Deretan Kelompok Potensial Bukan Pemilih Jokowi

Deretan Kelompok Potensial Bukan Pemilih Jokowi

Deretan kelompok potensial bukan pemilih Jokowi, menarik 2019 masih cukup lama, namun gema untuk pemilu baik pileg ataupun pilpres sudah mulai meninggi tensinya. Ada yang malu-malu namun intensif melalui isu-isu strategis, ada pula yang memang sudah dengan jelas menunjukkan keinginannya. Paling banyak adalah mengatakan tidak namun dalam perilaku dan ide serta gagasannya sama sekali berbeda dengan yang dibantah. Isu apa mengaitkannya dengan pilpres dan pemerintah.

Kelompok yang selama ini selalu menuduh pemerintah antiagama tertentu.  Jelas siapa saja mereka. Apakah mereka perlu digarap oleh tim sukses atau tim pemenangan dengan serius? Jelas, mereka ini seumpama anak baru gede, yang belum tahu dengan baik sebenarnya politik. Militansi akan pimpinan sangat kuat, garap pimpinannya, dijamin semua bisa seia sekata. Kesulitannya mereka ini terlalu banyak faksi, kepentingan, dan pimpinannya bisa saling silang dan tidak karuan lagi. Konsistensi yang susah dipegang karena model ini. Risiko besar menggarap mereka, namun didiamkan mereka juga akan merusak dengan demokrasi setengah fakta mereka.

Kelompok, menengah, menengah dalam hal apapun, militer, polisi, birokrasi, dan menengah banyak lagi. Mereka sudah terbiasa, nyaman, dan yang pasti telah keluar banyak untuk mendapatkan posisi mereka, eh mereka susah untuk mendapatkan balik modal. Mereka tentu berupaya untuk memilih pimpinan yang sekiranya tidak segarang dengan tim saber pungli,KPK yang makin trengginas, dan polisi dengan kejaksaan makin sinergis bersama KPK. 

Siapa mereka, jelas yang memanfaatkan banyak ffasilitas negara namun enggan mengakui buah pembangunan. Berseliweran tipe ini, menampilkan jalan-jalan ke mana-mana lancar namun serentak juga menggoreng isu utang. Apakah perlu diluruskan? Jelas, dengan banyak cara dan model untuk membuat mereka itu melek secara utuh, seumpama orang bangun tidur usai begadang dan dugem, tentu melek mereka tidak sesegar yang memang terjaga. 

Potensi menggoreng isu dengan memutarbalikan fakta kelompok ini sangat besar. Akses informasi, data, dan pengetahuan ada. Namun demi kepentingan sendiri mereka abaikan itu semua. Menyembunyikan data yang benar dan mengolah yang seolah-olah benar demi tampilan yang katanya kritis dan demokrasi.

Kelompok yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah, ini pun perlu kompor dan provokator. Jelas banyak banget yang mau tidak mau menjadi korban kebijakan yang ketat. Birokrat yang biasanya duduk-duduk dan main-main dengan anggaran dan uang negara, kalau pegawai biasa ya mbolos, main catur, pingpong, belanja sayuran, dan kalau saat ini yan main media sosial atau games anak-anak, tentu mereka enggan lagi model kerja yang serius. 

Memilih santai dan potensial memilih asal bukan Jokowi. Hal yang lumrah. Tentu banyak yang sepakat bukan selama ini lebih baik kinerja birokrasi itu, beberapa waktu lalu, ya bisa dilihat. Kan manusia itu inginya bebas, lepas, tapi tetap dapat penghasilan yang gede. Nelayan yang merasa diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh menterinya tuh kemarin sudah meminta presiden memilih, luar biasa lho. 

Sangar nelayan Indonesia ini, bisa memaksa presiden memilih menteri yang dipuji hingga luar negeri. Apakah ada aktir intelektualnya? Lha jelas lah, mana ada ide begitu bagi nelayan asli. Pemodal dan kelompok ini lah yang membuat kondisi, atau mengondisikan demikian.

Politikus yang kelaparan. Susah disangkal mereka menjadi kebingungan karena biasanya bisa main---main, kini susah. KPK yang sudah dikondisikan dengan pilihan mereka yang dianggap paling lemah ternyata bukan demikian. lihat bagaimana masifnya "permusuhan" yang diciptakan kepada KPK. Lembaga-lembaga lain diajak untuk "mengeroyok" KPK, karena sepak terjangnya yang mendapatkan dukungan penuh masyarakat. 

Mereka biasa bergerak sendiri-sendiri namun sangat mengerika efeknya karena memiliki efek yang besar atas kepercayaan, dan pengikut militan yang cukup banyak, serta adanya sumber dana untuk itu. Mereka bisa membayar pembentukan opini kalau KPK kejam, menabrak banyak aturan, sewenang-wenang, dan sebagainya. Begitu banyak politikus  baik di dewan, ataupun yang sudah beralih di lembaga lain.