Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... biasa saja

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Pilihan

Jokowi di Antara Pilihan, Presiden Beneran dan Presiden Klaim itu Beda

19 Mei 2019   08:27 Diperbarui: 19 Mei 2019   08:31 0 24 7 Mohon Tunggu...

Jokowi, Presiden Beneran dan Presiden Klaim Semata serta Pilihannya

Sebulan lalu, usai pemilu dan hitung cepat mulai rilis, gubernur Sumbar mengatakan, siapapun presidennya jangan anak tirikan daerah yang tidak memberikan suara dominan. Waktu ada pernyaataan itu tidak begitu perhatikan.

Hal yang lumrah ketika potensi presiden yang akan memenangkan pemilu bukan mayoritas dari daerahnya. Dukungan kepala daerah 12 banding tujuh memang seolah akan mudah. Faktanya tidak demikian. 

Pemikiran kepala daerah adalah kucuran dana pusat untuk pembangunan. Lima tahun yang sudah terjadi dan potensi itu bisa kritis jika tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Sejak awal prediksi Jokowi tetap akan menang, membuat enggan memperhatikan hal tersebut. Namun jadi ingat ketika Prabowo, menyatakan para media hati-hati, kami mencatat kelakuan kalian satu-satu. Kami bukan kambing yag bisa kau atur-atur. Hati-hati kau yah. Hati-hati. Ini kepada wartawan yang ia nilai sering memelintir ucapannya.

Jadi ingat, dulu tahun 90-an desa saya mengadakan pilkades. Masih para calon berada pada panggung di  lapangan, dan seluruh desa memilih di hadapan para calon. Kandidatnya bagus-bagus, asli memilih yang terbaik dan yang baik-baik. Ada kyai   belum haji, bagus, kharismatis, ada pula guru muda juga bagus, ada pula pegawai kabupaten, dan purnawirawan. Bagus-bagus.

Nah pak kyai almarhum ini bersaing ketat dengan guru muda yang juga almarhum kini. Suara selisih sangat tipis. Si guru muda jadi, namun rumahnya itu pada sisi timur paling jauh dari desa. Jalan terjal, kalau hujan becek, jauh lagi. Jalan aspal dan beton belum seperti saat ini.

Carik yang ada pada posisi tengah sering menjadi jalan tengah kalau butuh ini dan itu. nah jawaban si carik ini cukup identik dengan apa yang terjadi dan menjadi kupasan ini, makanya diberi tawaran kades dekat gak mau, sana ke lurahmu yang jauh itu. Dan benar-benar tidak mau memberikan surat yang diperlukan, cukup lama juga perang dingin itu  terjadi di tengah warga.

Apa yang disampaikan gubernur Sumbar itu semakin akan menjadi nyata, ketika suara mereka sangat tinggi justru untuk yang calon kemungkinan kalah. Padahal pembangunan yang cukup masif era lampau belum usai dengan semestinya. 

Sangat wajar ketika gubernur  "khawatir, takut, dan cemas" kalau-kalau Jokowi menang nasional, dan di daerahnya kalah dihentikan. Jelas kekhawatiran itu tidak jika yang menang Prabowo.

Toh ada juga kecemasan kalau Prabowo yang menang, 12 kepala daerah yang dulu menyatakan dukungan, bisa kena sikat seperti wartawan. Simalakama juga bagi gubernur. Serba ribet apa yang terjadi.

Menyimak langkah laku presiden Jokowi usai pilpres, dan masih akan sampai Oktober lho menjabat, meskipun usia 22 Mei akan lebih menahan diri baik kalah atau menang, toh paling tidak telah melakukan dua hingga tiga hal cukup kuat yang mematahkan kecemasan gubernur Sumatera Barat itu, jika Jokowi yang memenangkan kontestasi ini.

Pertama, rekam jejak Jokowi bukan seperti itu. Kecemasan gubernur Sumbar mewakili seluruh kepala daerah lainnya. Hanya yang berani dan tega mengatakan hanya dia, sangat wajar dan normal.  Selama ini sudah terjadi. Pembangunan juga dilakukan di mana saja dengan merata, tidak ada yang dianaktirikan meskipun pada pemilihan lalu, suara rendah.

Pemilihan program pun bukan yang model populisme semata. Jika mau populis buat saja gaji ASN naik, pajak dipotong, pembangunan Jawa sentris, dan BBM turun sesaat saja, pasti pemilih akan mengalir deras. Artinya kecemasan itu kog tidak berdasar.

Sama juga dengan pembubaran HTI dan pelarangannya. Lihat saja bagaimana penolakan yang demikian  masif itu dilakukan. Potensi suara pun tergerus dengan narasi antiagama dan antiulama, toh diambil karena memang perlu dilarang, toh banyak negara juga melakukan hal yang sama, dan memang bertentangan dengan dasar dan sendi negara.

Kedua, kunjungan ke NTB dan meninjau kawasan Mandalika. Tahun depan dilengkapi dengan sirkuit untuk motor GP. Lihat suara Jokowi rendah di sana, toh didataangi, dicek, dan diyakinkan akan baik-baik saja. Coba kalau presiden sebelah, wartawan saja diancam, apalagi jika menang, seperti apa perilakunya coba?

Jika model pendendam dan bukan pemimpin, akan mengunjungi dan memanjakan yang memberikannya keyakinan pemilih tentunya. Alihkan saja dengan mudah ke Jawa Tengah atau Bali misalnya, atau tempat lain yang memberikannya dukungan penuh. Toh tidak juga.

Ketiga, memang bukan secara langsung presiden atau Jokowi, PT KAI membuka dan menghidupkan jalur ke Tasikmalaya. Tentu PT KAI berjalan sesuai dengan program pemerintah. Menghidupkan rel mati tentu perlu beaya tinggi, dan memang jika ikut program Belanda, biasanya bagus dalam banyak hal. Pilihan benar dan tepat, pertimbangan ekonomis Belanda bagus.

Apakah gelontoran dana itu tidak bisa dialihkan saja ke Jawa Tengah dulu  misalnya yang menang telak di pemilu, bukan malah Jawa Barat yang sangat kecil suaranya itu? Pilihan yang tidak cerdas sebagai seorang pemimpin tentunya.

Peluang itu harus didukung, mau memberikan dukungan atau tidak di dalam pilpres. Presiden untuk bangsa bukan untuk sekelompok pendukungnya saja. Perilaku bijak dan cerdas ini memang penting, termasuk menjawab ide dan gagasan tidak arif, Arief Puyuono yang mengatakan pemilih Prabowo tidak usah membayar pajak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2