Museum SBY-Ani dan Ghra Megawati
Belum kelar pembicaraan museum SBY-Ani di Pacitan, apalagi ditambah ada anggaran daerah yang dihibahkan. Mulai ribut dan ribut warganet  karena angka kemiskinan di daerah itu, atau Jawa Timur yang berhutang ke pemerintah pusat. Masih cukup baru, apalagi Pak SBY sebelumnya mengatakan jangan-jangan karena serakah banyak bencana.
Muncul pula Grha Megawati di Klaten. Ini milik pemda, hanya menggunakan atau hendak menggunakan, karena memang belum peresmian. Masih bisa berganti. Tetapi, ini adalah milik pemeritah daerah, yang kebetulan menggunakan nama mantan presiden. Cukup berbeda dengan nama museum Ani-SBY.
Bangunan itu tetap milik pemerintah daerah, wajar menggunakan dana APBD, tidak akan menjadi milik Megawati atau keluarganya. Hal ini paling-paling upaya mereduksi bahwa SBY bukan satu-satunya yang berbuat demikian, walaupun tidak pas banget, ya sebagai sebuah pelipur lara baiklah.
Catatan saja, penamaan ini sangat riskan dan bisa menjadi polemik di kemudian hari. Tidak ada yang salah dengan nama Megawati dan penghormatan yang wajar. Apalagi Klaten adalah kandang banteng yang cukup militan. Nah ini persoalannya, bagaimana jika suatu saat ada kecelakaan politik dan banteng kalah? Sangat mungkin diganti dan itu menjadi persoalan.
Klaten kelihatannya juga tidak memiliki sisi historis dengan pribadi Megawati, lahir, atau sempat besar, atau pernah menjadi pemimpin di sana. Jauh lebih tepat, dan menghindari polemik lebih baik penamaan itu yang lebih bisa diterima semua pihak. Ingat, Megawati itu jelas PDI-P banget, tidak bisa tidak. Berbeda dengan Sukarno. Lebih dikenal sebagai proklamator, tidak semata PNI, dan dikotomis dan pembedaan kandang partai belum sekacau sekarang. Nama Sukarno tidak menjadi sebuah penolakan bagi pihak lain, kecuali era lalu.
Jauh lebih bijak jika menggunakan nama-nama orang atau tokoh yang sudah meninggal. Penghargaan, penghormatan, dan pengenangan. Lha Megawati masih hidup, cukup sehat dan segar, jadi masih bisa melihat sosoknya secara langsung, baik fisik, ataupun melalui media. Â Belum waktunya menjadi nama sesuatu.
Pahlawan, begitu banyak sosok pahlawan, baik nasional atau lokal Klaten yang bisa disematkan menjadi nama gedung. Meminimalisasi polemik itu penting di dalam alam demokrasi yang masih labil seperti ini. Ini bukan berarti jika tidak boleh berpolemik, atau beda pandangan. Boleh-boleh saja, namun lebih baik mengurangi dan menyingkirkan hal-hal yang berbau kontroversial sekecil apapun.
Membayangkan, suatu saat, Megawati masih hidup, eh kepala daerahnya kebetulan tidak suka dengan PDI-P dan mau mengganti nama itu dengan nama lain. Bayangkan, bagaimana perasaan Bu Mega dan jajaran PDI-P lainnya. Bisa menjadi runyam.
Ketokohan, terutama di daerah, sangat mungkin tidak menjadi pahlawan nasional. Nah, kesempatan daerah memberikan penghargaan setinggi-tingginya dengan menggunakan namanya sebagai nama gedung. Bupati, atau salah satu pendiri kabupaten, perintis sesuatu di Klaten, sangat mungkin tidak menjadi pahlawan skala nasional. Layak dijadikan nama gedung itu.
Ingat, sekali lagi ini bukan mengerdilkan Megawati dan perjuangannya, juga mengenai statusnya sebagai mantan presiden, namun jauh lebih baik, jika bukan nama tokoh yang masih hidup. Jika ada sesuatu, itu bisa membawa dampak yang tidak kecil.
