Pepih Nugraha
Pepih Nugraha profesional

Gemar catur dan mengoleksi papan/bidak catur. Bergabung dengan Harian Kompas sejak 1990, hari-hari diisi membaca, menulis, dan bersosialisasi. Selain sharing menulis offline maupun online di funpage Facebook "Nulis bareng Pepih" dan situs pribadi http://pepnews.com, mempraktikkan dan mengobarkan citizen journalism dan hybrid journalism. Bermimpi lahirkan para jurnalis/penulis kreatif yang andal sebagai sebuah obsesi. Upaya dan langkah untuk mewujudkan obsesi itu dengan mengajar dan memberi pelatihan menulis/jurnalistik di dalam dan luar negeri, serta menjadi juri berbagai lomba menulis.

Selanjutnya

Tutup

Catatan Artikel Utama

Mengapa Seorang Pepih Nugraha Bisa Diundang ke Istana?

25 Mei 2015   22:39 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:36 5502 65 46
Mengapa Seorang Pepih Nugraha Bisa Diundang ke Istana?
1432567618813407229




[caption id="attachment_420174" align="aligncenter" width="630" caption="Saya bertanya kepada Presiden, Presiden menjawabnya dengan tawa dan canda/foto karya Agus Suparto"][/caption]

Ada banyak pertanyaan terkait undangan makan siang Presiden Jokowi di Istana Negara kepada 14 Kompasianer. Mengapa hanya 14 penulis warga Kompasiana itu saja yang diundang? Bagaimana cara menjaring ke-14 nama itu? Apa konsekuensi bagi Kompasiana dan penulis warga yang memenuhi undangan tersebut? Apakah saya sendiri yang menentukan nama-nama Kompasianer untuk diserahkan ke pihak Istana?

Jujur harus saya katakan, saya sendiri tidak percaya mendapat kehormatan untuk bisa hadir di Istana Negara, bertemu Kepala Negara pula. Telah banyak Presiden saya lalui seiring perjalanan hidup saya, mulai Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Joko Widodo. Namun, hanya dari Presiden RI yang saya sebut terakhir itu saya mendapat kehormatan hadir di Istana.

Terkecuali dengan Soeharto, saya boleh dibilang “mengenal” Presiden-Presiden itu saat mereka belum menjabat, misalnya saat menjabat ketua umum partai, menjabat ketua organisasi massa keagamaan, menjabat menteri/teknokrat, pejabat militer dan gubernur. Karena tidak pernah ditugaskan di Istana sebagai jurnalis, saya tidak mengenal baik para kepala negara itu saat menjabat, saat on power. Paling tidak sebelum dan sesudah mereka menjabat, kecuali saat liputan di lapangan.

Dengan Pak Harto, saya pernah “menyusup” ke kediamannya di Cendana atas bantuan Yorrys Raweyai, sohib Bambang Trihatmodjo, saat Pak Harto untuk pertama kalinya menerima Ketua PBNU Abdurrahman Wahid setelah kekuasaannya tumbang di tangan gerakan reformasi. Saat itu, hanya saya dan wartawan Suara Pembaruan saja yang bisa menyusup dan membuat foto-foto eksklusif menggunakan kamera saku. Dengan BJ Habibie, saya berinteraksi saat yang bersangkutan menjabat Ketua ICMI dan Menristek.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan  Megawati yang saya kenal baik dalam arti intensitas “kebersamaan” lumayan sering. Ini juga terkait penugasan. Saya harus mengikuti ceramah-ceramah Gus Dur di berbagai tempat saat ia masih menjabat Ketua PBNU (dan saya menyerap petuah serta wejangannya). Bahkan dengan Megawati, saya sempat “menemani”-nya saat meminta keadilan lewat pengadilan di berbagai daerah pasca pembendungan yang dilakukan Soeharto dengan memunculkan PDI Soerjadi-Buttu-Fatimah, juga saat penyerangan 27 Juli 1996 saya berada on location di kantor PDI Jalan Diponegoro. Dengan SBY, saya bertemu di Malino, Sulawesi Selatan, untuk Perdamaian Poso bersama Jusuf Kalla. Dengan Joko Widodo, saya mengenalnya saat menjadi moderator untuk acara Kompasiana Modis, saat dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Begitulah.

Setelah mereka menjadi Presiden RI, saya harus tahu diri dan fade away dengan sendirinya. That’s my job.... friendly but not a friend!

Untuk konteks ini, Presiden Jokowi adalah perkecualian. “Hubungan” saya dengannya, meski ini mungkin secara blessing in disguise, terus berlanjut saat diundang makan siang di Istana Negara. Nah.... ini yang akan saya ceritakan.

Adalah Niken Satyawati, Kompasianer yang mukim di Solo, yang dua minggu sebelum pertemuan di Istana, Selasa 19 Mei 2015, yang membuka percakapan lewat inbox Facebook, juga menelepon saya tetapi hanya berupa miscall karena saya luput mengangkat panggilannya. Niken sudah menulis tentang Jokowi saat Presiden RI itu masih menjabat Walikota Surakarta. Saat Pilpres berlangsung, saya mencatat, Niken adalah Kompasianer yang menayangkan tulisan “sisi lain” Jokowi secara faktual melalui aktivitas keluarga jokowi di Solo. Tentu saja karena sedang dalam suasana perang urat syaraf yang menegangkan, tulisan Niken menjadi bernilai ganda bagi pembacanya; nyenengin satu pihak sekaligus nyebelin pihak lain. Ya, memang itu pilihan, harus ambil salah satunya, tidak bisa menyenangkan dua pihak, bukan?

“Kok bisa saya yang diundang ya, Mbak? Kompasianer lainnya siapa saja?” tanya saya otomatis saat mendapat pesan itu.

Ini menyiratkan, pertama saya nggak yakin diundang Presiden RI, wong saya tidak pernah menulis soal Jokowi di Kompasiana; kedua, saya sebenarnya ingin mengorek info dari Niken mengenai siapa saja Kompasianer lainnya yang diundang selain saya dengannya, dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Kemudian saya mendapat penjelasan bahwa dia sendiri bukan yang menentukannya. Pemilihan nama-nama Kompasianer yang diundang, katanya, itu dilakukan oleh tim Jokowi. “Jadi dari admin Kompasiana hanya Kang Pepih saja kelihatannya,” katanya. Oke deh, Kaka...

Dua minggu kemudian, undangan makan siang di Istana Negara itu menjadi kenyataan!

Saya tidak sendirian mewakili diri sendiri saat mendapat undangan itu. Saya tidak terpisahkan dari kantor. Maka yang saya lakukan adalah melaporkan undangan itu ke rapat manajemen Kompas.com untuk mendapat persetujuan. Ini mekanisme biasa saja, terlebih lagi kalau kelak terjadi apa-apa hanya karena saya memenuhi undangan Jokowi itu, maka akan berpengaruh terhadap kantor dalam hal ini Kompasiana, sekaligus nama besar Kompas-Gramedia.

Manajemen setuju, karena menganggap ini adalah kesempatan dan menunjukkan Kompasiana semakin diperhitungkan di kancah nasional. Pada diri saya pribadi ada beberapa keuntungan jika Kompasiana diundang ke Istana Negara. Pertama, ini bisa menjadi branding gratis buat Kompasiana. Kedua, adalah kewajiban warga negara untuk memenuhi undangan Kepala Negara dalam hal ini Presiden RI (siapapun dia). Masak kalau DPR saja punya subpoena, di mana orang yang tidak memenuhi panggilan Parlemen bisa kena sanksi hukum, undangan Presiden RI saya abaikan begitu saja di saat... maaf, saya lebih menghormati lembaga Presiden ketimbang DPR itu sendiri (jangan diambil hati, ya, please).  Maka berangkatlah ke Istana Negara dari Palmerah Barat (kantor Kompasiana) menggunakan taksi.

Saya menunggu di ruang tunggu tamu Presiden, di sayap kiri Istana, depan pemeriksaan x-ray Paspampres. Believe it or not, asaya adalah undangan pertama yang datang di ruang tunggu itu, lalu membunuh waktu dengan baca-baca filsafat melalui ponsel kesayangan saya yang berisi lebih dari 1.000 lagu kesayangan (apa hubungannya coba?). Setengah jam kemudian barulah datang Niken, Nino, Setyo (sepertinya gank Solo nih). Seperempat jam sebelum panggilan ke Istana Merdeka, seluruh Kompasianer yang diundang sudah hadir dan standby. Tidak usah saya sebutkan satu persatu siapa mereka, silakan googling saja atau simak laporan Niken hahaha...

Saya masih tercatat sebagai wartawan Harian Kompas meski sejak enam atau tujuh tahun lalu sudah punya garapan baru, yaitu Kompasiana, sebuah sosial media ber-platform social blog yang saya kembangkan bersama kawan-kawan. Maka yang tidak hilang dari diri saya, bahkan mungkin setelah saya pensiun nanti, adalah instink jurnaslitik saya. Instink yang satu ini kadang timbul begitu saja, tidak terduga, dan tidak terencana. Modalnya adalah keingintahuan yang besar dan keraguan yang dalam tentang segala hal.

Saat Presiden Jokowi mulai menumpahkan segala curhat dan cerita di balik beritanya yang berharga, saya menilai tidak ada yang berbahaya bagi stabilitas nasional (ceile gayanya!) kalau saya menulis pertemuan sekaligus perjamuan ini di Harian Kompas, tempat di mana saya bekerja. Meski hanya mengandalkan ingatan, penglihatan, dan pendengaran, jujur... sesungguhnya sudah berhasil menemukan judul berita atau tulisan saat Jokowi masih bicara, saat menjelaskan perkara tandatangannya yang kontroversial.

Saya amati gerakan tangannya saat menjelaskan betapa menumpuknya risalah yang harus ditandatanganinya setiap hari. Presiden Tata Usaha, demikian judul yang saya temukan untuk saya tulis di Kompas, pikir saya. Tidak mengarang-ngarang, tidak mencari-cari, justru berasal dari ucapan Jokowi sendiri. Judul itulah yang saya kirimkan ke dewan redaksi Harian Kompas (ya lengkap dengan isi tulisannya dong, masak judulnya thok). Ini judul yang baik dan menggelitik, saya pikir. Kalau redaksi berani, judul itu tidak akan diubah. Dan... ternyata judul Presiden Tata Usaha tidak diubah saat dimuat pada edisi Kamis, 21 Mei 2015.

Sebagai eksperimen, dan saya sudah terbiasa dengan ujicoba, saya coba menulis pertistiwa yang sama dengan kacamata dan gaya seorang warga biasa menulis. Maka dalam perjalanan ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengikuti acara Kompasiana kerjasama dengan Bank Indonesia menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai, saya menulis di udara di dalam kabin pesawat Garuda selama kurang lebih satu jam. Tulisan kemudian saya tayangkan di Kompasiana.

Setelah ngalor-ngidul ke sana ke mari, semoga tulisan ini bisa menjelaskan dan memberi pemahaman mengapa saya sebagai pribadi sekaligus Kompasianer bisa diundang ke Istana Negara.

Ah, bukan hal yang sangat luar biasa, bukan? Cukuplah sebut luar biasa saja dan saya kira Anda semua juga bisa mengalami satu hal yang tidak biasa selama hidup Anda. Ya, seperti diundang makan siang Kepala Negara di Istana Negara itulah, sebagaimana yang saya alami. Once in a life time, that's enough!

**

Ditulis di sebuah cafe di Bandara Hasanuddin, Maros.