Partai Golkar: Algoritma Komunikasi Politik

Perjalanan politik Partai Golkar (golongan karya) sudah mendekati usia pensiun PNS (guru) terhitung dari tanggal berdirinya 20 Oktober 1964. Dalam rentang waktu yang panjang itu, 1964-2022, banyak peristiwa hidup dan kehidupan politik terjadi dan mempengaruhi langkah-langkah "pemakai teguh" jas kuning itu untuk mengekspresikan credo politiknya di tengah gemuruh zaman; untuk terus menghidupi panggilan politik dan melaksanakan perutusan politiknya. Sudah pasti pula ada dinamika gerakan perjuangan politis untuk mencapai tujuan politik tertentu berdasarkan "koridor" demokrasi konstitusional. Artinya, sebagai partai politik, Golkar memperjuangkan tercapainya visi politiknya bukan dalam jalur 'gerakan politis ekstraparlemen" atau 'kelompok penekan' (pressure groups) yang mengejar kepentingan tertentu yang minimalis. 

Perjuangan pencapaian visi politik, pada hakikatnya, merupakan perjuangan mencapai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama menurut pandangan partai dalam rangka konstitusi.1) Dengan demikian, berbicara tentang politik berarti berbicara tentang naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial. Politik dalam arti yang seluas-luasnya adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial sebagai keseluruhan.2)

Walaupun demikian, tetap ada kesadaran kolektif bahwa kekuasaan itu selalu ambigu: mempesona, tetapi sekaligus menakutkan. Dikatakan mempesona karena kehadiran penguasa yang berkarisma besar, berpenampilan memikat, dan berkarakter mengayomi sehingga dapat memberi rasa aman, nyaman, dan damai dalam kehidupan politik. Dikatakan menakutkan karena kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara yang busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, merampas kebebasan dan hak asasi manusia.

Ambiguitas itu merangsang dan sekaligus melecut partai politik, termasuk Golkar, untuk mengeksposisi dan mengeksplanasi persoalan dasar kepolitikan, yaitu manakah politik yang dapat diterima oleh semua pihak yang ada dalam suatu masyarakat sehingga kekuasaan itu memiliki power untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial. Pada titik inilah, komunikasi politik menjadi the way of struggle untuk memahami dan menangkap opini publik terhadap persoalan kebangsaan yang sedang "berkecamuk" sehingga tercipta keputusan politik yang rasional, objektif, dan kontekstual. Persoalan yang tertinggal adalah bagaimana membangun format komunikasi politik untuk menimbulkan kesadaran dan partisipasi politik publik menghadapi "kerja" politik partai, khususnya dalam pemilihan umum?

Algoritma Komunikasi Politik

Dalam negara demokratis, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting. Salah satu peranan partai politik adalah artikulasi, kristalisasi, komunikasi, dan sosialisasi pandangan-pandangan politis masyarakat. Tanpa partai politik, pandangan-pandangan masyarakat terlalu amorf (tanpa bentuk yang jelas) dalam menyadari dan merumuskan kemauan politisnya.3) 

Peranan artikulasi artinya partai politik menjadi sarana formal yang dipakai masyarakat untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang kehidupan bersama sebagai bangsa secara jelas, baik, dan benar. Peranan kristalisasi artinya partai politik sebagai sarana formal penyatuan berbagai pandangan masyarakat, dari pandangan individual berpindah menjadi pandangan bersama untuk mencapai summum bonum (kebaikan tertinggi). Artikulasi dan kristalisasi merupakan peranan reseptif partai politik.

Sementara itu, peranan komunikasi dan sosialisasi merupakan peranan produktif partai politik. Peranan komunikasi berarti partai politik terlibat secara aktif dalam suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara lisan (verbal) maupun tindakan atau sikap (nonverbal). Peranan sosialisasi artinya partai politik sebagai agen sekunder (agen primer adalah keluarga) berusaha memasukkan nilai-nilai "budaya politik" yang telah termuat dalam konstitusi ke dalam konteks hidup masyarakat secara keseluruhan.

Peranan reseptif dan produktif partai politik itu melatari apa yang disebut komunikasi politik. Pada satu sisi, komunikasi berarti interaksi atau hubungan interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih secara formal maupun informal untuk meningkatkan hubungan antarindividu, menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain, mengendalikan perilaku, memberi motivasi (sebagai pernyataan emosi) dan memberikan suatu informasi.4)

Pada sisi yang lain, politik dipahami sebagai ilmu kenegaraan yang mengatur dan mengurus negara. Politik mencakup aneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasi (negara), yang menyangkut pengambilan keputusan (decision making), baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.5)

Dengan demikian, komunikasi politik dapat dipahami sebagai kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, maupun sektor kehidupan masyarakat dengan sektor kehidupan negara atau pemerintah; sebagai jembatan penghubung bagi kepentingan berbagai elemen masyarakat secara umum dengan pemerintah, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik.6)