Oleh: Bara Sandy Gautama
Mungkin kebanyakan masyarakat belum mengenal apa itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) atau mungkin tahu namanya saja tidak. Banyak orang yang bertanya-tanya “Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu apa sih?”. Pamornya yang tidak banyak dikenal masyarakat luas tidak sebanding dengan tugasnya yang berat untuk membangun Negara tercinta, Indonesia…ya, tangan hangat DJPB yang kurang dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan perjuangan para punggawa-punggawa DJPB dalam kondisi-kondisi yang mungkin mengerikan untuk didengar. Demi siapa? demi masyarakat Indonesia adil dan makmur.
DJPB merupakan salah satu unit dibawah payung Kementerian Keuangan, setara dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direkorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) namun beda tugas dan fungsi. Fungsi dan tugas DJPB sebagaimana diwujudkan dalam visi DJPB yaitu menjadi pengelola perbendaharaan Negara yang professional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien. Dapat dilihat dalam visi DJPB, salah satu unit terbaik di Kementerian Keuangan ini memiliki tugas yang sangat berat terutama dalam hal manajemen keuangan pemerintah yang sejatinya merupakan hal esensial dalam suatu organisasi. Manajemen keuangan pemerintah yang baik tentunya akan mewujudkan tata kelola pemerintah yang akan berimplikasi pada berkembangnya pembangunan yang berkualitas. Pembangunan Indonesia yang berkualitas tentunya dimulai dari pembangunan daerah-daerah yang ada di Indonesia, baik itu daerah ‘kota’ maupun daerah terpencil. Dengan kata lain, tugas dan perjuangan DJPB dimulai dengan membangun daerah.
Perjuangan unit pelopor reformasi birokrasi ini tidak terlepas dari para pegawainya yang berdisiplin tinggi, memiliki integritas, kesabaran, serta sikap tahan banting, karena para pegawai DJPB menyadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang baik diperlukan perjuangan yang berat. Keringat dan asa pegawai DJPB dapat terlihat di lingkungan kantor pusat serta kantor vertikal di bawah naungan DJPB seperti Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Di lingkungan kantor pusat, para pegawai berperan besar dalam pengambilan keputusan yang berimplikasi pada penerapan pengelolaan keuangan Negara yang baik. Sedangkan di lingkup Kanwil dan KPPN, para pegawai berperan dalam pelaksanaan kebijakan yang diberikan Kantor Pusat. Dapat dikatakan bahwa Kantor Pusat dan Kanwil serta KPPN memiliki sinergi yang baik untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang baik.
Kanwil serta KPPN dalam melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh Kantor Pusat tentu memiliki tantangan yang sangat besar, baik di sisi pelaksaan kebijakan itu sendiri maupun dari sisi geografis tempat Kanwil dan KPPN. Di sisi pelaksanaan kebijakan tentunya para pegawai DJPB dituntut untuk cermat dan cerdas dalam mengartikan setiap kebijakan maupun aturan yang dirumuskan oleh Kantor Pusat. Faktor geografis juga mempengaruhi kinerja pegawai DJPB. Disinilah titik terberat untuk setiap pegawai, dari kondisi wilayah yang ‘terpencil’, sampai dengan jauh dari keluarga yang merupakan momok terbesar bagi pegawai DJPB. Kondisi berikutnya yang menjadi momok menakutkan bagi pegawai DJPB adalah jauh dari keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga merupakan percikan semangat dalam bekerja. Apalah arti bekerja apabila jauh dari keluarga.
Bekerja jika jauh dari keluarga akan menimbulkan rasa jenuh untuk bekerja, namun karena bekerja merupakan ibadah dan bahwa pekerjaan ini merupakan jalan utama berkontribusi untuk membangun Negara Indonesia yang lebih baik, maka dengan segenap tekad dan semangat yang membara untuk itulah Pegawai DJPB ada. Kondisi ini semakin parah ketika mendapat ancaman dari bencana alam, penulis ambil contoh pada KPPN Buntok yang saat ini sedang diselimuti kabut asap. Kabut asap tentunya dapat menjadi pemicu kendurnya kinerja para pegawainya. Namun, semangat untuk membangun Negeri yang dimiliki para punggawa instansi pelopor reformasi birokrasi ini tidak mudah luntur hanya karena bencana kabut. Karena seperti yang diungkapkan di awal bahwa perjuangan pastinya memerlukan pengorbanan, untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas diperlukan dedikasi yang tinggi serta tidak mudah pupus.
Bencana yang menjadi ujian bagi para pegawai DJPB tidak hanya kabut asap, mungkin daerah rawan gempa, rawan longsor, ataupun rawan tsunami, namun sekali lagi bencana semacam ini tidak lantas mematahkan semangat untuk membangun Negeri. Sebagai pelopor reformasi birokrasi ini, para pioneer bangsa yang bekerja di daerah yang rawan bencana justru terpacu untuk membangun daerah tersebut, bagaimana caranya? caranya adalah dengan mewujudkan Manajemen Keuangan Pemerintah Yang Baik, Akuntabel, Dan Berkualitas. Diawali dengan manajemen keuangan pemerintah yang baik, akuntabel, dan berkualitas tersebut tentunya akan mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, yang secara makro akan mewujudkan pembangunan Negara yang berkualitas.
Dari Sabang sampai Merauke, mari kita kumandangkan “Hidup DJPB!!!”
BUNTOK “Bersama Utamakan Nilai Transformasi & Optimalisasi Kinerja”
Disclaimer:
Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi
