Ambalat : Jangan Terulang Sipadan-Ligitan
Sengketa wilayah di laut selalu menjadi ujian bagi diplomasi dan ketegasan sebuah negara. Indonesia memiliki banyak titik rawan di sepanjang garis batas maritimnya. Salah satu yang terus mencuat adalah Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Lokasi ini kaya sumberdaya alam, terutama minyak dan gas, serta memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional.
Persoalan Ambalat tidaklah baru. Isu ini telah bergulir sejak awal 2000-an, bahkan sempat memanas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah penyelesaian Ambalat terlihat berbeda. Prabowo mengusulkan mekanisme joint development atau pengelolaan bersama dengan Malaysia, sementara SBY dulu lebih condong pada negosiasi tanpa berbagi kedaulatan.
Namun, di balik narasi persahabatan yang digembar-gemborkan media Indonesia, media Malaysia justru ramai menegaskan Ambalat sebagai bagian dari wilayah Federasi Malaysia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan pengulangan sejarah pahit - lepasnya Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia melalui putusan Mahkamah Internasional (ICJ).
Prabowo dan Anwar Ibrahim : Komitmen Damai dengan Skema Bersama
Pada 27 Juni 2025, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat mencari penyelesaian yang saling menguntungkan, dengan contoh nyata : pengelolaan bersama Blok Ambalat.
Prabowo menyatakan bahwa apapun yang ditemukan di laut - maksudnya sumberdaya alam - akan dieksploitasi bersama, mengedepankan kesejahteraan rakyat kedua negara. Ide joint development ini dianggapnya sebagai cara menjaga hubungan baik sambil tetap memperoleh manfaat ekonomi.
Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, kemudian menegaskan alasan pemerintah memilih jalur ini : menghindari potensi konflik dengan negara tetangga. "Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik," ujarnya, sambil menambahkan bahwa prinsipnya adalah saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Bagi Anwar Ibrahim, kesepakatan ini juga bukan sekadar soal ekonomi. Ia tetap menegaskan sikap untuk "melindungi setiap jengkal Sabah" yang menurut Malaysia terkait dengan kawasan Ambalat. Di mata Anwar, prinsip mempertahankan wilayah tetap berjalan seiring dengan upaya mempererat hubungan diplomatik.
SBY dan Najib Razak : Negosiasi Tanpa Berbagi Kedaulatan
