Kita baca kutipan berita koran ini :
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan sebagian harta terdakwa pencucian uang M Nazaruddin dirampas untuk negara.  Harta mantan anggota DPR yang juga bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu dianggap berasal dari korupsi. Sebelumnya jaksa menuntut agar Rp 600 miliar harta Nazaruddin disita. Menurut Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo, harta yang dirampas itu diperkirakan Rp 550 miliar.  "Kami memang belum menghitung dan mendapatkan jumlah pasti. Yang pasti, perhitungan secara kasar sekitar (Rp 550 miliar) itu," kata  Kresno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/6). Anda bisa bayangkan, seorang bendahara partai penguasa, partainya presiden Republik Indonesia ketika berkuasa, bisa menimbun uang dengan korupsi hingga 550 Milyar.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara  kepada Mantan Bupati Bangkala periode 2003-2013 Fuad Amin. Maka harta Fuad Amin sebesar Rp 250 miliar akan turut disita sesuai dengan putusan PT Jakarta, karena harta tersebut terbukti berasal dari hasil kejahatan korupsi yang dilakukannya.
Itu baru contoh dua kasus yang terungkap, kita tidak tahu ada berapa kasus yang barangkali nilainya bisa puluhan, ratusan, hingga ribuan kali lipat di seluruh Indonesia.
Dua orang ini tentu dan sudah pasti telah mengirimkan banyak orang ke penjara. Andai uang sebesar itu tidak dikorupsi tetapi dipakai untuk menyejahterakan masyarakat, tentu tidak akan banyak masyarakat miskin, tidak punya usaha dan pekerjaan, sehingga terpaksa harus mencuri, merampok, bahkan bisa juga ikut korupsi karena melihat atau mengetahui praktek yang sangat tidak adil ini.
Baru kemarin kita dengar berita bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Berdasarkan informasi yang dihimpun hasil temuan PPATK terdapat transaksi mencurigakan sebesar USD. 4,5 juta di rekening milik Nur Alam. Uang tersebut diduga berasal dari pengusaha tambang asal Taiwan bernama Mr Chen.
Politikus Gerindra Mohamad Sanusi didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp 45,28 miliar. Jaksa penuntut umum dari KPK menyatakan harta tersebut merupakan hasil korupsi saat menjabat sebagai anggota Dewan DKI Periode 2009-2014 dan Ketua Komisi D Dewan DKI Periode 2014-2019.
Anda coba bayangkan, berapa orang yang akhirnya harus masuk penjara karena ketidak adilan ini? Dan anda pasti tahu, ada ratusan, bahkan bisa jadi ribuan kejadian seperti ini yang tidak terungkap. Sebagai akibatnya, masyarakat, anak bangsa yang lain, oleh karena ketidakadilan ini terpaksa atau terjerumus untuk melakukan kejahatan, karena apa yang seharusnya menjadi hak mereka diambil paksa oleh mereka-mereka yang memiliki kuasa dan kedudukan seperti orang-orang di atas.
Dan anda tahu siapa yang paling berperan dalam ketidakadilan sosial yang pada akhirnya mengirim banyak orang ke penjara? Andai mereka-mereka dan orang-orang yang berniat mengikuti perilaku mereka  ini dihentikan, maka penjara tidak akan penuh. Sudah waktunya pemerintah/negara berhenti berpikir untuk membangun penjara. Itu bukan solusi.
