Sumber: http://www.liputan6.com/tag/kekayaan-jusuf-kalla
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono mendesak agar Munas Golkar digelar tahun 2014. Padahal 30 DPD I Golkar sebagai pemilik hak suara di Munas minta agar pemilihan ketua umum baru dilakukan 2015.
Sumber: http://www.merdeka.com/politik/agung-laksono-bawa-golkar-gabung-jokowi-jika-jadi-ketum-golkar.html
Walaupun Golkar masih tergabung dalam koalisi Merah Putih, beberapa kadernya ingin Golkar bergabung ke dalam koalisi pemenang Pilpres 2014, yaitu koalisi Jokowi-JK, termasuk Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Sebelum Pilpres 2014, beberapa kader Golkar memang sudah ada yang mengambil sikap politik berbeda dari partainya, yaitu mendukung pencapresan Jokowi-JK. Padahal partai Golkar mendukung pencapresan Prabowo-Hatta.
Kader-kader Golkar yang mendukung pencapresan Jokowi-JK di antaranya adalah Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah, dan Agus Gumiwang. Akibatnya ketiga orang tersebut dipecat dari jabatanya karena mengambil sikap politik yang berbeda dari partainya.
Alasan ketiga orang tersebut mendukung pencapresan Jokowi-JK adalah Golkar yang mendapatkan suara kedua terbanya dalam Pileg, tidak mengusung calon dari partainya malah berkoalisi dengan Prabowo-Hatta yang notabene suaranya lebih kecil dari Golkar. Oleh karena itu mereka mendukung pencapresan Jokowi-JK karena JK adalah salah satu dari kader Golkar.
Setelah Pilpres 2014, Aburizal Bakrie menegaskan Golkar tetap berada di koalisi Merah Putih dan memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono ingin Golkar keluar dari koalisi Merah Putih dan bergabung ke dalam koalisi Jokowi-JK.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Agung Laksono ingin Munas Golkar yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum Golkar yang agar segera dilaksanakan. Agung Laksono yang merupakan salah satu calonnya ingin menjadi Ketua Umum Golkar dan membawa partainya bergabung ke dalam koalisi Jokowi-JK.
Jika Golkar bergabung ke dalam koalisi Jokowi-JK, otomatis kedudukan JK semakin kuat. Koalisi Jokowi-JK, terdiri dari PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI memiliki jumlah suara 40%. Komposisi tersebut terbagi menjadi PDI-P 19%, Nasdem 7%, PKB 9%, Hanura 6%, dan PKPI 1% (jumlah persentase dibulatkan).
Jika persentase suara dipecah, Nasdem dan Hanura yang merupakan pecahan dari Golkar lebih mendukung JK dibandingkan Jokowi, begitu juga dengan PKB yang lebih mendukung JK dibandingkan Jokowi. PDI-P dipastika lebih mendukung Jokowi dibandingkan JK. Sisanya adalah PKPI yang belum diketahui lebih mendukug siapa.
Jadi, dari jumlah tersebut, dari koalisi Jokowi-JK lebih banyak suara yang mendukung JK dibandingkan Jokowi. Nasdem, Hanura, dan PKB berjumlah 22%, sedangkan PDI-P hanya 19%. Jika ditambahkan dengan PKPI pun masih lebih kecil karena hanya 20%.
Golkar sendiri memiliki jumlah suara 15%. Jika Golkar benar-benar akan bergabung, otomatis akan mendukung JK dan jumlah suara dukungan ke JK dalam koalisi akan menjadi bertambah menjadi 37%. Dengan jumlah tersebut, Jokowi berpotensi disingkirkan oleh JK.
JK yang merupakan orang yang sangat berambisi pada kekuasaan memiliki peluang yang besar untuk menyingkirkan Jokowi. Masih ingat ketika pada masa kepemimpian SBY pada periode 2004-2009? JK sering menentukan kebijakan dan bersikap seolah-olah dialah yang merupakan presiden. Hal itu pun kerap membuat JK disebut sebagai The Real President ketimbang SBY. Bisa jadi JK akan menjadi The Real President lagi jika Golkar pindah ke Jokowi-JK atau mungkin lebih dari itu.
Sumber lain:
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2089704/mereka-yang-dipecat-dari-golkar
