Tujuh ksatria siap melenggang ke pucuk pimpinan Polri. Itu andai masa jabatan Badrodin tidak diperpanjang. Menunggu bagaimana sikap Jokowi. Jabatan Kapolri bukan perkara sepele, kalo sepele pasti sudah tidak diurusi oleh Jokowi. Apalagi ditulis oleh kompasianer labil macam saya, pecinta kopi alakadarnya.
Terberkatilah nama-nama tujuh ksatria ini. Mereka adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Tito Karnavian, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Syafruddin, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Priyatno, Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Komjen Suhardi Alius dan Wakil Kepala Kepolisian Komjen Budi Gunawan.
Nama terakhir disebut adalah yang paling besar mendapat dukungan dari politisi. Sebut saja tanpa harus malu, PDIP! Politisi PDIP terus memberikan pernyataan dukungan untuk mendudukan BG sebagai Kapolri. Apa jasa yang sudah dan akan diberikan BG untuk PDIP? Jawabannya: Besar dan banyak.
Maaf saya tidak bisa mengungkapkan disini seberapa besar dan seberapa banyak. Tentu karena saya tidak tau persis. Untuk lebih detail silahkan hubungi DPP PDIP atau Ibu Mega. Atau cari di tokopedia siapa tau ada…
Selama ini, PDIP berpendapat pemimpin KIH adalah Ibu Mega. Sehingga sebagai kumpulan partai pengusung dan pendukung utama merasa berhak untuk ikut mengatur dan mendikte kebijakan Presiden. Disisi lain, ada yang berharap panglima KIH adalah Jokowi.
Yang bikin risih Jokowi adalah kemungkinan BG untuk lebih patuh pada PDIP bukan pada Presiden. Sudah menjadi hukum kekuasaan, bahwa seorang Presiden harus terus memperkuat barisan untuk menjalankan, mengamankan, dan melanggengkan kekuasaan. Institusi Polri termasuk wilayah strategis yang harus dikuasai.
Pasca Golkar dikuasai SN via LBP, Kekuatan Jokowi-LBP-SN akan terus melaju. Kekuatan ini akan diuji untuk menghadang keinginan PDIP di polemik Kapolri. Untuk isu ini, saya yakin Partai Demokrat akan bisa diajak bergabung menghadang BG. Konon, jika BG jadi Kapolri akan menjadi alat balas dendam Mega ke SBY dengan segala pengungkapan kasus seputaran Cikeas. Eh, tidak boleh suudzon lho….
Diluar itu, nampaknya banyak yang berkepentingan agar Jokowi dan PDIP tidak seiring sejalan, bahkan vis a vis. Hingga fase paling diharapkan adalah keduanya bercerai. Kalau pun tidak bercerai, minimal ribut terus dan rakyat melihatnya. Kemudian berpikir bahwa Jokowi bukan PDIP. Jokowi berlawanan dengan PDIP. Jika sampai terjadi, itu adalah berkah bagi partai lain untuk meraih dukungan rakyat.
Sependek pengamatan saya, saat ini Jokowi sudah jauh lebih percaya diri dan jauh lebih kuat. Dulu, isu Kapolri sangat menguras energy public dan Jokowi. Bahkan nama BG pernah dijadikan tersangka oleh KPK. Kalo tidak salah ingat, Syafii Maarif dkk sempat dipanggil Presiden untuk memberikan masukan. Dan terpilihlah Badroidin Haiti untuk menjadi Kapolri.
Politisi PKS anggota Komisi III Nasir Djamil memuji kinerja Budi Waseso, salahsatu nama yang masuk bursa Kapolri. Demokrat menilai baik kinerja Badrodin Haiti dan menghormati jika diperpanjang masa jabatannya. Lagipula, di istana sekarang ada Johan Budi, mantan pejabat teras KPK yang kala itu cukup keras menentang BG. Berdasarkan fenomena ini, Jokowi sudah cukup siap untuk lebih independen dan bahkan cukup kekuatan untuk menghadapi PDIP jika masih ngotot dengan BG. Dukungan akan mengalir untuk Jokowi.
Lalu, apa yang harus di lakukan PDIP jika seperti ini? Ya nggak tau lah, suka suka mereka…Wong saya juga suka suka nulis, nulis untuk dan karena bahagia.
