Susy Haryawan
Susy Haryawan lainnya

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik

Semen dan BBM Satu Harga se-Nusantara, Pencitraan ala Jokowi

13 September 2017   06:31 Diperbarui: 13 September 2017   08:15 792 8 13

Semen dan BBM Satu Harga Senusantara, Pencitraan ala Jokowi

Saya bukan pengguna media sosial, hanya membaca beberapa artikel di K, ternyata dunia sebelah itu heboh soal presiden dengan kebijakannya. Salah satunya mengenai harga semen dan BBM yang dikehendaki sama seluruh Indonesia. Tentu bagi yang dulu merasa tercekik dengan harga yang tinggi itu prestasi, bagi yang berkepentingan berbeda sebagai pencitraan, wajar dan normal. Apa logis jika itu sebentuk pencitraan?

Pencitraan, gampangnya bisa dipahami sebagai membawa dan mencari gambaran diri yang baik, positif, dan menguntungkan berkaitan dengan jumlah pemilih, ingat ini orang poliik. Jangan menjadi lucu dan rancu dengan soal popularitas tanpa maksud jelas bukan oang politik yang berkaitan dengan pemilih. Sekarang bisa dibayangkan bagaimana susahnya saudara-saudara di Papua yang paling ekstrem itu di sana soal BBM dan semen, tentu yang lain juga banyak banget selisih harganya. Padahal puluhan tahun bahkan hingga hai ini lho, lihat harga koran dan malajah, pasti selisih harga di Jawa dan Luar Jawa, ini semua harga harus sama. Apabentuk pencitraan atau kepedulian?

Pencitraan vs Kepedulian

Tentu ini sangt tipis bedanya, tergantung siapa melihat, apalagi jika politik kebencian yang mengemuka, tidak akan bisa memaknai dengan baik. Pencitraan itu gampang, buat saja BBM di Jawa rendah dengan subsidi, mengapa susah-susah membuat BBM di Papua yang tinggi selama ini diturunkan, toh belum pernah juga kog ada demo turunkan harga di Papua dan juga tempat lain. kepedulian, anak bangsa perlu diberi perhatian yang sama, mendapatkan fasilitas yang sama, dan memperoleh hak yang sama. Selama ini ternyata perbedaan yang sangat jomplang itu dianggap wajar dan normal.

Jumlah Pemilih

Coba dihitung, jumlah pemilih di Papua dan garis depan atau perbatasan itu paling-paling sejumlah satu kabupaten di Jawa, jika itu pencitraan jelas saja pencitraan yang bodoh. Bangun saja sepuluh hingga dua puluh kabupaten di Jawa jumlah yang sama di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, jumlah pemilih besar di sana, itu baru pencitraan yang politis. Pencitraan yang menguntungkan sebagai kepentingan pribadi dan partai poliik bukan pencitraan pribadi. Mengapa demikian? Jelas saja  penduduk provinsi-provinsi tersebut jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah berbanding lurus dengan jumlah pemilih dalam pemilu tentunya. Memilih daerah yang sepi penduduk jika dikatakan sebagai pencitraan itu apa ya patut dan logis?

Popularitas dan Keterpilihan

Orang politik mana mau membangun, memoles, dan memberi perhatian lebih pada kantong-kantong dengan jumlah pemilih yang sepi, bukan putera daerah lagi. Mana ada sih ana pejabat atau petinggi partai politik yang di tempatkan di daerah pemilihan untuk menjadi anggota DPRRI? Lihat bagaimana Ibas di Madiun Raya, atau Puan di Solo Raya, artinya di tempatkan di mana banyak pemilih yang akan mengantar ke tujuan dengan pemilih yang melimpah. Demokrasi yang masih latihan, kadang masih juga okol-okolan dan akal-akalan tidak akan jauh mengandalkan daerah kantong tebal dengan pemilih dan dana yang melimpah bukan sebaliknya. Ini pembeda yang jelas.

Pembeda Politikus dan Negarawan

Negarawan akan  membangun negara, politkus akan membangun kerajaan pribadi dan kelompok atau partai politiknya. Selama ini negara ini penuh dengan politikus yang hanya peduli perut sendiri dan partai politiknya. Sepanjang bisa mengeruk kekayaan negeri untuk diri sendiri dan partainya, buat apa susah-susah membangun negara. Pilihan mereka tidak jauh-jauh dari anggaran, memusuhi pihak lain, mencari ribut dengan lembaga lain, dan sejenisnya. Fokus mereka soal mendapatkan apa dengan pilihan ini, bukan bangsa ini akan bagaimana jika memilih ini. Miris masih lebih banyak bandit demokrasi daripada negarawan yang membangun bangsa dan negara.

Pendidikan Politik Mendesak

Salah satu  hal yang penting adalah politik itu seni mendapatkan kekuasaan untuk membangun, jangan dipenggal mendapatkan kekuasaan semata. Itu sarana bukan tujuan. Jika kekuasaan adalah tujuan ya itu yang terjadi, kekerasan, main suap, main salahkan pihak lain, korup, dan sebagaimana dilakukan petinggi negeri ini.  Kaderisasi juga masuk dalam pendidikan politik, di mana pelaku politik tidak abai dengan etika moral berbangsa dan bernegara sebagaimana selama ini terjadi. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa merasa bersalah dan bahkan dengan jumawa merngaku sebagai yang paling hebat dan benar.

Pendidikan dan Pengamalan Agama

Miris sebagai bangsa yang memiliki "kewajiban" beragama, namun malah kalah jauh kualitasnya dengan orang tidak beragama. Salah satu tuntunan agama adalah persamaan ucapan dan perbuatan, mana coba yang telah mereka katakan dan ucapkan? Sumpah-janji jabatan saja  tidak lama sudah diabaikan, apalagi yang melanggarnya jangan lagi ditanya. Di mana peran agama selama ini coba? Agama bukan hapalan namun pengamalan.

Pancasila dan Ideologi Bangsa 

Ternyata ideologi bangsa sama sekali tidak menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Bagaimana selama ini Pancasila sama sekali tidak diterapkan, mana Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu? Di mana Persatuan Indonesia ada? Miris semua itu justru dikhianati oleh para elit bangsa dan negara.

Apakah mau terus dibangun dengan kepentingan diri dan kelompok saja bangsa ini?

Salam