Tantangan dan Solusi Integrasi Bangsa

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pembangunan negara ditandai dengan keberagaman sosial, budaya, etnis dan politik, yang salah satunya ditandai dengan dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi. Oleh karena itu, sejak berdirinya Indonesia, Indonesia telah mengalami keberagaman dan perbedaan kepentingan. Akibat buruk dari keberagaman tersebut adalah terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan konsep integrasi.

Apa konsep integrasi? Konsep integrasi mengacu pada upaya mempertemukan, menggabungkan atau mengkoordinasikan banyak unsur, kelompok atau elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan harmonis. Integrasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui integrasi, berbagai komunitas di suatu negara dapat bekerja sama, mencapai tujuan bersama dan meminimalkan konflik atau ketegangan antar kelompok atau sektor yang berbeda.

Hakikat integrasi nasional adalah penyatuan suku-suku bangsa sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Makna integrasi nasional sangatlah beragam. Menurut KBBI, integrasi berarti berasimilasi menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Namun, dalam perwujudannya, integrasi mengalami permasalahan yang menjadi penghambat. Contohnya adalah keberagaman suku dan budaya. Negara-negara dengan kelompok etnis dan budaya yang beragam seringkali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kelompok-kelompok tersebut. Perbedaan bahasa, adat istiadat dan agama dapat menimbulkan ketegangan dan konflik.

Selanjutnya, kesenjangan ekonomi dan sosial. Perbedaan ekonomi dan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat dapat menjadi hambatan besar bagi integrasi. Kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil atau dikucilkan akan merasa terisolasi dan dapat berusaha memperjuangkan kepentingannya.

Selain itu, konflik ideologi dan politik. Integrasi dapat terhambat oleh konflik ideologi atau politik dalam masyarakat. Perbedaan pandangan politik atau ideologi seringkali menimbulkan ketegangan dan polarisasi, dimana masyarakat terbelah dalam menyikapi isu-isu politik.

Kemudian, ancaman eksternal, seperti intervensi asing atau konflik dengan negara tetangga, juga dapat mengganggu proses integrasi nasional. 

Ketika Indonesia merdeka, permasalahan terbesar dalam mencapai integrasi adalah pemberontakan dan gerakan separatis. Pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi sejumlah gerakan separatis yang muncul di berbagai daerah. Pemberontakan dan gerakan separatis ini merupakan akibat dari sejarah kolonial yang berbeda-beda di masing-masing daerah, sehingga menimbulkan ketegangan dan perpecahan antar masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan politik. Tantangan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya membangun dan memelihara integrasi nasional. 

Beberapa contoh pemberontakan dan gerakan separatis di Indonesia adalah:

Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi setelah jatuhnya pemerintahan Amir Syarifuddin pada tahun 1948 akibat kegagalan perundingan Renville. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokratik Rakyat (FDR) untuk mulai menjabat. Pada 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow dan bergabung dengan FDR. PKI menebar kekacauan khususnya di Surakarta.