Prabowo dalam Kabinet Jokowi, Kekuatiran Vs Harapan Publik

Masuknya Prabowo kedalam kabinet Jokowi jilid II  kini bukan lagi sekedar rumor,  melainkan sudah pasti. Kalau tidak ada halangan luar biasa, Prabowo bakal dilantik jadi menteri.

Usai dipanggil Jokowi di istana negara (21/10/2019) Prabowo mengungkapkan secara gamblang kepada awak media setelah mendapat restu Jokowi. 

Pos jabatannya terkait pertahahan negara. Jabatan yang dekat ranah pertahanan adalah Menteri Pertahanan ( Menhan) dan Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Sebagai gambaran, pada kabinet Jokowi  jilid I lalu ;  Menhan adalah Ryamizard Ryacudu, sedangkan Menko Polhukam adalah Wiranto.

Dilihat dari popularitas atau intensitas kemunculan di ruang publik atau tersorot media adalah Menko Polhukam (jilid I, Wiranto) karena sering berhadapan dengan masalah keamanan dan pertahanan, terutama terkait dinamika politik dan demokrasi, misalnya ; adanya gerakan terorisme, aksi radikalisme, separatisme, keberadaan kelompok-kelompok garis keras, dan sejenisnya yang mengancam eksistensi negara dan ketenangan hidup rakyat.  

sumber gambar : kompas.com

Ranah pertahanan dalam pemerintahan sangat penting bagi suatu negara. Ibarat sebuah rumah yang berisi lengkap, Jokowi menyerahkan kuncinya kepada Prabowo. 

Lalu, apakah Prabowo akan memberikan rasa aman pada pemilik dan seisi rumah itu? Atau justru menjadi "pengganggu" rasa aman? Hal ini jadi perdebatan tersendiri di ruang publik. 

Tak dipungkiri, Pilpres 2014 dan 2019 lalu telah menciptakan memori kurang sedap bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat terbelah secara masif di dalam dua kubu. Pengaruhnya masih terasa hingga sekarang.

Pertarungan Pilpres 2019 berlangsung keras, bahkan "mengancam" keutuhan negara karena politik identitas keagamaan sangat menonjol, ditambah adanya kelompok-kelompok radikal, intoleran dan pengusung ideologi keislaman untuk mengganti Pancasila dan sistem negara Indonesia.

Kelompok-kelompok itu "numpang" di gerbong politik  Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019, sehingga citra  Prabowo  lekat dengan kaum gerakan radikal, intoleran dan perusak faham Pancasila.

sumber gambar : tribunnews.com

Ini merupakan ironi politik, di satu sisi Partai  Gerindra dan personalitas Prabowo berlandaskan Pancasila dan NKRI namun demi pilpres bersekutu dengan kelompok anti Pancasila. Mereka bangun mutualisme  untuk pemenangan. Ketika pilpres usai, kemesraan politik pun pudar. Terlebih, Prabowo "hijrah" masuk pemerintahan Jokowi.

Namun rakyat tidak  lupa manuver ambisius dan mencemaskan dari  Prabowo bersama Gerindra dan koalisinya.  

Sangat wajar bila catatan politik masa lalu Prabowo mencemaskan rakyat bila dia berada dalam pemerintahan Jokowi.

Dikuatirkan  Prabowo sebagai menteri tidak sepenuhnya tunduk kepada Jokowi sebagai atasannya. Prabowo duri dalam daging. Musuh dalam selimut. Tukang gunting dalam lipatan. Kuda troya. Hal paling ekstrim, Prabowo melakukan kudeta!

Bila melihat manuver politis Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi tentu dengan kalkulasi yang matang untuk target jangka pendek dan panjang. Disisi lain Jokowi juga memilikinya.

Target jangka pendek Prabowo  dan Gerindra memperbaiki citra diri di hadapan rakyat. Mereka ingin menghapus citra oposan yang lekat kaum radikal, serta cara-cara berpolitik tidak etis yang tersemat sejak pilpres.

Dalam kabinet- kementrian nanti justru Prabowo bisa menunjukkan ke publik bahwa dia nasionalis sejati, pro NKRi, bukan pro khilafah, bukan pro radikalis, dan bukan pendukung kelompok sayap kanan yang sempat tersemat pada dirinya ketika Pilpres 2019 lalu.

Mereka ingin menunjukkan bisa bekerja dalam tim. Menciptakan kepercayaan bagi semua kalangan. Semua itu bisa dilakukan di dalam tim pemerintahan yang bagus.

Menjadi "anak manis" dalam kabinet Jokowi merupakan salah satu jalan penting yang bisa ditempuh untuk membangun citra yang positif. 

Dalam jangka panjang, citra itu bisa membentuk simpati dan kepercayaan rakyat. Dengan modal itu, mereka bisa ikut kontestasi Pilpres secara elegan pasca pariode Jokowi tahun 2024 dan seterusnya.

Menjadi orang atau pihak bikin onar di dalam kabinet (jadi kuda troya) sangat tidak menguntungkan Prabowo yang tengah membangun citra positif. 

Apalagi melakukan kudeta yang identik aksi inkonstitusional. Tentu rakyat tidak tinggal diam. Akibatnya bisa sangat parah, yakni kekacauan dan pertumpahan darah anak negeri. Apa yang bisa didapatkan? 

Para negara tetangga pun akan menghukum dengan caranya, sangsi internasional menunggu.  Mereka juga merasa terancam oleh  pemimpin yang merebut kekuasaan secara inkonstitusional terhadap pemerintahan sah yang telah mendapatkan banyak prestasi. 

Kepercayaan internasional terhadap pemerintahan Jokowi menjadi batu sandungan kudeta.

Melakukan kudeta, keonaran dan gangguan lainnya di dalam pemerintahan Jokowi hanya akan menggali kuburan sendiri. Kuburan yang akan menenggelamkan  Prabowo dan Gerindra beserta turunan politisnya.

Menjadi anak manis dalam kabinet Jokowi lebih logis untuk meraih simpati rakyat dalam  kontestasi pilpres 2024. Sembari sesekali "toel-toel" mesra kubu Banteng, siapa tahu bisa jadi pasangan kekasih politik di Pilpre 2024. 

Kalau benar begitu, aku cuma bisa tersipu-sipu malu.

---

peb22/10/2019