas dan para ulama lebih ditekankan hanya untuk penarik suara elektoral bagi partai politik.
Peran ulama yang mampu membentuk opini masyarakat ini, berdasarkan penelitian Clifford Geertz, adalah karena ulama dianggap sebagai perantara antara doktrin atau dogma agama dalam kehidupan masyarakat. Tak terkecuali di sektor politik, di mana ulama juga harus mampu menerjemahkan isu-isu politik berdasarkan ajaran agama.
Sehingga walau tidak masuk dalam pemerintahan, menurut Noah Feldman dalam buku The fall and rise of the Islamic state, posisi ulama sebagai panutan dan simbol pengikat masyarakat, menjadikannya memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap penguasa, baik melalui fatwa maupun ajaran-ajarannya.
Hal senada juga disampaikan Meir Hatida dalam Ulama, Politics, and the Public Sphere. Menurutnya, ulama secara tak langsung memiliki kendali dalam opini  publik dan  merupakan perwakilan informal masyarakatnya. Akibatnya, sangat wajar bila parpol maupun para elit politik kerap menggunakan ulama untuk dapat mendulang suara.
Namun di sisi lain, berbekal kepercayaan dari masyarakat tersebut, ulama juga memiliki fungsi  kontrol  terhadap setiap kebijakan penguasa. Ulama tak hanya mampu menjadi stabilisator  dan penengah antara penguasa dengan rakyat, tapi juga sebagai penggerak gerakan massa apabila penguasa dianggap lengah dalam melaksanakan tugasnya.
