Susy Haryawan
Susy Haryawan Wiraswasta

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Kekalahan Jokowi di Depan Mata

15 Maret 2019   09:00 Diperbarui: 17 Maret 2019   02:39 10056 39 24
Kekalahan Jokowi di Depan Mata
kompas/wisnu widiantoro

Beberapa hasil survei merilis daftar pemenang yang hampir identik. Rasional sebenarnya melihat tidak ada cacat parah yang dilakukan pemerintah, dan juga presiden selak capres periode mendatang. Aneh jika malah hasil survei sebaliknya.

Tentu BPN harus menahan laju hasil survei itu sebagai sebuah potensi perusak konsentrasi, semangat, dan daya juang kadernya. Hasil buruk dan rendah tentu bisa menjadi masalah dan hambatan psikologis.

Salah satu hasilnya adalah rilis hasil survei internal dengan hasil kemenangan 48% berbanding 46%, tanpa keterangan lainnya. Hanya memberikan klaim kalau populasinya yang lebih tinggi dengan klaim angka 32 ribu lebih. Mengatakan kalau mereka mengambil sampel dari dapil hingga nasional.

Soal metode, sampel, dan apapun yang berkaitan dengan syarat-syarat ilmiah survei tidak dinyatakan. Apakah hasil ditentukan dulu, baru kemudian dicarikan sampel dan seterusnya juga tidak tahu. Itu pertanggungjawaban mereka sendiri.

Wapres Jusuf Kalla memberikan pernyataan cukup mengelitik ketika, ia mengatakan, kalau internal, mengapa tidak sekalian 100%. Respons bagus dengan pernyataan demikian. antara becanda dan juga sindiran cukup cerdas.

Jokowi sangat mungkin kalah dan sesuai dengan prediksi atau hasil survei mereka dengan melihat indikasi sebagai berikut;

Birokrasi yang enggan bekerja tentu suka dengan model pemerintahan lama yang beroreintasi pada proyek. Soal kinerja rendah toh tetap sampai pensiun akan tetap demikian. Kerja rendah dan hasil nol besar malah dapat promosi karena kedekatan dengan kelompok tertentu. Suap demi suap mulai dari rekruitmen hingga kenaikan pangkat.

Pun dalam dunia militer dan kepolisian, hampir identik, mereka bukan bekerja dengan prestasi, namun hanya berbekal KKN. Prestasi bisa dibeli dan itu menjadi gaya bekerja dan jenjang pangkat. Relasional dan uang menjadi penting dan utama.

Birokrat menengah atas itu sudah ngakik dengan hidup ala KKN dan uang sebagai fokus kinerja, bagaimana bisa dengan rela hati diubah dengan birokrasi berbasis kinerja dan prestasi. Kelompok ini sering membuat ulah dan memanaskan situasi dengan aneka cara.

Bisa dibaca kog dalam komentar, artikel, dan pernyataan, bagaimana mereka benci Jokowi, bukan mendukung pasangan 02. Mereka tidak suka dipaksa bekerja.

Pengusaha tamak dengan segala pat gulipat dan suap menyuap proyek tentu akan memilih pembangunan ala lampau. Tudingan kebocoran yang sangat fenomenal pada kampanye musim lampau, itu ada pada ranah ini.

Mark up anggaran, jauh lebih enak dan mendapatkan banyak semperan, dibandingkan dengan model proyek sekarang yang begitu banyak, namun mereka tidak lagi mendapatkan banyak "keuntungan" dari apa yang mereka lakukan.

Indikasi kemarahan mereka adalah, mereka berteriak kalau tidak ada manfaatnya pembangunan ini dan itu. Mereka kehilangan banyak dana melimpah yang biasa mereka peroleh. Potongan atau sunatan yang banyak demi kekayaan sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.

Mereka ini begitu banyak dampaknya jika tidak disadari karena bisa membuat warna dengan kekuasan mereka. Apalagi jika sudah berkolaborasi dengan politikus. Mereka bisa mengarahkan termasuk UU dengan membayar pembuat UU. Sudah sering terjadi dan itu susah kini.

Rakyat manja dan suka disuapi. Hal ini bisa dipanaskan dan dikipas-kipas oleh para politikus miskin prestasi dan mereka menggunakan kelompok ini sebagai sarana pemaksa dan penguat untuk mengatasnamakan rakyat kebanyakan.

Penyabutan subsidi BBM, listrik, dan juga penyeragaman atau satu harga BBM sangat mungkin dijadikan bahan untuk menjatuhkan pemerintah. Kelompok ini cukup banyak lho. Apalagi ketika mereka telah dipanaskan oleh para penguasa politik yang enggan bekerja.

Politikus enggan bekerja. Jelas kelompok cukup banyak. Mereka selama ini bekerja dengan memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menjual jabatan untuk keuntungan mereka. Menyuap dengan mengumpulkan uang dari para pengusaha dengan memberikan proyek atau UU dengan sesuai kepentingan mereka.

Termasuk dalam ranah ini, tentu politik uang dan mahar politik. Di mana untuk menjadi ini dan itu soal keuangan dan kekayaan akan menjadi yang utama. Konsekuensinya jelas adalah korupsi. Mencari balik modal ketika menjabat jadi apapun itu.

Kelompok radikalis dan fundamentalis yang berkamuflase dalam banyak hal. Kampanye ini dalam banyak berbagai elemen karena telah secara resmi dibubarkan. Mereka tetap akan terus menyoba untuk kembali dalam cara-cara yang pokoknya mendapatkan hasil.

Isu kriminalisasi ulama itu ujungnya adalah menebarkan ketakutan dan pemerintah itu lemah, pelaku ketidakadilan, musuh agama yang bisa dijatuhkan. Cukup masif apa yang ada adalah perilaku mereka yang makin terdesak, maka mereka menyoba membenturkan itu. fitnah bukan masalah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2