Dasar surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 3 juli 2019 nomor B/2019/PP.00.05/2019 perihal pemberitahuan penerimaan penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2019.Â
Pemberian penghargaan ini ditujukan kepada pimpinan instansi (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Direktur Utama) atas prestasinya dalam inovasi pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat secara luas.Â
Kabupaten Brebes salah satu dari sekian Kabupaten/Kota di Indonesia yang masuk penghargaan 99 inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan yakni peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan melalui pengembalian anak tidak sekolah kembali bersekolah yang dikemas dalam jargon Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
Gerakan Kembali Bersekolah menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa pada bidang pendidikan, kenapa demikian, karena gerakan ini dibangun untuk menyelesaikan persoalan anak yang tidak sekolah kembali bersekolah, usia 7-18 tahun jenjang formal untuk dipastikan semua sekolah, begitu pula usia 7-21 tahun di jenjang non formal juga dipastikan agar belajar di PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat.Â
Dirintis sejak 2015 dari relawan pegiat sosial melalui jurnalis warga dan komunitas fb celoteh brebes membangun menginisiasi dan memastikan ada program retrival dengan pola pendampingan dan pengembalian dan memastikan adanya penggalangan data akhirnya di adopsi oleh pemkab menjadi sebuah gerakan yang terstruktur,masif dan berkesinambungan.
FMPP mulai bergerak sejak 2017 dengan hasil mengembalikan 1.212 anak, selanjutnya tahun ke dua dilanjutkan misinya dan mulai ada tambahan tim GKB yakni tim level kebijakan yakni memastikan anggaran, regulasi dan penyusunan panduan teknis dan monitoring gerakan kembali bersekolah, sehingga bisa mengembalikan 4.074anak. Sekarang tahun 2019 bergerak lebih masif agar desa, kecamatan dan kabupaten untuk menargetkan 5000 ATS kembali bersekolah.Â
Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan, termasuk merintis kembali keterlihatan dunia usaha, perguruan tinggi dan unsur organisasi berbasis masyarakat yang lain. Bahkan memastikan agar anggaran ATS kembali bersekolah dialokasikan ke desa yang porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan dana APBD Kabupaten.Â
Sebagai Kabupaten paling banyak penduduknya di Jawa Tengah dan kompleksitas masalah yang ada, tentunya penghargaan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat dan juga aparatur pemerintah untuk mencari terobosan inovasi baru sekaligus memperbaiki inovasi yang sudah berhasil, bahkan harus lebih disempurnakan, dengan harapan nantinya bagi Kabupaten/kota yang ingin belajar lebih maksimal dan bisa mudah mereplikasikan keberhasilan ini.Â
Mitra GKB di Brebes antara lain LP Ma'arif, Fatayat, PGRI, Dewan Pendidikan, Koalisi Kependudukan, Pendamping PKH, Pendamping Desa, GNOTA, GOW, PKK, NU, Muhamadiyah, Persatuan Wartawan Indonesia Pokja Brebes, Organisasi Pemerintah Daerah yakni Dindikpora,Bapperlitbangda, Dispermasdes, DP3KB, Bagian Kesra Setda Brebes, dan OPD yang lainnya.Â
Mereka bergabung dalam tim yang dibagi dua yakni Tim Kebijakan dipegang oleh Tim GKB dan Tim Teknis dipegang oleh FMPP Kabupaten. Masing-masing diambil dari keterwakilan unsur masyarakat untuk upaya percepatan pengembalian ATS ke Sekolah.Â